Amnesty Internasional Sebut 9 Isu HAM yang Harus Diprioritaskan Jokowi-Ma'ruf

Kompas.com - 17/10/2019, 18:54 WIB
Kompas TV Sejauh mana hasil investigasi atas kerusuhan pada 21 dan 22 Mei,saat ini masih terus dikaji kepolisian dibawah pengawasan Komnas HAMKompolnas termasuk pihak Ombudsman. Amnesty Internasional mengungkap temuan dugaan kekerasan dan pelanggaran HAM oleh sejumlah oknum personel brimob terhadap 5 orang warga di areal smart parking Kampung Bali Jakarta. Dugaan penganiayaan ini juga masih didalami Komnas HAM, KompasTV akan mengulasnya bersama Komisioner Komnas HAM Mohammad Chairul Anam yang tersambung melalui telepon.

"Papua semakin memburuk. Periode kedua Jokowi dimulai dari situasi Papua yang tidak membaik," kata dia.

Oleh karena itu, kata dia, pihaknya meminta agar ada langkah yang ditempuh untuk memastikan bahwa seluruh aparat keamanan yang terlibat dalam pelanggaran HAM di Papua bertanggung jawab.

Baca juga: Komnas HAM Sebut Penembakan Gas Air Mata ke Posko Atma Jaya Berlebihan

7. Memastikan Akuntabilitas Pelanggaran HAM di Sektor Bisnis Kelapa Sawit

Papang mengatakan, pihaknya menemukan kasus kerja paksa, pekerja anak, pemotongan gaji, dan pembayaran sewenang-wenang di bawah upah minimum regional (UMR).

"Indonesia memiliki kewajiban untuk menghormati dan melindungi HAM dalam konteks kegiatan perusahaan melalui peraturan, pengawasan, investigasi, ajudikasi, dan hukuman," kata dia.

8. Menghapus Hukuman Mati untuk Semua Kejahatan

Papang menilai, Jokowi bernafsu dalam mengeksekusi mati para terpidana narkoba.

Baca juga: Kerusuhan Wamena, Komnas HAM Ingatkan Publik Tak Mudah Termakan Hoaks

Namun, walaupun tak ada eksekuti mati yang dilakukan sejak 2016, tetapi pengadilan Indonesia terus menjatuhkan hukuman mati baru terhadap kejahatan yang berkaitan dengan narkoba.

"Penggunaan hukuman mati untuk pelanggaran terkait narkoba adalah masalah khusus, karena kejahatan tersebut tidak memenuhi standar kejahatan paling serius," kata dia.

9. Akhiri Pelecehan, Intimidasi, Serangan, dan Diskriminasi LGBTI

Sejak awal 2016, terdapat inisiatif yang terencana dan konstan dari para politisi untuk menepikan orang-orang LGBTI di Indonesia.

"Mereka dijustifikasi dengan tafsir nilai-nilai keagamaan yang melabeli LGBTI sebagi pendosa atau sakit jiwa," kata dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.