Kapolri Imbau Tak Ada Mobilisasi Massa karena Rawan Diprovokasi

Kompas.com - 17/10/2019, 11:18 WIB
Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito Karnavian dalam apel pengamanan pelantikan presiden/wakil presiden di Monas, Jakarta Pusat, Kamis (17/10/2019). KOMPAS.com/CHRISTOFORUS RISTIANTOKepala Polri Jenderal (Pol) Tito Karnavian dalam apel pengamanan pelantikan presiden/wakil presiden di Monas, Jakarta Pusat, Kamis (17/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian mengingatkan pihak manapun untuk tidak melakukan mobilisasi massa yang berujung pada aksi anarkis jelang pelantikan presiden/wakil presiden, 20 Oktober 2019 mendatang.

"Kami ingin berikan himbauan kepada masyarakat, sebaiknya tak memobilisasi massa. Kumpulan massa mudah sekali untuk terprovokasi sehingga bisa berujung rusuh dan anarkis," ujar Tito dalam apel pengamanan pelantikan presiden/wakil presiden di Monas, Jakarta Pusat, Kamis (17/10/2019).

Baca juga: Agar Pelajar Tak Demo Saat Pelantikan Presiden, 400 Kepala Sekolah Se-Cianjur Dikumpulkan

Sebab, berdasarkan aksi massa yang terjadi beberapa waktu terakhir ini, kerap kali aksi berujung pada kericuhan. Terutama menjelang malam hari.

"Pengalaman kita belakangan ini, misalnya saat aksi massa adik-adik mahasiswa, siang hari aman-aman saja aksi massanya, tapi malam hari mulai lempar batu, bakar segala macam, dan ada yang membawa senjata yang berbahaya dan berujung merusak fasilitas umum," lanjut dia.

Meski demikian, kepolisian tidak melarang apabila ada kelompok yang ingin menyuarakan pendapat di muka umum sepanjang aksi itu berjalan tertib dan mengdepankan kedamaian.

Ia hanya mengingatkan bahwa dalam kondisi politik saat ini, ada saja pihak yang memanfaatkan aksi massa untuk kepentingan tertentu.

"Jadi kalau demonya damai-damai saja, kami tidak masalah. Tapi belakang ini mohon maaf, demo yang dilakukan ada yang idealisme, tapi ada juga pihak-pihak yang memanfaatkan untuk kepentingan sendiri," ujar Tito.

"Oleh karena itu, kami tidak ingin kecolongan. Supaya tidak terjadi kericuhan, ada dua langkah yang kita lakukan. Pertama preventif dan kedua penegakkan hukum," sambung dia.

Baca juga: 30.000 Personel TNI-Polri Amankan Pelantikan Presiden-Wapres, Ini Fokus Pengamanan
Diberitakan, sebanyak 30.000 personel gabungan dari TNI-Polri akan disiagakan jelang pelantikan.

Rencananya, acara pelantikan Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma’ruf Amin akan dimulai pada pukul 14.30 WIB di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta. 

 



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Proyek Fiktif di Waskita Karya

KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Proyek Fiktif di Waskita Karya

Nasional
Polri: Kalau Demonstrasi Sudah Anarkis, Polisi akan Bertindak...

Polri: Kalau Demonstrasi Sudah Anarkis, Polisi akan Bertindak...

Nasional
Tindaklanjuti Putusan Bawaslu, KPU Tetapkan 3 Eks Koruptor jadi Calon Kepala Daerah

Tindaklanjuti Putusan Bawaslu, KPU Tetapkan 3 Eks Koruptor jadi Calon Kepala Daerah

Nasional
Pemda Diminta Tegakkan Protokol Kesehatan Selama Libur Panjang

Pemda Diminta Tegakkan Protokol Kesehatan Selama Libur Panjang

Nasional
Azwar Anas Beberkan Persiapan Protokol Kesehatan di Banyuwangi Jelang Liburan

Azwar Anas Beberkan Persiapan Protokol Kesehatan di Banyuwangi Jelang Liburan

Nasional
Bareskrim Tunda Pemeriksaan Petinggi KAMI Ahmad Yani

Bareskrim Tunda Pemeriksaan Petinggi KAMI Ahmad Yani

Nasional
Satgas Ingatkan Kepala Daerah agar Transparan soal Data Kasus Covid-19

Satgas Ingatkan Kepala Daerah agar Transparan soal Data Kasus Covid-19

Nasional
Singgung Rendahnya Indeks Pembangunan Pemuda, Menko PMK Ingatkan Kolaborasi Semua Pihak

Singgung Rendahnya Indeks Pembangunan Pemuda, Menko PMK Ingatkan Kolaborasi Semua Pihak

Nasional
Jelang Libur Panjang, Kemendagri Imbau Pemda Siapkan Protokol Kesehatan di Lokasi Wisata

Jelang Libur Panjang, Kemendagri Imbau Pemda Siapkan Protokol Kesehatan di Lokasi Wisata

Nasional
Kejagung: Kerugian Negara akibat Kasus Korupsi Impor Tekstil Sebesar Rp 1,6 Triliun

Kejagung: Kerugian Negara akibat Kasus Korupsi Impor Tekstil Sebesar Rp 1,6 Triliun

Nasional
Maulid Nabi, Kemenag Imbau Hindari Kegiatan yang Ciptakan Kerumunan

Maulid Nabi, Kemenag Imbau Hindari Kegiatan yang Ciptakan Kerumunan

Nasional
Walhi Kecam Pembangunan 'Jurassic Park Komodo', Tak Berbasis Keilmuan

Walhi Kecam Pembangunan "Jurassic Park Komodo", Tak Berbasis Keilmuan

Nasional
Kominfo Sorot Praktik Politik Uang dan Identitas pada Pilkada 2020

Kominfo Sorot Praktik Politik Uang dan Identitas pada Pilkada 2020

Nasional
Ulin Yusron Jadi Komisaris BUMN Dinilai sebagai Imbal Jasa Jokowi

Ulin Yusron Jadi Komisaris BUMN Dinilai sebagai Imbal Jasa Jokowi

Nasional
Survei Tunjukkan Kualitas Demokrasi Indonesia Menurun, Pemerintah Diminta Evaluasi

Survei Tunjukkan Kualitas Demokrasi Indonesia Menurun, Pemerintah Diminta Evaluasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X