Ini Imbauan KPK bagi Penyelenggara Negara yang Terima "Endorsement"

Kompas.com - 18/10/2019, 13:26 WIB
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di Gedung KPK, Selasa (24/9/2019). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DWakil Ketua KPK Saut Situmorang di Gedung KPK, Selasa (24/9/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Saut Situmorang mengimbau penyelenggara negara yang menerima barang endorsement dari pihak tertentu untuk melaporkannya ke Direktorat Gratifikasi KPK.

Hal itu merespons anggota DPR terpilih Mulan Jameela yang sempat mengunggah foto tiga kacamata dalam suatu kotak putih hasil endorsement di akun Instagram-nya @mulanjameela1.

Dalam kotak putih itu juga ada semacam kartu dengan logo Gucci.

"Ya seperti itu sebaiknya harus dilaporkan dulu. Nanti KPK akan lakukan klarifikasi dalam konteks apa pemberian tersebut. Apakah dalam kaitan business to business atau apa? Direktorat Gratifikasi yang akan clarify lebih dulu," kata Saut saat dihubungi wartawan, Jumat (18/10/2019).

Saut mengibaratkan orang-orang bisa terjatuh karena hal-hal sederhana. Misalnya, seperti pejabat negara yang ditraktir minum kopi oleh pihak tertentu.

"Isu utama dari jatuhnya sesosok rezim atau perorangan itu sering masuk dari pintu yang sesederhana seseorang ditraktir minum kopi di warung, apalagi kacamata bermerek," kata dia.

Baca juga: Mulan Unggah Foto 3 Kacamata Merek Gucci, KPK Ingatkan Gratifikasi

Seorang penyelenggara negara, kata Saut, harus terhindar dari berbagai risiko konflik kepentingan.

Oleh karena itu, pelaporan penerimaan sesuatu oleh penyelenggara negara ke KPK, termasuk dari hasil endorsement, menjadi upaya pencegahan korupsi.

"Itu sebabnya mengapa seorang penyelenggara negara perlu dijaga oleh KPK agar mereka tetap fokus perform pada kinerja utama mereka karena jauh dari perilaku yang kemungkinan adanya conflict of interest (CoI)," kata Saut.

Sebab, kata Saut, Mulan dalam hal ini tak hanya berposisi sebagai artis, melainkan juga sudah menjadi penyelenggara negara.

"Itu sebabnya beri-memberi pada seorang penyelenggara negara tidak saja harus dilihat dengan pendekatan potensi conflict of interest yang akan timbul, akan tetapi ada isu lainnya antara lain tentang keadilan, norma, etika, kepantasan dan lain-lain," kata dia.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Periksa Mantan Wabup Lampung Utara, KPK Telusuri Dana Kampanye Mustafa

Periksa Mantan Wabup Lampung Utara, KPK Telusuri Dana Kampanye Mustafa

Nasional
Kata Mahfud MD, Jokowi Pernah Sampaikan Laporan ke KPK tapi Tak Disentuh

Kata Mahfud MD, Jokowi Pernah Sampaikan Laporan ke KPK tapi Tak Disentuh

Nasional
Bicara soal Insiden Mega-Paloh, Jokowi Tegaskan Koalisinya Rukun

Bicara soal Insiden Mega-Paloh, Jokowi Tegaskan Koalisinya Rukun

Nasional
Di hadapan Jokowi, Surya Paloh Sebut Nasdem Akan Gelar Konvensi Capres 2024

Di hadapan Jokowi, Surya Paloh Sebut Nasdem Akan Gelar Konvensi Capres 2024

Nasional
Undang Tokoh Masyarakat, Mahfud MD Bahas Perppu KPK dan Penegakan Hukum

Undang Tokoh Masyarakat, Mahfud MD Bahas Perppu KPK dan Penegakan Hukum

Nasional
Surya Paloh ke Jokowi: Ingin Saya Peluk Erat, tapi Enggak Bisa...

Surya Paloh ke Jokowi: Ingin Saya Peluk Erat, tapi Enggak Bisa...

Nasional
Tak Hanya di Gerindra, Dahnil Juga Ditunjuk Prabowo Jadi Jubirnya di Kemenhan

Tak Hanya di Gerindra, Dahnil Juga Ditunjuk Prabowo Jadi Jubirnya di Kemenhan

Nasional
Surya Paloh: Jangan Ragukan Lagi Sayang Saya ke Mbak Mega

Surya Paloh: Jangan Ragukan Lagi Sayang Saya ke Mbak Mega

Nasional
Fadli Zon: Pertahanan Kita Harus Bertumpu pada Rakyat yang Terlatih Bela Negara

Fadli Zon: Pertahanan Kita Harus Bertumpu pada Rakyat yang Terlatih Bela Negara

Nasional
Akui Cemburu dengan Presiden PKS, Jokowi Peluk Erat Surya Paloh di Kongres Nasdem

Akui Cemburu dengan Presiden PKS, Jokowi Peluk Erat Surya Paloh di Kongres Nasdem

Nasional
Kuasa Hukum Kemenag Sebut Penertiban Lahan UIII Sesuai Aturan

Kuasa Hukum Kemenag Sebut Penertiban Lahan UIII Sesuai Aturan

Nasional
Kasus Suap Jabatan, Istri Wali Kota Medan Jalani Pemeriksaan Hampir 10 Jam

Kasus Suap Jabatan, Istri Wali Kota Medan Jalani Pemeriksaan Hampir 10 Jam

Nasional
Belum Terima Surat Panggilan, Anak Yasonna Urung Diperiksa KPK

Belum Terima Surat Panggilan, Anak Yasonna Urung Diperiksa KPK

Nasional
Jokowi, Megawati, AHY, hingga Presiden PKS Hadiri HUT Partai Nasdem

Jokowi, Megawati, AHY, hingga Presiden PKS Hadiri HUT Partai Nasdem

Nasional
Fadli Zon Sebut Debat antara Prabowo dan Politisi PDI-P karena Salah Paham

Fadli Zon Sebut Debat antara Prabowo dan Politisi PDI-P karena Salah Paham

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X