Ini Imbauan KPK bagi Penyelenggara Negara yang Terima "Endorsement"

Kompas.com - 18/10/2019, 13:26 WIB
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di Gedung KPK, Selasa (24/9/2019). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DWakil Ketua KPK Saut Situmorang di Gedung KPK, Selasa (24/9/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang mengimbau penyelenggara negara yang menerima barang endorsement dari pihak tertentu untuk melaporkannya ke Direktorat Gratifikasi KPK.

Hal itu merespons anggota DPR terpilih Mulan Jameela yang sempat mengunggah foto tiga kacamata dalam suatu kotak putih hasil endorsement di akun Instagram-nya @mulanjameela1.

Dalam kotak putih itu juga ada semacam kartu dengan logo Gucci.

"Ya seperti itu sebaiknya harus dilaporkan dulu. Nanti KPK akan lakukan klarifikasi dalam konteks apa pemberian tersebut. Apakah dalam kaitan business to business atau apa? Direktorat Gratifikasi yang akan clarify lebih dulu," kata Saut saat dihubungi wartawan, Jumat (18/10/2019).

Saut mengibaratkan orang-orang bisa terjatuh karena hal-hal sederhana. Misalnya, seperti pejabat negara yang ditraktir minum kopi oleh pihak tertentu.

"Isu utama dari jatuhnya sesosok rezim atau perorangan itu sering masuk dari pintu yang sesederhana seseorang ditraktir minum kopi di warung, apalagi kacamata bermerek," kata dia.

Baca juga: Mulan Unggah Foto 3 Kacamata Merek Gucci, KPK Ingatkan Gratifikasi

Seorang penyelenggara negara, kata Saut, harus terhindar dari berbagai risiko konflik kepentingan.

Oleh karena itu, pelaporan penerimaan sesuatu oleh penyelenggara negara ke KPK, termasuk dari hasil endorsement, menjadi upaya pencegahan korupsi.

"Itu sebabnya mengapa seorang penyelenggara negara perlu dijaga oleh KPK agar mereka tetap fokus perform pada kinerja utama mereka karena jauh dari perilaku yang kemungkinan adanya conflict of interest (CoI)," kata Saut.

Sebab, kata Saut, Mulan dalam hal ini tak hanya berposisi sebagai artis, melainkan juga sudah menjadi penyelenggara negara.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KSAU Serahkan 182 Kendaraan Dinas ke Satuan TNI AU

KSAU Serahkan 182 Kendaraan Dinas ke Satuan TNI AU

Nasional
Bareskrim Ungkap Total Kerugian Sementara Kasus Investasi Bodong Sunmod Alkes Capai Rp 503 Miliar

Bareskrim Ungkap Total Kerugian Sementara Kasus Investasi Bodong Sunmod Alkes Capai Rp 503 Miliar

Nasional
Pimpinan DPR Minta Pemerintah Konsisten, Proyek Ibu Kota Tak Bebani APBN

Pimpinan DPR Minta Pemerintah Konsisten, Proyek Ibu Kota Tak Bebani APBN

Nasional
Soal Kabar Kunjungan ke Israel, Kepala BNPB: Itu Hoaks

Soal Kabar Kunjungan ke Israel, Kepala BNPB: Itu Hoaks

Nasional
Formasi Guru PPPK di Daerah Terpencil Sepi Peminat, Nadiem Sebut Masalahnya Bukan Hanya Uang

Formasi Guru PPPK di Daerah Terpencil Sepi Peminat, Nadiem Sebut Masalahnya Bukan Hanya Uang

Nasional
Kian Melesatnya Pasien Covid-19 di Wisma Atlet Usai Omicron Ditemukan di Jakarta

Kian Melesatnya Pasien Covid-19 di Wisma Atlet Usai Omicron Ditemukan di Jakarta

Nasional
Saat Saksi Minta Munarman Bersabar Hadapi Perkara

Saat Saksi Minta Munarman Bersabar Hadapi Perkara

Nasional
Alasan Kemenkes Putuskan Vaksin Primer Sinovac Hanya untuk Anak

Alasan Kemenkes Putuskan Vaksin Primer Sinovac Hanya untuk Anak

Nasional
Tanggapi Wacana Tarif KRL Naik, Anggota DPR: Tak Pantas Dinaikkan Saat Ini

Tanggapi Wacana Tarif KRL Naik, Anggota DPR: Tak Pantas Dinaikkan Saat Ini

Nasional
Saksi di Persidangan Munarman Mengaku Pernah Kirim Anggota FPI ke ISIS

Saksi di Persidangan Munarman Mengaku Pernah Kirim Anggota FPI ke ISIS

Nasional
Diperiksa KPK, Eks Dirjen Keuangan Daerah Ditanya soal Prosedur Dana PEN

Diperiksa KPK, Eks Dirjen Keuangan Daerah Ditanya soal Prosedur Dana PEN

Nasional
Kala Komisi II Debat 'Bau Balsem' Saat Rapat dengan Timsel Calon Anggota KPU-Bawaslu

Kala Komisi II Debat "Bau Balsem" Saat Rapat dengan Timsel Calon Anggota KPU-Bawaslu

Nasional
Pemerintah Bakal Buka 758.018 Formasi Guru PPPK untuk 2022

Pemerintah Bakal Buka 758.018 Formasi Guru PPPK untuk 2022

Nasional
Kabar Delegasi Indonesia ke Israel untuk Studi Penanganan Covid-19, Kemenlu Mengaku Tak Tahu

Kabar Delegasi Indonesia ke Israel untuk Studi Penanganan Covid-19, Kemenlu Mengaku Tak Tahu

Nasional
Pemerintah Berencana Perbanyak PPPK di Formasi ASN

Pemerintah Berencana Perbanyak PPPK di Formasi ASN

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.