Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Didesak Ungkap Kasus 13 Orang yang Hilang di Era 97/98

Kompas.com - 18/10/2019, 16:53 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Paian Siahaan mengingatkan Presiden Joko Widodo untuk segera mengungkap kasus hilangnya putranya dan 12 orang lain di era 1997/1998.

Paian adalah ayah dari Ucok Munandar Siahaan, mahasiswa yang menjadi korban penculikan paksa sebelum reformasi. Hingga kini, Paian tak pernah melihat atau mendengar kabar dari putranya lagi.

"Karena ini adalah sudah masalah nasional dan masalah internasional karena itu adalah salah satu tugas dari pemerintah, Pak Jokowi tidak boleh mengabaikan begitu saja bahwa sampai hari ini 13 orang yang hilang itu kan belum ditemukan," kata Paian dalam konferensi pers di kantor Amnesty Internasional Indonesia, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (18/10/2019).

Baca juga: Ikatan Keluarga Orang Hilang Minta Jokowi Tak Libatkan Prabowo di Pemerintahan

Paian berharap ada informasi yang jelas yang diberikan Jokowi terkait putranya. Sebab, sampai saat ini, Paian tak tahu apakah Ucok masih hidup atau sudah tiada.

Hal ini menjadi beban tersendiri bagi Paian dan keluarga.

"Kalau memang sudah tidak ada, ini akan ada secara administrasi kenegaraan ini harus ditentukan dia sudah meninggal karena sampai sekarang ini kan statusnya itu masih ada di kartu keluarga. Artinya itu menjadi beban secara moral buat kami sebagai orang tua yang selalu terlihat di dalam kartu keluarga, kapan dia status hukumnya jelas," ujar Paian.

Baca juga: Panitia Umumkan Identitas Orang Hilang setelah Reuni Akbar 212 Berakhir

Paian mengaku, di era pemerintahan Jokowi yang pertama, ia sudah bertemu dengan Kepala Negara sebanyak dua kali.

Di hadapan Jokowi, Paian mengutarakan permintaannya untuk mendapat kejelasan dari nasib putranya.

Saat itu, ia juga bertemu Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko dan sejumlah menteri terkait.

Namun, hingga saat ini, Jokowi dan jajaran pemerintahan belum mampu menjawab permintaan Paian.

Baca juga: Fadli Zon Jenuh Hadapi Isu Orang Hilang

Padahal, DPR sudah merekomendasikan beberapa hal untuk Jokowi dan pemerintah mengusut kasus tersebut.

"Meskipun telah dijanji-janjikan, kami sampai akhir periode pertama itu kan belum ada kebijakan yang tuntas untuk mengatakan bahwa 13 orang yang hilang itu telah meninggal atau 13 orang yang hilang itu statusnya seperti apa," ujar Paian.

Oleh karenanya, Paian mendesak Jokowi di pemerintahan keduanya dapat merealisasikan janji untuk mengugkap kasus yang menimpa putranya.

Kompas TV Memperingati 15 tahun kematian aktivis hak asasi manusia Munir Said Thalib sejumlah masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Advokasi Kasus Munir berkumpul. Mereka berkumpul untuk membacakan sebuah dokumen yang dipercaya sebagai dokumen temuan tim pencari fakta. Peringatan kematian Munir diperingati di Bilangan, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Terlihat hadir keluarga mendiang Munir baik istri maupun kedua anak Munir. Istri mendiang Munir, Suciwati menyayangkan tidak adanya keinginan pemerintah untuk mengusut tuntas kasus kematian suaminya. Ia pun berencana untuk terus mencari celah hukum demi menuntut keadilan dari kematian suaminya yang penuh misteri. Sementara Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras meminta Presiden Jokowi untuk membuka dokumen hasil Tim Pencari Fakta Kasus Munir. #Munir #Kontras
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Dibantu Tony Blair Institute, Indonesia Percepat Transformasi Layanan Digital Pemerintah

Dibantu Tony Blair Institute, Indonesia Percepat Transformasi Layanan Digital Pemerintah

Nasional
Senat Mahasiswa Driyarkara Ajukan 'Amicus Curiae', Minta MK Kabulkan Sengketa Pilpres 2024

Senat Mahasiswa Driyarkara Ajukan "Amicus Curiae", Minta MK Kabulkan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Ditanya Progres Komunikasi dengan PKB dan PPP, Gerindra: Jos!

Ditanya Progres Komunikasi dengan PKB dan PPP, Gerindra: Jos!

Nasional
Ditanya Kemungkinan Gerindra Kembali Dukung Anies di Pilkada DKI, Gerindra: Anies Siapa?

Ditanya Kemungkinan Gerindra Kembali Dukung Anies di Pilkada DKI, Gerindra: Anies Siapa?

Nasional
Dituding Jadi Penghambat Pertemuan Megawati dengan Jokowi, Hasto: Apa Perlu Saya Bacakan Komentar Anak Ranting?

Dituding Jadi Penghambat Pertemuan Megawati dengan Jokowi, Hasto: Apa Perlu Saya Bacakan Komentar Anak Ranting?

Nasional
Survei LSI: Pemilih Anies dan Ganjar Tidak Puas dengan Penyelenggaraan Pemilu 2024

Survei LSI: Pemilih Anies dan Ganjar Tidak Puas dengan Penyelenggaraan Pemilu 2024

Nasional
Panglima TNI Minta Para Prajurit Tak Mudah Terprovokasi Berita-berita di Media Sosial

Panglima TNI Minta Para Prajurit Tak Mudah Terprovokasi Berita-berita di Media Sosial

Nasional
Anggota DPR Ihsan Yunus Irit Bicara Usai Diperiksa sebagai Saksi Kasus APD Covid-19

Anggota DPR Ihsan Yunus Irit Bicara Usai Diperiksa sebagai Saksi Kasus APD Covid-19

Nasional
Erupsi Gunung Ruang, TNI AL Kerahkan KRI Kakap-811 dan 400 Prajurit untuk Bantuan Kemanusiaan

Erupsi Gunung Ruang, TNI AL Kerahkan KRI Kakap-811 dan 400 Prajurit untuk Bantuan Kemanusiaan

Nasional
Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

Nasional
Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Nasional
Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Nasional
Petugas 'Ad Hoc' Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Petugas "Ad Hoc" Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Nasional
Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Nasional
Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com