Imam Besar Istiqlal: Masyarakat Resah, Kita Gagal Urusi Persoalan Agama

Kompas.com - 17/10/2019, 17:25 WIB
Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar saat menghadiri acara yang digelar PARA Syndicate di Jakarta, Kamis (17/10/2019). KOMPAS.com/ CHRISTOFORUS RISTIANTOImam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar saat menghadiri acara yang digelar PARA Syndicate di Jakarta, Kamis (17/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar meminta pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin periode 2019-2024 menangani permasalahan terkait agama di Indonesia dengan baik.

Menurut dia, salah satu masalah yang jadi tantangan Jokowi yakni soal gerakan radikalisme di masyarakat atau kelompok tertentu. 

"Saya ingatkan bahwa masalah agama ini perlu dimanajemen dengan baik. Saya khawatir kalau kita membiarkan terhadap gerakan-gerakan radikalisme seperti yang sekarang sering kita lihat," ujar Nasaruddin saat memberikan pidato kebangsaan dalam acara yang digelar PARA Syndicate di Jakarta, Kamis (17/10/2019).

Baca juga: Penusukan Wiranto, Menteri Agama Minta Semua Pihak Gaungkan Moderasi Beragama

Nasaruddin menilai, perlu ada sistem proteksi secara mendasar terhadap ancaman gerakan dan ideologi radikalisme di Indonesia dalam pemerintahan Jokowi.

Akhir-akhir ini, menurut dia, masyarakat sedikit gusar karena maraknya gerakan atau paham radikalisme. 

"Akhir-akhir ini masyarakat sedikit resah. Kita gagal mengurusi permasalahan agama seperti munculnya paham atau gerakan radikalisme. Luar biasa perkembanganya, jadi kita harus ciptakan proteksi yang sangat bagus bagaimana harus ada re-Indonesia untuk kehidupan beragama di sini," papar dia. 

Baca juga: Said Aqil: Radikalisme di Indonesia Sudah Darurat

Nasaruddin mendorong pemerintah lewat Kementerian Agama mendalami dan menyaring ajaran dari luar yang masuk ke Indonesia.

Sebab, saat ini masyarakat mudah memperoleh informasi dari dunia maya. 

"Penting saat ini kita harus menata Indonesia, wujud masyarakat apa yang ingin kita bentuk, apakah garis keras, liberal, atau moderat. Kalau enggak punya blueprint-nya, bagaimana?" ucap dia.

"Sebelum ada agama atau aliran kepercayaan luar masuk ke Indonesia, harus ada proses peng-Indonesiaan lewat nilai-nilai Pancasila," kata dia.  

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X