Presiden Jokowi Diminta Tak Ragu Terbitkan Perppu KPK

Kompas.com - 17/10/2019, 17:55 WIB
Presiden Joko Widodo menyampaikan tanggapan tentang situasi Wamena di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (23/9/2019). Presiden meminta seluruh masyarakat menjaga ketertiban dan keamanan bersama di Papua serta memeriksa kebenaran kabar yang tersebar guna menjaga stabilitas Indonesia bersama. ANTARA FOTO/Bayu Prasetyo/foc. BAYU PRASETYOPresiden Joko Widodo menyampaikan tanggapan tentang situasi Wamena di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (23/9/2019). Presiden meminta seluruh masyarakat menjaga ketertiban dan keamanan bersama di Papua serta memeriksa kebenaran kabar yang tersebar guna menjaga stabilitas Indonesia bersama. ANTARA FOTO/Bayu Prasetyo/foc.

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana meminta Presiden Joko Widodo tak ragu menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) terhadap UU KPK hasil revisi.

"ICW menuntut agar Presiden tidak ragu untuk menerbitkan Perppu yang isinya menolak seluruh pasal yang telah disepakati dalam UU KPK baru," kata Kurnia dalam keterangan pers, Kamis (17/10/2019).

Kurnia menilai perppu KPK bisa menjadi pembuktian janji Jokowi yang sering menyampaikan keinginan memperkuat KPK dan menjamin keberpihakan pada pemberantasan korupsi.

Peneliti ICW Kurnia RamadhanaKOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMAN Peneliti ICW Kurnia Ramadhana
Baca juga: Mahasiswa Bandung Demo Lagi, Tuntut Jokowi Keluarkan Perppu KPK

"Sekarang saatnya ia membuktikan kepada masyarakat langkah konkret untuk menyelamatkan KPK dengan menerbitkan Perppu KPK sesegera mungkin," kata dia.

Kurnia juga berharap agar Jokowi tak takut dengan tekanan-tekanan pihak tertentu terkait penerbitan perppu KPK.

Ia mengingatkan, secara substansi, pasal-pasal dalam UU KPK hasil revisi berisiko melemahkan kinerja lembaga antirasuah itu.

Selain itu, Kurnia juga menilai adanya risiko kekacauan hukum yang diakibatkan dari hasil revisi ini.

Baca juga: Orator Aksi Mahasiswa: Perppu KPK dari Jokowi Akan Jadi Buah Manis

"Seperti tiadanya pasal peralihan, izin penindakan kepada Dewan Pengawas dan lain sebagainya. Untuk usia minimal pimpinan KPK baru pun belum selesai dari perdebatan. Tentu ini menjadi kekosongan hukum yang harusnya dapat diisi oleh Perppu," lanjut dia.

Dari segi proses legislasi juga dinilainya tak sesuai dengan mekanisme yang ada, seperti tak masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2019 dan melibatkan KPK selaku pihak yang paling berkepentingan.

"Namun, Presiden Jokowi sampai detik ini tak bergeming atas desakan untuk menerbitkan Perppu KPK. Padahal dengan Perppu KPK, Presiden Jokowi bisa dianggap melakukan upaya terbaik untuk menyelamatkan agenda pemberantasan korupsi," tegasnya.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X