Cerita Jusuf Kalla Lobi Menteri Keuangan demi Beli Mobil Polisi dan TNI

Kompas.com - 18/10/2019, 15:51 WIB
Wapres Jusuf Kalla saat menerima cendermata dari Kapolri Jenderal Tito Karnavian dalam acara tradisi purnatugas Wapres Jusuf Kalla oleh Polri di Gedung PTIK, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (18/10/2019). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariWapres Jusuf Kalla saat menerima cendermata dari Kapolri Jenderal Tito Karnavian dalam acara tradisi purnatugas Wapres Jusuf Kalla oleh Polri di Gedung PTIK, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (18/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyadari betul bahwa keamanan dan ketertiban negara sangat berpengaruh terhadap investasi dan keberlangsungan ekonomi.

Dalam sambutannya di acara tradisi pengantar purnatugas untuknya yang diselenggarakan Polri, Kalla bercerita tentang hal tersebut.

Termasuk bagaimana dia melobi Menteri Keuangan untuk membeli ribuan mobil, mengganti mobil-mobil polisi yang tua.

Cerita Kalla dimulai ketika sekitar tahun 2002-2003, dirinya yang menjabat Menko Kesra bertemu Panglima TNI dan Kapolri saat itu: Jenderal TNI Endriartono Sutarto dan Jenderal Polisi Da'i Bachtiar.

Baca juga: Pamitan, Wapres Kalla Ucapkan Selamat untuk Menteri yang Berlanjut

Dia menyampaikan keheranannya, bagaimana bisa TNI dan Polri melaksanakan tugas dengan peralatan seadanya, termasuk mobil dinas yang tua dan mogok.

Menurut Kalla, pihak yang bertanggung jawab dengan kondisi tersebut tidak bisa menangani persoalan itu.

Ia pun lantas mengambil alih dan mengklaim berhasil menyelesaikannya hanya dalam waktu 2-3 hari. Kalla menemui Menteri Keuangan saat itu, Boediono.

Baca juga: Perpisahan di Polri, Kalla Sebut Pentingnya Ketegasan dan Strategi Keamanan

"Saya berbicara dengan Menteri Keuangan, 'Pak Menteri, mau tidak pajak naik 30 persen?' Waktu itu kira-kira Rp 50-60 trilliun. 'Mau naik pajak? Tentu mau. Tapi ada syaratnya, kasih saya uang 2,5 triliun," ujar Kalla menirukan dialognya dengan Boediono.

"Dia tanya, 'mau diapain?' saya bilang, 'ngaku dulu mau kasih Rp 2,5 triliun'. Dia bilang, ya oke, (tapi) dia tawar Rp 2 triliun.' Saya bilang, 'nggak, 2,5.' Lalu oke, kita bisa kasih tahu, dan baru saya buka (beritahu)!" kata dia.

Menurut Kalla, bagaimana negeri ini akan aman jika mobil Polri saat itu hanya berupa kijang tua, sedangkan perampoknya menggunakan mobil yang lebih baru.

Baca juga: Kapolri: Keberanian Pak Kalla Melebihi Jenderal TNI dan Polisi

Jika aparat keamanan tidak bisa mengatasi kejahatan, maka hal tersebut akan sulit mendatangkan investasi. Sedangkan jika aman, maka investasi pasti datang dan kenaikan pajak pun bisa dilakukan.

"Akhirnya menteri setuju, saya belikan mobil. Saya tanya agen mobil, 'eh kalian mau naik penjualan mobil nggak?' Dia bilang, 'iya mau Pak!' Lalu saya bilang, 'saya mau beli mobil kalian kurang lebih 5.000, tapi harganya harus harga pokok, kasih diskon 10 persen dari harga pokok. Jualanmu pasti naik, karena negara aman.' Dia setuju, jadilah itu beli mobil 5.000, 2500 untuk TNI dan 2500 Polri dalam waktu hanya 1 minggu," cerita Kalla.

Oleh karena itu, kata dia, selalu ada hubungan antara ekonomi dengan ketertiban dan keamanan.

Baca juga: Kapolri Sebut Jusuf Kalla Sebagai Living Legend

Sebab tanpa itu, negara manapun tidak akan bisa melakukannya. 

"Akan lebih aman kita semuanya, mobil bagus semua senang padahal itu hanya gertakan Menteri Keuangan yang hanya 5 menit selesai persoalan," kata dia.

Masa jabatan Jusuf Kalla diketahui akan segera berakhir seiring dengan dilantiknya Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024, yakni Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin pada 20 Oktober 2019.

Sebagai tanda perpisahan dan terima kasih, Polri melepas Jusuf Kalla dengan acara purnatugas yang menghadirkan beberapa prosesi dari jajaran kepolisian.

Kompas TV Kurang dari sepekan lagi, Wakil Presiden Jusuf Kalla akan mengakhiri masa jabatannya. Kepada jurnalis Kompas TV, Yasir Neneama, Istri Wakil Presiden, Mufidah Jusuf Kalla bercerita pengalamannya menemani sang suami selama bertugas. Bagaimana ceritanya? Simak video berikut. #JusufKalla #MufidahJusufKalla #Dialog
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Warga Non-lansia Bisa Dapat Vaksin Booster, Ini Syaratnya

Warga Non-lansia Bisa Dapat Vaksin Booster, Ini Syaratnya

Nasional
Kemenkes Ingatkan Vaksinasi Covid-19 Tak Cukup Hanya Satu Dosis

Kemenkes Ingatkan Vaksinasi Covid-19 Tak Cukup Hanya Satu Dosis

Nasional
Sepanjang Tahun 2021, Dewas KPK Telah Keluarkan 186 Izin Penindakan

Sepanjang Tahun 2021, Dewas KPK Telah Keluarkan 186 Izin Penindakan

Nasional
Pansus Sebut RUU IKN Dikebut agar Beri Kepastian Investor Bangun Ibu Kota Baru

Pansus Sebut RUU IKN Dikebut agar Beri Kepastian Investor Bangun Ibu Kota Baru

Nasional
Ketua Panja RUU TPKS Harap Presiden Segera Kirim Surpres Pekan Ini

Ketua Panja RUU TPKS Harap Presiden Segera Kirim Surpres Pekan Ini

Nasional
DPR Setujui RUU TPKS sebagai RUU Inisiatif DPR

DPR Setujui RUU TPKS sebagai RUU Inisiatif DPR

Nasional
Setelah Vaksin Booster, Akankah Ada Vaksin Lanjutan? Ini Kata Kemenkes

Setelah Vaksin Booster, Akankah Ada Vaksin Lanjutan? Ini Kata Kemenkes

Nasional
Ryamizard Sebut Ada Unsur Kedaruratan Sewa Satelit Slot Orbit 123 Bujur Timur

Ryamizard Sebut Ada Unsur Kedaruratan Sewa Satelit Slot Orbit 123 Bujur Timur

Nasional
Bukan Leading Sector Kasus Satelit Militer Kemenhan, TNI Tunggu Koordinasi Kejagung

Bukan Leading Sector Kasus Satelit Militer Kemenhan, TNI Tunggu Koordinasi Kejagung

Nasional
Fatia dan Haris Azhar Dijemput Paksa Polisi, Kontras: Ada Dugaan Conflict of Interest

Fatia dan Haris Azhar Dijemput Paksa Polisi, Kontras: Ada Dugaan Conflict of Interest

Nasional
Pimpinan DPR Klaim Pembahasan RUU IKN Tidak Tergesa-gesa

Pimpinan DPR Klaim Pembahasan RUU IKN Tidak Tergesa-gesa

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang Sepekan, Supermarket di Daerah Level 1 Boleh Buka 100 Persen

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang Sepekan, Supermarket di Daerah Level 1 Boleh Buka 100 Persen

Nasional
UPDATE: 840 Kasus Omicron di Indonesia, 174 Transmisi Lokal

UPDATE: 840 Kasus Omicron di Indonesia, 174 Transmisi Lokal

Nasional
PPKM Luar Jawa-Bali, Pengunjung Mal di Daerah Level 3 Dibatasi 50 Persen

PPKM Luar Jawa-Bali, Pengunjung Mal di Daerah Level 3 Dibatasi 50 Persen

Nasional
Kasus Munjul, KPK Ingatkan Notaris Wakil Direktur PT Adonara Propertindo Kembalikan Uang Rp 10 Miliar

Kasus Munjul, KPK Ingatkan Notaris Wakil Direktur PT Adonara Propertindo Kembalikan Uang Rp 10 Miliar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.