Kompas.com - 17/10/2019, 11:06 WIB
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman usai Pembekalan Nasional Calon Anggota DPR dan DPRD Provinsi Terpilih periode 2019-2014, di Hotel Mercure Jakarta Batavia, Jakarta Barat, Senin (5/8/2019). KOMPAS.com/HaryantipuspasariPresiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman usai Pembekalan Nasional Calon Anggota DPR dan DPRD Provinsi Terpilih periode 2019-2014, di Hotel Mercure Jakarta Batavia, Jakarta Barat, Senin (5/8/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengaku diundang oleh Presiden Joko Widodo untuk bertemu. Namun undangan itu ditolak.

Presiden PKS Sohibul Iman mengatakan, undangan dari Jokowi disampaikan Menteri Sekretaris Negara Pratikno kepada Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid (HNW), Rabu (16/10/2019) kemarin.

Saat itu, kebetulan HNW selaku wakil ketua MPR sedang berada di Istana bersama para pimpinan MPR lain untuk berkonsultasi seputar pelantikan Jokowi-Ma'ruf.

"Beliau (HNW) diajak bicara empat mata oleh Pak Pratikno selepas pertemuan antara Presiden Jokowi dengan para pimpinan MPR di Istana kemari siang," ujar Sohibul kepada Kompas.com, Kamis (17/10/2019).

"Pak Pratikno menyampaikan, 'Pak Hidayat tinggal PKS yang belum bertemu dengan Pak Jokowi, karena itu jika memungkinkan Presiden PKS bisa dijadwalkan bertemu Pak Jokowi nanti sore'," lanjut dia.

Baca juga: Hidayat: Pak Jokowi Sudah Puyeng Pikir Porsi Menteri, PKS Tak Berminat

HNW, lanjut Sohibul, kemudian menerangkan kepada Pratikno bahwa PKS sudah memutuskan untuk tetap berada di luar pemerintahan.

"Pak Hidayat menjawab, 'terima kasih Pak Pratikno, tapi seperti disampaikan oleh Pak Sohibul Iman, kami ingin menjaga ruh demokrasi indonesia dengan cara menjadi penyeimbang atau oposisi'," ujar Sohibul.

"Kalau semua (partai politik) ikut pemerintah, nanti apa kata dunia tentang demokrasi indonesia," lanjut dia.

Sohibul menyadari bahwa silaturahim itu juga mutlak perlu sekalipun berbeda posisi politik. Namun PKS hanya bersedia bertemu setelah pembentukan kabinet.

Baca juga: Wapres Prediksi Tak Cuma PKS yang Jadi Oposisi di Parlemen

Dengan begitu, tidak akan muncul spekulasi liar di publik bahwa PKS juga mengincar kursi menteri.

"Bahkan, bisa saja kabinet diumukan pagi misalnya, maka siang atau sorenya kami siap bertemu jika Presiden Jokowi berkenan. Atau kapan saja yang penting setelah kabibet diumumkan," kata Sohibul.

Sebelumnya, tiga ketua umum partai politik pengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada pilpres 2019 lalu sudah bertemu Jokowi di Istana.

Ketiganya, yakni Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono serta Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. 

 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Istana Klaim Neraca Dagang Alami Suplus, Sinyal Pemulihan Ekonomi Mulai Menguat

Istana Klaim Neraca Dagang Alami Suplus, Sinyal Pemulihan Ekonomi Mulai Menguat

Nasional
1.594.722 Kasus Covid-19 dan Menurunnya Angka Kesembuhan

1.594.722 Kasus Covid-19 dan Menurunnya Angka Kesembuhan

Nasional
Disebut Terdampak Reshuffle, Ini Catatan 4 Anggota Kabinet Berinisial M

Disebut Terdampak Reshuffle, Ini Catatan 4 Anggota Kabinet Berinisial M

Nasional
Langkah Siti Fadilah yang Kontroversial, Jadi Relawan Vaksin Nusantara hingga Wawancara dengan Deddy Corbuzier

Langkah Siti Fadilah yang Kontroversial, Jadi Relawan Vaksin Nusantara hingga Wawancara dengan Deddy Corbuzier

Nasional
Masjid Istiqlal Siapkan Fasilitas yang Permudah Penyandang Disabilitas Beribadah

Masjid Istiqlal Siapkan Fasilitas yang Permudah Penyandang Disabilitas Beribadah

Nasional
Staf Khusus Presiden: Apapun Isu yang Beredar, soal Reshuffle Sepenuhnya Hak Prerogatif Presiden

Staf Khusus Presiden: Apapun Isu yang Beredar, soal Reshuffle Sepenuhnya Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Kasus Eks Dirut Bosowa Corporindo Sadikin Aksa, Polri Sudah Periksa 26 Saksi dan 3 Ahli

Kasus Eks Dirut Bosowa Corporindo Sadikin Aksa, Polri Sudah Periksa 26 Saksi dan 3 Ahli

Nasional
Gubernur: 1.023 KK yang mengungsi akibat Bencana di NTT

Gubernur: 1.023 KK yang mengungsi akibat Bencana di NTT

Nasional
Jokowi Jelaskan Alasan Pemerintah Larang Mudik Lebaran 2021

Jokowi Jelaskan Alasan Pemerintah Larang Mudik Lebaran 2021

Nasional
Jokowi: Saya Paham Kita Rindu Sanak Saudara, tapi Mari Utamakan Keselamatan

Jokowi: Saya Paham Kita Rindu Sanak Saudara, tapi Mari Utamakan Keselamatan

Nasional
Jokowi Tegaskan Larangan Mudik Berlaku untuk Seluruh Masyarakat

Jokowi Tegaskan Larangan Mudik Berlaku untuk Seluruh Masyarakat

Nasional
Gubernur Viktor Pastikan Desain Kebijakan Pembangunan di NTT Segera Dilakukan

Gubernur Viktor Pastikan Desain Kebijakan Pembangunan di NTT Segera Dilakukan

Nasional
UPDATE 16 April: Sebaran 5.363 Kasus Baru Covid-19, Paling Tinggi Jawa Barat

UPDATE 16 April: Sebaran 5.363 Kasus Baru Covid-19, Paling Tinggi Jawa Barat

Nasional
UPDATE 16 April: 5,81 Juta Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua, 10,7 Juta Dosis Pertama

UPDATE 16 April: 5,81 Juta Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua, 10,7 Juta Dosis Pertama

Nasional
LIVE STREAMING: Jokowi Beri Paparan soal Larangan Mudik Lebaran

LIVE STREAMING: Jokowi Beri Paparan soal Larangan Mudik Lebaran

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X