Kompas.com - 17/10/2019, 06:57 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hasil revisi mulai berlaku Kamis (17/10/2019) ini.

Meski tanpa tanda tangan Presiden Joko Widodo, UU itu otomatis berlaku terhitung 30 hari setelah disahkan di paripurna DPR, 17 September lalu.

Ketentuan ini tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, tepatnya pada Pasal 73 ayat 1 dan ayat 2.

Baca juga: UU Baru Resmi Berlaku, KPK Pastikan Tetap Lakukan OTT

Pasal 73 ayat 1 menyatakan, "rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 disahkan oleh Presiden dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Rancangan Undang-Undang tersebut disetujui bersama oleh DPR dan Presiden".

Lalu, Pasal 73 ayat 2 berbunyi, "dalam hal Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Presiden dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Rancangan Undang-Undang tersebut disetujui bersama, Rancangan Undang-Undang tersebut sah menjadi Undang-Undang dan wajib diundangkan".

Melemahkan KPK

UU KPK hasil revisi ini sendiri ramai-ramai ditolak aktivis antikorupsi lantaran dinilai disusun terburu-buru tanpa melibatkan masyarakat dan unsur pimpinan KPK.

Isi UU KPK yang baru ini juga dinilai mengandung banyak pasal yang dapat melemahkan kerja lembaga antikorupsi itu.

Baca juga: Masinton: Sebelum Dewan Pengawas Dibentuk, KPK Bisa OTT Tanpa Izin

Misalnya, KPK yang berstatus lembaga negara serta pegawai KPK yang berstatus ASN dapat mengganggu independensi.

Dibentuknya dewan pengawas dan penyadapan harus seizin dewan pengawas dinilai dapat mengganggu penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan KPK.

Selain itu, kewenangan KPK menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) dalam jangka waktu dua tahun juga dinilai bisa membuat KPK kesulitan menangani kasus besar dan kompleks.

Total, pihak KPK menemukan 26 poin di dalam UU hasil revisi yang bisa melemahkan kerja KPK dalam pemberantasan korupsi.

Para pimpinan KPK, pegiat antikorupsi, hingga mahasiswa pun menuntut Presiden Joko Widodo mencabut UU KPK hasil revisi lewat peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu).

Bahkan, elemen mahasiswa beberapa kali turun ke jalan untuk menyampaikan tuntutannya. Bentrokan dengan aparat tak terhindarkan hingga memakan korban luka-luka dan korban jiwa.

Perppu belum terbit

Setelah aksi unjuk rasa besar-besaran menolak UU KPK hasil revisi itu, Presiden Jokowi menyatakan mempertimbangkan untuk menerbitkan perppu.

Namun, sampai Rabu (16/9/2019) kemarin perppu tidak kunjung terbit.

Plt Menkumham Tjahjo Kumolo saat ditemui di Kantor Kemenkumham di Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (7/10/2019).KOMPAS.com/Deti Mega Purnamasari Plt Menkumham Tjahjo Kumolo saat ditemui di Kantor Kemenkumham di Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (7/10/2019).
Baca juga: Tjahjo Kumolo: Saya Sudah Tidak Punya Beban...

Pelaksana Tugas Menteri Hukum dan HAM Tjahjo Kumolo memastikan, tidak ada arahan Presiden untuk menerbitkan Perppu KPK.

"Enggak ada (arahan menerbitkan Perppu). Tadi hanya bahas TPA (tim penilaian akhir)," kata Tjahjo seusai menghadap Jokowi di Istana, Rabu.

Rencana Presiden Jokowi untuk menerbitkan perppu ini belakangan memang mendapatkan penolakan dari partai politik pendukungnya sendiri.

Diketahui, perppu tetap harus membutuhkan persetujuan parpol yang duduk di fraksi DPR.

PDI-P sebagai partai utama pengusung Jokowi sekaligus pemilik kursi terbanyak di parlemen sudah menyatakan menolak jika Presiden menerbitkan perppu.

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bahkan mengingatkan Presiden dapat dimakzulkan apabila nekat menerbitkan perppu.

Presiden Jokowi yang ditanyai seputar perppu bergeming.

Baca juga: Mahfud MD: Rakyat Harus Maklumi soal Perppu KPK, Presiden Dilematis

Pada Rabu kemarin, misalnya, Jokowi hanya tersenyum dan terdiam ketika wartawan bertanya apakah ia jadi menerbitkan perppu.

Ketua MPR Bambang Soesatyo dan Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah yang berdiri di sebelah Jokowi justru pasang badan dan meminta wartawan untuk tak bertanya seputar topik perppu KPK lantaran tak sesuai konteks acara.

Demonstrasi

Situasi ini pun memaksa mahasiswa kembali turun ke jalan. Gema seruan demonstrasi berkumandang di media sosial.

Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM-SI) se Jabodetabek-Banten, misalnya, menyerukan aksi #tuntaskanreformasi mendesak Perppu KPK.

Mereka mengagendakan turun ke jalan pada Kamis (17/10/2019), berlokasi di Istana Negara, Jakarta.

Baca juga: Sempat Dilarang, Kini Demonstrasi Jelang Pelantikan Presiden Diperbolehkan

Seruan diunggah melalui postingan media sosial Instagram BEM SI dengan alamat @bem_si, Rabu sore.

Ghozi Basyir, Koordinator Media BEM SI, saat dikonfirmasi, membenarkan soal seruan aksi dan rencana demonstrasi mahasiswa tersebut di Istana Negara.

"Benar, benaran ada aksi," kata Ghozi sebagaimana dikutip Antara.

Ia mengatakan, demonstrasi ini akan diikuti oleh mahasiswa dari aliansi BEM SI Jabodetabek dan Banten, dengan estimasi massa sekitar 2.000 orang.

Aksi ini direncanakan dimulai pukul 13.00 WIB sampai selesai sekitar pukul 18.00 WIB. 

 

Kompas TV Setelah safari politik ketua umumnya Prabowo Subianto ke sejumlah pimpinan partai politik pendukung Joko Widodo-Ma&#39;ruf Amin di Pemilu 2019, Partai Gerindra akan segera memberikan sikap politiknya, menghadapi pemerintahan lima tahun ke depan. Di pemilu 2019 lalu, Partai Gerindra punya suara dominan kedua, setelah partai pemenang Pemilu, PDI Perjuangan, yang meraih suara 19,33%. Partai Gerindra memperoleh persentase suara 12,57% di Pemilu lalu. Di bawah Gerindra, ada Partai Golkar dengan persentase suara 12,31%.<br />
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pesan Khusus Jokowi-Iriana untuk Kaesang dan Erina: Jadi Keluarga Bahagia

Pesan Khusus Jokowi-Iriana untuk Kaesang dan Erina: Jadi Keluarga Bahagia

Nasional
Jokowi Minta Maaf ke Warga yang Terganggu Selama Prosesi Pernikahan Kaesang dan Erina

Jokowi Minta Maaf ke Warga yang Terganggu Selama Prosesi Pernikahan Kaesang dan Erina

Nasional
PKS Kritik Bamsoet: Jangan Buka Peluang Penundaan Pemilu, Ketua MPR Kurang Bijak

PKS Kritik Bamsoet: Jangan Buka Peluang Penundaan Pemilu, Ketua MPR Kurang Bijak

Nasional
Segera Umukan Keputusan Masuk Parpol, Ridwan Kamil: Waktu Imsak Sudah Dekat

Segera Umukan Keputusan Masuk Parpol, Ridwan Kamil: Waktu Imsak Sudah Dekat

Nasional
Dua Hakim Agung Ditahan, Ketua MA Minta KPK Kedepankan Azas Praduga Tak Bersalah

Dua Hakim Agung Ditahan, Ketua MA Minta KPK Kedepankan Azas Praduga Tak Bersalah

Nasional
Akan Nikahkan Kaesang, Jokowi Minta Restu ke Masyarakat Indonesia

Akan Nikahkan Kaesang, Jokowi Minta Restu ke Masyarakat Indonesia

Nasional
Ferdy Sambo Ngaku Diuntungkan CCTV di Rumahnya Rusak, Pengacara Yosua Curiga Itu Bagian dari Skenario

Ferdy Sambo Ngaku Diuntungkan CCTV di Rumahnya Rusak, Pengacara Yosua Curiga Itu Bagian dari Skenario

Nasional
Anak SD ke Ma'ruf Amin: Izin Pak Kiai, Nyotek Itu Dosa Enggak?

Anak SD ke Ma'ruf Amin: Izin Pak Kiai, Nyotek Itu Dosa Enggak?

Nasional
Pimpin Prosesi Siraman, Jokowi Gendong Hingga Suapi Kaesang

Pimpin Prosesi Siraman, Jokowi Gendong Hingga Suapi Kaesang

Nasional
Ketua KPK Cium Tangan Wakil Presiden di Pembukaan Hakordia

Ketua KPK Cium Tangan Wakil Presiden di Pembukaan Hakordia

Nasional
Dukung Koperasi dan UMKM, LPDB-KUMKM Gelar Nusantara Festival Koperasi dan UMKM 2022

Dukung Koperasi dan UMKM, LPDB-KUMKM Gelar Nusantara Festival Koperasi dan UMKM 2022

Nasional
Kepuasan Publik ke Pemerintah Meningkat, Bamsoet Singgung Wacana Perpanjangan Jabatan Presiden

Kepuasan Publik ke Pemerintah Meningkat, Bamsoet Singgung Wacana Perpanjangan Jabatan Presiden

Nasional
Hadiri Hakordia 2022, Wapres: Sama Seperti Covid-19, Korupsi Musuh Seluruh Bangsa

Hadiri Hakordia 2022, Wapres: Sama Seperti Covid-19, Korupsi Musuh Seluruh Bangsa

Nasional
Ma'ruf Amin Hingga Ketua MA Hadiri Peringatan Hakordia

Ma'ruf Amin Hingga Ketua MA Hadiri Peringatan Hakordia

Nasional
Kasus Tambang Ilegal Ismail Bolong, Bareskrim Sita 36 Dump Truck-2 Bundle Rekening Koran

Kasus Tambang Ilegal Ismail Bolong, Bareskrim Sita 36 Dump Truck-2 Bundle Rekening Koran

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.