Kapolri: Polisi Tak Akan Terbitkan Izin jika Demo Berpotensi Rusuh

Kompas.com - 17/10/2019, 12:18 WIB
Kapolri Jenderal Tito Karnavian (tengah) berjalan memasuki Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jawa Timur, Surabaya, Jawa Timur, Senin (19/8/2019). Kedatangannya untuk menjenguk anggota polisi Aiptu Agus Sumartono yang dirawat di rumah sakit itu akibat diserang seorang pelaku tidak dikenal yang diduga simpatisan ISIS, saat bertugas di Polsek Wonokromo, Surabaya Sabtu (17/8/2019). ANTARA FOTO/Didik Suhartono/ama. ANTARA FOTO/Didik SuhartonoKapolri Jenderal Tito Karnavian (tengah) berjalan memasuki Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jawa Timur, Surabaya, Jawa Timur, Senin (19/8/2019). Kedatangannya untuk menjenguk anggota polisi Aiptu Agus Sumartono yang dirawat di rumah sakit itu akibat diserang seorang pelaku tidak dikenal yang diduga simpatisan ISIS, saat bertugas di Polsek Wonokromo, Surabaya Sabtu (17/8/2019). ANTARA FOTO/Didik Suhartono/ama.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito Karnavian menyatakan, pihaknya tidak akan menerbitkan surat izin unjuk rasa jika berpotensi kerusuhan jelang pelantikan presiden/wakil presiden 20 Oktober 2019.

"Agar tidak kecolongan upaya aksi massa yang berujung kerusuhan, ada dua pendekatan, yaitu preventif dan penegakkan hukum. Selain itu, kita juga tidak menerbitkan tanda terima unjuk rasa jika ada potensi kerusuhan," ujar Tito dalam apel pengamanan pelantikan presiden/wakil presiden di Monas, Jakarta, Kamis (17/10/2019).

Tito menambahkan, pihaknya juga berkoordinasi dengan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk mengantisipasi aksi massa yang berpotensi kerusuhan.

Baca juga: Jokowi Tegaskan Demonstrasi Saat Pelantikan Kepala Negara Tak Dilarang

Sejalan dengan pernyatan Presiden Joko Widodo, lanjutnya, kepolisian tak melarang masyarakat menggelar aksi massa. Namun, aksi tersebut harus dilakukan secara aman dan tertib.

"Enggak melarang sepanjang aman dan tertib. Masalahnya, kalau ada pihak-pihak yang memanfaatkan dan berpotensi tidak aman, ya kita tertibkan. Kita akan bubarkan dulu sebelum aksi anarkis terjadi," tuturnya.

Ia mengingatkan pihak manapun untuk tidak memobilisasi massa yang berujung pada aksi anarkistis jelang pelantikan presiden terpilih Jokowi dan wakil presiden terpilih Ma'ruf Amin.

"Kita ingin berikan imbauan kepada masyarakat untuk sebaiknya tidak melakukan mobilisasi massa. Kumpulan massa mudah sekali untuk terprovokasi sehingga bisa berujung rusuh dan anarkistis," ujar Tito.

Berdasarkan aksi massa yang terjadi akhir-akhir ini, lanjutnya, kerap kali aksi berujung pada kericuhan jelang malam hari.

"Pengalaman kita belakangan ini, misalnya saat aksi massa adik-adik mahasiswa, siang hari aman-aman saja aksi massanya, tapi malam hari mulai lempar batu, bakar segala macam, dan ada yang membawa senjata yang berbahaya dan berujung merusak fasilitas umum," paparnya kemudian.

Baca juga: Agar Pelajar Tak Demo Saat Pelantikan Presiden, 400 Kepala Sekolah Se-Cianjur Dikumpulkan

"Jadi kalau demonya damai-damai saja, kita tidak masalah. Tapi belakang ini, mohon maaf, demo yang dilakukan ada yang idealisme, tapi ada juga pihak-pihak yang memanfaatkan aksi massa untuk kepentingan sendiri," sambungnya.

Adapun sebanyak 30.000 personel gabungan dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polri akan disiagakan jelang pelantikan.

Jika sesuai rencana, acara pelantikan presiden terpilih Joko Widodo dan wapres terpilih Ma’ruf Amin akan dimulai pada pukul 14.30 WIB di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ronny Sompie: Imigrasi Tak Pernah Terbitkan Pencekalan Rizieq Shihab

Ronny Sompie: Imigrasi Tak Pernah Terbitkan Pencekalan Rizieq Shihab

Nasional
Sandiaga Klaim PKS Akan Putuskan Cawagub DKI dari 4 Nama yang Diajukan Gerindra

Sandiaga Klaim PKS Akan Putuskan Cawagub DKI dari 4 Nama yang Diajukan Gerindra

Nasional
Bambang Soesatyo Akan Temui Surya Paloh Bahas Amendemen Terbatas UUD 1945

Bambang Soesatyo Akan Temui Surya Paloh Bahas Amendemen Terbatas UUD 1945

Nasional
KPK Panggil Kembali Anak Yasonna Laoly Senin Depan

KPK Panggil Kembali Anak Yasonna Laoly Senin Depan

Nasional
Komisi I DPR: Menlu Tak Pernah Kirim Surat Pencekalan Rizieq Shihab ke Saudi

Komisi I DPR: Menlu Tak Pernah Kirim Surat Pencekalan Rizieq Shihab ke Saudi

Nasional
Bertemu Dubes Arab Saudi, Prabowo Tak Bahas Rizieq Shihab

Bertemu Dubes Arab Saudi, Prabowo Tak Bahas Rizieq Shihab

Nasional
Perludem Usulkan Pembiayaan Partai Politik oleh Negara

Perludem Usulkan Pembiayaan Partai Politik oleh Negara

Nasional
Soal Rizieq, Sandiaga Yakin Ada Solusi Setelah Prabowo-Jokowi Bersatu

Soal Rizieq, Sandiaga Yakin Ada Solusi Setelah Prabowo-Jokowi Bersatu

Nasional
Ketua MPR: PAN Dukung Amendemen Terbatas UUD 1945 untuk Hidupkan GBHN

Ketua MPR: PAN Dukung Amendemen Terbatas UUD 1945 untuk Hidupkan GBHN

Nasional
Ketua MPR: Tiga Parpol Belum Sepakat Amendemen Terbatas UUD 1945

Ketua MPR: Tiga Parpol Belum Sepakat Amendemen Terbatas UUD 1945

Nasional
Pilkada Tak Langsung Dinilai Tak Selesaikan Masalah jika Parpol Tak Berbenah

Pilkada Tak Langsung Dinilai Tak Selesaikan Masalah jika Parpol Tak Berbenah

Nasional
Saat Jokowi Terkesan dengan Foto Dirinya Gendong Anak Papua 

Saat Jokowi Terkesan dengan Foto Dirinya Gendong Anak Papua 

Nasional
Gugat UU Pilkada, Perludem Minta MK Hilangkan Status Kawin sebagai Syarat Pemilih

Gugat UU Pilkada, Perludem Minta MK Hilangkan Status Kawin sebagai Syarat Pemilih

Nasional
Situs CPNS Sempat Sulit Diakses, Ini Penjelasan Menpan RB...

Situs CPNS Sempat Sulit Diakses, Ini Penjelasan Menpan RB...

Nasional
Dirjen Imigrasi Sebut 'Surat Pencekalan' Rizieq Shihab Samar-samar dan Tak Jelas

Dirjen Imigrasi Sebut 'Surat Pencekalan' Rizieq Shihab Samar-samar dan Tak Jelas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X