Purnatugas, Jusuf Kalla Berterima Kasih ke Polri atas Keamanan dan Ketertiban

Kompas.com - 18/10/2019, 11:41 WIB
Wapres Jusuf Kalla saat menerima cendermata dari Kapolri Jenderal Tito Karnavian dalam acara tradisi purnatugas Wapres Jusuf Kalla oleh Polri di Gedung PTIK, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (18/10/2019). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariWapres Jusuf Kalla saat menerima cendermata dari Kapolri Jenderal Tito Karnavian dalam acara tradisi purnatugas Wapres Jusuf Kalla oleh Polri di Gedung PTIK, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (18/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengucapkan terima kasihnya kepada Kepolisian RI atau Polri karena telah menjaga keamanan dan ketertiban Indonesia.

Pernyataan ini diucap Wapres Kalla saat memberikan sambutan dalam upacara tradisi purnatugas yang digelar Polri untuk Kalla di Gedung PTIK, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (18/10/2019).

"Saya terima kasih ke jajaran Kepolisian RI yang telah menjaga ketertiban dalam negara ini, menjaga keamanan dan melayani masyarakat secara baik," kata Jusuf Kalla.

Jusuf Kalla mengatakan, di negara mana pun tidak ada kemajuan tanpa keamanan dan ketertiban.

Baca juga: Saat Polri Melepas Wapres Jusuf Kalla dengan Upacara Purnatugas...

Menurut dia, berbagai konflik yang pernah terjadi di Tanah Air dan upaya penanganannya tidak akan pernah bisa selesai tanpa bantuan dari kerja sama antara Polri dan TNI. Terlebih, kata dia, perdamaian begitu sulit dilakukan.

Salah satu contohnya adalah misi perdamaian yang dilakukan Jusuf Kalla untuk konflik Poso di Sulawesi Tengah pada tahun 1998 hingga 2000.

Saat menjadi juru damai atas penyelesaian konflik tersebut, Jusuf Kalla menginisiasi Deklarasi Malino pada 20 Desember 2001 yang mengurangi hingga menghentikan konflik tersebut.

"Pengalaman saya seperti itu, apakah di tempat seperti Poso, Pak Tito saya ketemu di daerah juga. Banyak perwira yang saya kenal di lapangan, yang sulit seperti itu. Karena, itu semua terlaksana dengan hubungan yang baik," kata dia.

Apalagi dengan kondisi saat ini, kata dia, kejahatan atau gangguan ketertiban dilakukan dengan berbasis teknologi.

Untuk melawan itu, Polri juga memiliki teknologi modern dan cukup untuk mengatasi berbagai macam gangguan, termasuk terorisme.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pilkada, Ancaman Klaster Covid-19, dan Desakan untuk Menunda

Pilkada, Ancaman Klaster Covid-19, dan Desakan untuk Menunda

Nasional
Pemerintah Kaji Dua Opsi untuk Perppu Pilkada 2020

Pemerintah Kaji Dua Opsi untuk Perppu Pilkada 2020

Nasional
Mendikbud: Tidak Ada Penghapusan Pelajaran Sejarah dari Kurikulum Nasional

Mendikbud: Tidak Ada Penghapusan Pelajaran Sejarah dari Kurikulum Nasional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Ahok Diminta Benahi Internal Pertamina | Penambahan Kasus Harian Covid-19 Nyaris Tembus 4.000 Orang

[POPULER NASIONAL] Ahok Diminta Benahi Internal Pertamina | Penambahan Kasus Harian Covid-19 Nyaris Tembus 4.000 Orang

Nasional
Kejagung Tangkap Terpidana Korupsi Rp 41 Miliar, Buron 10 Tahun

Kejagung Tangkap Terpidana Korupsi Rp 41 Miliar, Buron 10 Tahun

Nasional
Mendagri Sebut Perppu Baru untuk Pilkada 2020 Sedang Dikaji

Mendagri Sebut Perppu Baru untuk Pilkada 2020 Sedang Dikaji

Nasional
Mendagri Kirim Surat ke KPU, Tak Setuju Konser dan Rapat Umum di Pilkada 2020

Mendagri Kirim Surat ke KPU, Tak Setuju Konser dan Rapat Umum di Pilkada 2020

Nasional
Sekjen PDI-P Nilai PIlkada Tak Bisa Ditunda meski Ada Pandemi Covid-19

Sekjen PDI-P Nilai PIlkada Tak Bisa Ditunda meski Ada Pandemi Covid-19

Nasional
Stafsus Sebut Jokowi Tengah Bahas Rancangan Perppu Pilkada

Stafsus Sebut Jokowi Tengah Bahas Rancangan Perppu Pilkada

Nasional
Kronologi TNI AL Tangkap Dua Kapal Ikan Vietnam di Laut Natuna Utara

Kronologi TNI AL Tangkap Dua Kapal Ikan Vietnam di Laut Natuna Utara

Nasional
Sekjen MUI: Kalau Pilkada Perparah Covid-19, Lebih Baik Ditunda

Sekjen MUI: Kalau Pilkada Perparah Covid-19, Lebih Baik Ditunda

Nasional
Sebaran 3.989 Kasus Baru Covid-9, DKI Jakarta Tertinggi dengan 1.138

Sebaran 3.989 Kasus Baru Covid-9, DKI Jakarta Tertinggi dengan 1.138

Nasional
KPU Usulkan Metode Tambahan untuk Pilkada 2020 Berupa Kotak Suara Keliling

KPU Usulkan Metode Tambahan untuk Pilkada 2020 Berupa Kotak Suara Keliling

Nasional
UPDATE 20 September: 2.922.648 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

UPDATE 20 September: 2.922.648 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
Pandemi Covid-19 Capai Tingkat Darurat, PBNU Minta Pilkada 2020 Ditunda

Pandemi Covid-19 Capai Tingkat Darurat, PBNU Minta Pilkada 2020 Ditunda

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X