SBY dan Pimpinan MPR akan Bertemu Kembali, Bahas Amendemen UUD 1945

JAKARTA, KOMPAS.com - Pertemuan pimpinan MPR RI dengan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, Rabu (17/10/2019) malam, bukan yang terakhir kalinya.

Akan ada pertemuan lanjutan kembali, dalam waktu dekat.

Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan menjelaskan, pertemuan lanjutan akan membahas wacana amendemen UUD 1945.

"Beliau (SBY) mengatakan, akan mengundang lagi pada saatnya nanti. Tapi tentu setelah pelantikan. Di situ, mungkin beliau akan memberikan masukan-masukan (soal amendemen konstitusi)," kata Syarief di Kediaman SBY, Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Rabu malam.

Baca juga: Soal Amendemen, SBY Sarankan MPR Tampung Aspirasi Publik Seluas-luasnya

Pertemuan itu direncanakan akan dilakukan satu atau dua bulan setelah pelantikan Joko Widodo-Kiai Haji Ma'ruf Amin pada 20 Oktober 2019 mendatang.

SBY memang belum pernah menyampaikan sikap resminya tentang wacana amendemen konstitusi, apakah setuju atau tidak.

Namun, lanjut Syarief, SBY selalu menekankan pentingnya mendengarkan aspirasi publik dalam setiap pengambilan kebijakan, termasuk amendemen konstitusi.

"Pada dasarnya, Pak SBY mengharapkan, kalau ada suara-suara masyarakat demikian, lebih bagus kita dengarkan. Ya kita dengarkan. Ini kan masih ada pro dan kontrra. Jadi, lebih baik kita dengarkan semuanya," kata Syarief.

Diberitakan, MPR RI akan melakukan amendemen UUD 1945. Amendemen ini merupakan rekomendasi MPR RI periode 2014-2019.

Poin yang direkomendasikan untuk diamandemen, yakni menghidupkan kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Namun, belakangan timbul wacana untuk mengamendemen konstitusi secara menyeluruh. Wacana tersebut diutarakan Partai Nasdem dan Gerindra.

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo memastikan, amandemen UUD 1945 tidak akan menjadi bola liar.

Baca juga: Amendemen UUD, Ketua MPR Tegaskan Presiden Tetap Dipilih Rakyat

Bambang mengatakan, sepuluh pimpinan MPR berhati-hati dan mencermati seluruh aspirasi masyarakat terkait amandemen UUD 1945.

"Intinya kami akan mendengarkan dan menampung berbagai inspirasi yang berkembang di tengah masyarakat terkait konstitusi kita," kata Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/10/2019).

"Tapi bisa saya pastikan amandemen UUD ini tidak akan jadi bola liar, kami akan menggiring sesuai kehendak rakyat," lanjut dia.