Kompas.com - 18/10/2019, 16:42 WIB
Konferensi pers Ikohi di kantor Amensty Internasional Indonesia, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (18/10/2019). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaKonferensi pers Ikohi di kantor Amensty Internasional Indonesia, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (18/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (Ikohi) meminta Presiden Joko Widodo tak melibatkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam pemerintahan periode keduanya.

Pernyataan sikap Ikohi ini merespon situasi politik beberapa waktu belakangan yang menunjukan sinyal bergabungnya Prabowo ke koalisi pemerintahan.

"Ikohi mengingatkan kepada presiden terpilih untuk periode kedua untuk Jokowi jangan melibatkan Prabowo subianto dalam kabinet," kata Sekretaris Jenderal Ikohi Zaenal Muttaqin dalam konferensi pers di kantor Amnesty Internasional Indonesia, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (18/10/2019).

Baca juga: [Video] Perpisahan Kabinet Jokowi-JK

Ikohi menolak Prabowo bergabung lantaran Prabowo mereka nilai sebagai seorang pelanggar HAM.

Menurut Ikohi, berbahaya jika seorang pelanggar HAM dilibatkan sebagai pembuat kebijakan dan memegang kekuasaan di pemerintahan.

Hal itu bakal menghambat Jokowi untuk merealisasikan janji-janjinya mengungkap kasus pelanggaran HAM masa lalu.

"Kami tidak ingin Presiden Jokowi di periode kedua melakukan kecerobohan, tindakan yang akan mengancam melakukan kebijakan politik dan akan mengancam tidak dipenuhinya janji-janjinya," ujar Zaenal.

Baca juga: Soal Kabinet Kerja Jilid 2, Ini 4 Kriteria Menteri Jokowi...

Tidak hanya itu, Ikohi juga meminta Jokowi bersikap lebih tegas di periode keduanya.

Sebab, Ikohi menilai, di periode pertama Jokowi upaya pengungkapan pelanggaran HAM tidak berjalan.

Hal ini tidak lepas dari orang-orang yang duduk di jabatan strategis pemerintahan, seperti Jaksa Agung yang berasal dari kalangan parpol, dan Menko Polhukam yang diduga sebagai seorang pelanggar HAM.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Periksa Ubedilah Badrun, KPK Dalami Laporan terhadap Gibran-Kaesang

Periksa Ubedilah Badrun, KPK Dalami Laporan terhadap Gibran-Kaesang

Nasional
KPK Tetapkan Eks Bupati Buru Selatan Jadi Tersangka Suap, Gratifikasi dan TPPU

KPK Tetapkan Eks Bupati Buru Selatan Jadi Tersangka Suap, Gratifikasi dan TPPU

Nasional
UPDATE 26 Januari 2022: 'Positivity Rate' Covid-19 Tembus 15 Persen

UPDATE 26 Januari 2022: "Positivity Rate" Covid-19 Tembus 15 Persen

Nasional
UPDATE 26 Januari: Masih Ada 8.849 Pasien Berstatus Suspek Covid-19

UPDATE 26 Januari: Masih Ada 8.849 Pasien Berstatus Suspek Covid-19

Nasional
KPK Sambut Gembira Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura

KPK Sambut Gembira Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura

Nasional
Eks Tim Pemeriksa Pajak DJP Wawan Ridwan Diduga Lakukan Pencucian Uang Bersama Anaknya

Eks Tim Pemeriksa Pajak DJP Wawan Ridwan Diduga Lakukan Pencucian Uang Bersama Anaknya

Nasional
Bentrokan di Pulau Haruku, Polisi Libatkan Tokoh Masyarakat Maluku untuk Kendalikan Situasi

Bentrokan di Pulau Haruku, Polisi Libatkan Tokoh Masyarakat Maluku untuk Kendalikan Situasi

Nasional
UPDATE 26 Januari: Bertambah 2.582, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.127.662

UPDATE 26 Januari: Bertambah 2.582, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.127.662

Nasional
UPDATE 26 Januari: Pemerintah Laporkan 7 Kematian akibat Covid-19

UPDATE 26 Januari: Pemerintah Laporkan 7 Kematian akibat Covid-19

Nasional
Dari Pembunuhan sampai Korupsi, Ini 32 Kejahatan yang Pelakunya Bisa Diekstradisi

Dari Pembunuhan sampai Korupsi, Ini 32 Kejahatan yang Pelakunya Bisa Diekstradisi

Nasional
Wapres: Gunakan Narasi Kerukunan dalam Siarkan Agama, Bukan Konflik

Wapres: Gunakan Narasi Kerukunan dalam Siarkan Agama, Bukan Konflik

Nasional
UPDATE 26 Januari: Sebaran 7.010 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI

UPDATE 26 Januari: Sebaran 7.010 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI

Nasional
Bentrok di Pulau Haruku Disebut akibat Keributan antar Individu yang Berujung Pertikaian Kelompok

Bentrok di Pulau Haruku Disebut akibat Keributan antar Individu yang Berujung Pertikaian Kelompok

Nasional
Alasan Polisi Belum Tangkap Pelaku Bentrokan yang Tewaskan Belasan Orang di Sorong…

Alasan Polisi Belum Tangkap Pelaku Bentrokan yang Tewaskan Belasan Orang di Sorong…

Nasional
UPDATE 26 Januari: Ada 29.277 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 26 Januari: Ada 29.277 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.