Usai Bertemu Kalla, Bamsoet Pastikan Tak Jadikan MPR Lembaga Tertinggi

Kompas.com - 17/10/2019, 12:53 WIB
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (11/10/2019). KOMPAS.com/HaryantipuspasariKetua MPR RI Bambang Soesatyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (11/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menegaskan, amendemen UUD 1945 tidak akan menjadikan MPR RI sebagai lembaga tertinggi negara.

Amendemen, lanjut Bambang, akan dilakukan terbatas. Hanya akan menyentuh pada persoalan haluan negara.

Hal itu disampaikan Bambang di rumah dinas Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (17/10/2019).

"Tadi kami berbicara panjang lebar tentang konstitusi dan kami mendapatkan masukan dari Pak JK bahwa yang perlu dipikirkan ke depan adalah hubungan antara lembaga inti negara," kata Bambang usai bertemu Wapres Kalla

"Jadi, beliau juga rupanya mengamati dengan cermat terhadap konstitusi kita. Enggak ada lembaga tertinggi negara lagi, yang ada, lembaga tinggi negara. Jadi sama semua lembaga tinggi negara," lanjut dia.

Baca juga: Pimpinan MPR Temui Wapres, Bahas Pelantikan hingga Amendemen UUD 1945

Bambang mengatakan, sejak era reformasi, tidak ada lagi lembaga tertinggi negara. Legislatif, eksekutif dan yudikatif memiliki kesetaraan.

Namun, yang sempat menjadi pertanyaan dalam diskusi bersama Kalla tadi ialah bagaimana seluruh lembaga negara yang sama tinggi tadi saling mengawasi.

Bambang mengatakan, Kalla meminta masing-masing lembaga terbuka untuk diawasi, terutama oleh publik.

"Yang menjadi pertanyaan Pak JK, siapa mengawasi siapa, Pak ya? Ini yang memang perlu kita pelajari kembali bagaimana kedudukan MPR di masa yang yang akan datang di antara lembaga-lembaga lainnya, saya kira itu," ujar Bambang.

"Dan Pak JK juga menyarankan kita tetap terbuka kepada aspirasi publik, aspirasi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Atas rekomendasi MPR amandemen terbatas dan adanya rencana diadakannya kembali GBHN," kata Bambang lagi.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Berkaca dari Cekcok Nawawi dan Mumtaz Rais, KPK Ingatkan Pejabat Wajib Beri Contoh Integritas

Berkaca dari Cekcok Nawawi dan Mumtaz Rais, KPK Ingatkan Pejabat Wajib Beri Contoh Integritas

Nasional
Membandingkan Kata Ekonomi dan Kesehatan dalam Pidato Kenegaraan Jokowi...

Membandingkan Kata Ekonomi dan Kesehatan dalam Pidato Kenegaraan Jokowi...

Nasional
Minta Kadernya Tak Takut Di-PAW, Tommy Soeharto: Contohlah Fahri Hamzah

Minta Kadernya Tak Takut Di-PAW, Tommy Soeharto: Contohlah Fahri Hamzah

Nasional
Bareskrim Bagi Peristiwa Djoko Tjandra Menjadi 3 Klaster

Bareskrim Bagi Peristiwa Djoko Tjandra Menjadi 3 Klaster

Nasional
Nawawi Tegur Mumtaz Rais sebagai Sesama Penumpang, KPK: Iktikad Baik Direspons Negatif

Nawawi Tegur Mumtaz Rais sebagai Sesama Penumpang, KPK: Iktikad Baik Direspons Negatif

Nasional
IDI Sarankan Tambah Kapasitas Tempat Tidur Rumah Sakit Covid-19

IDI Sarankan Tambah Kapasitas Tempat Tidur Rumah Sakit Covid-19

Nasional
Serukan Generasi Muda Peduli Politik, KG Media Hadirkan Politic Entertainment Pertama di Indonesia

Serukan Generasi Muda Peduli Politik, KG Media Hadirkan Politic Entertainment Pertama di Indonesia

Nasional
Kronologi Cekcok Pimpinan KPK Nawawi Pomolango dan Putra Amien Rais di Pesawat Versi KPK

Kronologi Cekcok Pimpinan KPK Nawawi Pomolango dan Putra Amien Rais di Pesawat Versi KPK

Nasional
Penjelasan KPK soal Cekcok antara Nawawi Pomolango dan Anak Amien Rais

Penjelasan KPK soal Cekcok antara Nawawi Pomolango dan Anak Amien Rais

Nasional
Ini Ancaman Hukuman bagi Djoko Tjandra di Kasus Red Notice dan Surat Palsu

Ini Ancaman Hukuman bagi Djoko Tjandra di Kasus Red Notice dan Surat Palsu

Nasional
Soal Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr, Tommy Soeharto: Kita Tidak Akan Biarkan

Soal Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr, Tommy Soeharto: Kita Tidak Akan Biarkan

Nasional
IDI Apresiasi Ucapan Terima Kasih Jokowi kepada Tenaga Medis

IDI Apresiasi Ucapan Terima Kasih Jokowi kepada Tenaga Medis

Nasional
Bareskrim Sita 20.000 Dollar AS Terkait Dugaan Korupsi 'Red Notice' Djoko Tjandra

Bareskrim Sita 20.000 Dollar AS Terkait Dugaan Korupsi "Red Notice" Djoko Tjandra

Nasional
Demi Keselamatan, Protokol Kesehatan Harus Diterapkan di Setiap Tahapan Pilkada 2020

Demi Keselamatan, Protokol Kesehatan Harus Diterapkan di Setiap Tahapan Pilkada 2020

Nasional
BPJS Kesehatan Gelar Lomba Vlog Edukasi Protokol Kesehatan untuk FKTP

BPJS Kesehatan Gelar Lomba Vlog Edukasi Protokol Kesehatan untuk FKTP

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X