Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Kebebasan Berpendapat hingga Atasi Konflik, Kepuasan Publik ke Jokowi Kian Tergerus

Kompas.com - 18/10/2019, 13:39 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita ,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja politik dan keamanan pada tahun terakhir periode pertama Presiden Joko Widodo menurun dibandingkan tahun sebelumnya.

Bahkan, bisa dibilang bahwa kepuasan atas kinerja politik dan keamanan per Oktober 2019 paling rendah dalam lima tahun terakhir.

Hasil survei Litbang Kompas yang dipublikasikan Jumat (18/10/2019) menunjukkan, 64,3 persen responden menyatakan puas.

Angkanya memang lebih tanggi dari survei yang dipublikasikan pada Maret 2019 yakni 62,1 persen responden yang merasa puas.

Baca juga: Survei Alvara: Jokowi-JK Dapat Nilai B Terkait Kepuasan Publik

Menurut Deputi Direktur Riset Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) Wahyudi Djafar, hal ini lebih banyak terjadi karena tensi politik yang menurun setelah Pemilu 2019.
Namun, dari tren lima tahun, tingkat kepuasan itu tergerus.

Dikutip dari Harian Kompas, ada poin yang diukur dalam hal kinerja politik dan keamanan.

Pertama, dalam membangun sikap menghargai perbedaan. Pada Oktober tahun ini, tingkat kepuasannya 74,6 persen. Angka ini lebih rendah dari tahun sebelumnya, yakni 77,4 persen. Angknya juga lebih rendah dari kepuasan tahun-tahun sebelumnya.

Kedua, dalam menjamin warga bebas berpendapat. Pada Oktober 2018, tingkat kepuasannya mencapai 73,7 persen. Pada Oktober tahun ini, angkanya anjlok menjadi 68,9 persen.

Sama seperti poin sebelumnya, untuk kebebasan berpendapat, kepuasan responden tahun ini paling kecil dibandingkan empat tahun sebelumnya.

Baca juga: Survei PPI: Mayoritas Responden Tak Setuju Gerindra Masuk Kabinet Jokowi

Ketiga, terkait melindungi batas negara dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Untuk poin ini, tingkat kepuasan masyarakat sebesar 65,8 persen.

Angkanya masih di bawah perolehan tahun sebelumnya, yakni 71,5 persen. Namun, masih sedikit lebih tinggi dari survei 2015, yakni 65,2 persen.

Keempat, membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mengontrol secara langsung jalannya pemerintahan. Responden yang mengaku puas dengan kinerja ini sebesar 64,3 persen, masih di bawah kepuasan pada Oktober tahun lalu sebesar 68,4 persen.

Kelima, menjamin rasa aman baik dalam negeri maupun luar negeri (termasuk TKI/WNI). Dalam hal ini, tingkat kepuasan responden per Oktober 2019 sebesar 63,3 persen. Angka ini turun tipis dari tahun sebelumnya sebesar 63,3 persen.

Baca juga: Tingkat Kepuasan Publik Rendah, MPR, Parpol dan DPR Dinilai Perlu Tingkatkan Kinerja

Meski begitu, tingkat kepuasan tahun ini masih lebih tinggi ketimbang tahun 2015 sebesar 58,8 persen.

Keenam, dalam penanganan konflik antarkelompok dan gerakan separatis, tingkat kepuasannya mencapai 56,1 persen.

Angkanya lebih rendah dari survei tahun lalau sebesar 60,2 persen dan juga tahun-tahun sebelumnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

Nasional
Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited  Capai Rp 17,43 Miliar

Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited Capai Rp 17,43 Miliar

Nasional
KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

Nasional
Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Nasional
Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com