Kompas.com - 17/10/2019, 17:55 WIB
Presiden Joko Widodo menyampaikan tanggapan tentang situasi Wamena di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (23/9/2019). Presiden meminta seluruh masyarakat menjaga ketertiban dan keamanan bersama di Papua serta memeriksa kebenaran kabar yang tersebar guna menjaga stabilitas Indonesia bersama. ANTARA FOTO/Bayu Prasetyo/foc. BAYU PRASETYOPresiden Joko Widodo menyampaikan tanggapan tentang situasi Wamena di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (23/9/2019). Presiden meminta seluruh masyarakat menjaga ketertiban dan keamanan bersama di Papua serta memeriksa kebenaran kabar yang tersebar guna menjaga stabilitas Indonesia bersama. ANTARA FOTO/Bayu Prasetyo/foc.

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana meminta Presiden Joko Widodo tak ragu menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) terhadap UU KPK hasil revisi.

"ICW menuntut agar Presiden tidak ragu untuk menerbitkan Perppu yang isinya menolak seluruh pasal yang telah disepakati dalam UU KPK baru," kata Kurnia dalam keterangan pers, Kamis (17/10/2019).

Kurnia menilai perppu KPK bisa menjadi pembuktian janji Jokowi yang sering menyampaikan keinginan memperkuat KPK dan menjamin keberpihakan pada pemberantasan korupsi.

Peneliti ICW Kurnia RamadhanaKOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMAN Peneliti ICW Kurnia Ramadhana
Baca juga: Mahasiswa Bandung Demo Lagi, Tuntut Jokowi Keluarkan Perppu KPK

"Sekarang saatnya ia membuktikan kepada masyarakat langkah konkret untuk menyelamatkan KPK dengan menerbitkan Perppu KPK sesegera mungkin," kata dia.

Kurnia juga berharap agar Jokowi tak takut dengan tekanan-tekanan pihak tertentu terkait penerbitan perppu KPK.

Ia mengingatkan, secara substansi, pasal-pasal dalam UU KPK hasil revisi berisiko melemahkan kinerja lembaga antirasuah itu.

Selain itu, Kurnia juga menilai adanya risiko kekacauan hukum yang diakibatkan dari hasil revisi ini.

Baca juga: Orator Aksi Mahasiswa: Perppu KPK dari Jokowi Akan Jadi Buah Manis

"Seperti tiadanya pasal peralihan, izin penindakan kepada Dewan Pengawas dan lain sebagainya. Untuk usia minimal pimpinan KPK baru pun belum selesai dari perdebatan. Tentu ini menjadi kekosongan hukum yang harusnya dapat diisi oleh Perppu," lanjut dia.

Dari segi proses legislasi juga dinilainya tak sesuai dengan mekanisme yang ada, seperti tak masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2019 dan melibatkan KPK selaku pihak yang paling berkepentingan.

"Namun, Presiden Jokowi sampai detik ini tak bergeming atas desakan untuk menerbitkan Perppu KPK. Padahal dengan Perppu KPK, Presiden Jokowi bisa dianggap melakukan upaya terbaik untuk menyelamatkan agenda pemberantasan korupsi," tegasnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 19 April: Total Pemeriksaan Spesimen Covid-19 Capai 13.870.157

UPDATE 19 April: Total Pemeriksaan Spesimen Covid-19 Capai 13.870.157

Nasional
Pemerintah Perpanjang PPKM Berskala Mikro, Berlaku 20 April-3 Mei

Pemerintah Perpanjang PPKM Berskala Mikro, Berlaku 20 April-3 Mei

Nasional
Jozeph Paul Zhang yang Mengaku Nabi ke-26 Bernama Asli Shindy Paul Soerjomeoljono

Jozeph Paul Zhang yang Mengaku Nabi ke-26 Bernama Asli Shindy Paul Soerjomeoljono

Nasional
Isu Peleburan Kemendikbud-Kemenristek dan Nasib Sejarah Perjuangan Bangsa...

Isu Peleburan Kemendikbud-Kemenristek dan Nasib Sejarah Perjuangan Bangsa...

Nasional
UPDATE 19 April: Bertambah 6.349, Kasus Covid-19 Sembuh Jadi 1.461.414

UPDATE 19 April: Bertambah 6.349, Kasus Covid-19 Sembuh Jadi 1.461.414

Nasional
UPDATE: Bertambah 143, Total Pasien Covid-19 Meninggal 43.567 Orang

UPDATE: Bertambah 143, Total Pasien Covid-19 Meninggal 43.567 Orang

Nasional
UPDATE 19 April: Ada 104.319 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 19 April: Ada 104.319 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 19 April: Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.609.300, Tambah 4.952

UPDATE 19 April: Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.609.300, Tambah 4.952

Nasional
Kode Inisiatif: Uji Materi UU yang Baru Disahkan Naik Hampir 5 Kali Lipat pada 2020

Kode Inisiatif: Uji Materi UU yang Baru Disahkan Naik Hampir 5 Kali Lipat pada 2020

Nasional
Soal Jozeph Paul Zhang, PKS: Tak Perlu Panik, Kedudukan Nabi dan Agama Tidak Akan Rendah

Soal Jozeph Paul Zhang, PKS: Tak Perlu Panik, Kedudukan Nabi dan Agama Tidak Akan Rendah

Nasional
Kasus Jozeph Paul Zhang, Pemerintah Diminta Tegas Atasi Narasi Kebencian

Kasus Jozeph Paul Zhang, Pemerintah Diminta Tegas Atasi Narasi Kebencian

Nasional
Kode Inisiatif: UU Cipta Kerja Paling Banyak Diujikan di MK Sepanjang 2020

Kode Inisiatif: UU Cipta Kerja Paling Banyak Diujikan di MK Sepanjang 2020

Nasional
Menag Dorong Aparat Tindak Pelaku Ujaran Kebencian yang Mengarah ke Penistaan Agama

Menag Dorong Aparat Tindak Pelaku Ujaran Kebencian yang Mengarah ke Penistaan Agama

Nasional
Pimpinan DPR Minta Pemerintah Cari Solusi Cegah Perkawinan Anak

Pimpinan DPR Minta Pemerintah Cari Solusi Cegah Perkawinan Anak

Nasional
Kinerja Dianggap Rendah, Wapres Disarankan Perbaiki Komunikasi Publik

Kinerja Dianggap Rendah, Wapres Disarankan Perbaiki Komunikasi Publik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X