Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ikatan Keluarga Orang Hilang Minta Jokowi Tak Libatkan Prabowo di Pemerintahan

Kompas.com - 18/10/2019, 16:42 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (Ikohi) meminta Presiden Joko Widodo tak melibatkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam pemerintahan periode keduanya.

Pernyataan sikap Ikohi ini merespon situasi politik beberapa waktu belakangan yang menunjukan sinyal bergabungnya Prabowo ke koalisi pemerintahan.

"Ikohi mengingatkan kepada presiden terpilih untuk periode kedua untuk Jokowi jangan melibatkan Prabowo subianto dalam kabinet," kata Sekretaris Jenderal Ikohi Zaenal Muttaqin dalam konferensi pers di kantor Amnesty Internasional Indonesia, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (18/10/2019).

Baca juga: [Video] Perpisahan Kabinet Jokowi-JK

Ikohi menolak Prabowo bergabung lantaran Prabowo mereka nilai sebagai seorang pelanggar HAM.

Menurut Ikohi, berbahaya jika seorang pelanggar HAM dilibatkan sebagai pembuat kebijakan dan memegang kekuasaan di pemerintahan.

Hal itu bakal menghambat Jokowi untuk merealisasikan janji-janjinya mengungkap kasus pelanggaran HAM masa lalu.

"Kami tidak ingin Presiden Jokowi di periode kedua melakukan kecerobohan, tindakan yang akan mengancam melakukan kebijakan politik dan akan mengancam tidak dipenuhinya janji-janjinya," ujar Zaenal.

Baca juga: Soal Kabinet Kerja Jilid 2, Ini 4 Kriteria Menteri Jokowi...

Tidak hanya itu, Ikohi juga meminta Jokowi bersikap lebih tegas di periode keduanya.

Sebab, Ikohi menilai, di periode pertama Jokowi upaya pengungkapan pelanggaran HAM tidak berjalan.

Hal ini tidak lepas dari orang-orang yang duduk di jabatan strategis pemerintahan, seperti Jaksa Agung yang berasal dari kalangan parpol, dan Menko Polhukam yang diduga sebagai seorang pelanggar HAM.

"Jokowi harus jadi presiden yang teguh dan prinsip," kata Zaenal.

Baca juga: Bocoran soal Kabinet Kerja Jilid 2 dari Jokowi...

Sinyal bergabungnya Prabowo Subianto ke koalisi Jokowi kian menguat beberapa waktu terakhir.

Setelah bertemu dengan Presiden Jokowi pada Jumat (11/10/2019) lalu, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto melakukan safari politik ke beberapa ketum parpol.

Minggu (13/10/2019) malam lalu, Prabowo bertemu Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di kediaman Paloh, Permata Hijau, Jakarta Selatan.

Baca juga: Thomas Lembong: Kabinet Baru Bakal Langsung Lari...

Safari politik Prabowo berlanjut ke ketum parpol lainnya. Senin (14/10/2019) malam, Prabowo menemui Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau akrab disapa Cak Imin.

Hal ini dinilai menjadi "karpet merah" bagi Gerindra untuk merapat ke koalisi.

Kompas TV Presiden terpilih Joko Widodo kembali melemparkan teka-teki kepada publik terkait susunan Kabinet Kerja Jilid II. Melalui akun media sosialnya, Presiden Jokowi meminta masyarakat bersabar karena susunan kabinet akan diumumkan sebentar lagi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Nasional
Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin 'Gemoy'

PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin "Gemoy"

Nasional
Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

Nasional
Sinyal 'CLBK' PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Sinyal "CLBK" PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Nasional
Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Nasional
Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Nasional
Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Nasional
Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasional
Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Nasional
PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com