SBY dan Pimpinan MPR akan Bertemu Kembali, Bahas Amendemen UUD 1945

Kompas.com - 17/10/2019, 05:32 WIB
Pimpinan MPR menyambangi kediaman Presiden Republik Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Kediaman SBY Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Rabu (16/10/2019). KOMPAS.com/HaryantipuspasariPimpinan MPR menyambangi kediaman Presiden Republik Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Kediaman SBY Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Rabu (16/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pertemuan pimpinan MPR RI dengan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, Rabu (17/10/2019) malam, bukan yang terakhir kalinya.

Akan ada pertemuan lanjutan kembali, dalam waktu dekat.

Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan menjelaskan, pertemuan lanjutan akan membahas wacana amendemen UUD 1945.

"Beliau ( SBY) mengatakan, akan mengundang lagi pada saatnya nanti. Tapi tentu setelah pelantikan. Di situ, mungkin beliau akan memberikan masukan-masukan (soal amendemen konstitusi)," kata Syarief di Kediaman SBY, Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Rabu malam.

Baca juga: Soal Amendemen, SBY Sarankan MPR Tampung Aspirasi Publik Seluas-luasnya

Pertemuan itu direncanakan akan dilakukan satu atau dua bulan setelah pelantikan Joko Widodo-Kiai Haji Ma'ruf Amin pada 20 Oktober 2019 mendatang.

SBY memang belum pernah menyampaikan sikap resminya tentang wacana amendemen konstitusi, apakah setuju atau tidak.

Namun, lanjut Syarief, SBY selalu menekankan pentingnya mendengarkan aspirasi publik dalam setiap pengambilan kebijakan, termasuk amendemen konstitusi.

"Pada dasarnya, Pak SBY mengharapkan, kalau ada suara-suara masyarakat demikian, lebih bagus kita dengarkan. Ya kita dengarkan. Ini kan masih ada pro dan kontrra. Jadi, lebih baik kita dengarkan semuanya," kata Syarief.

Diberitakan, MPR RI akan melakukan amendemen UUD 1945. Amendemen ini merupakan rekomendasi MPR RI periode 2014-2019.

Poin yang direkomendasikan untuk diamandemen, yakni menghidupkan kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Namun, belakangan timbul wacana untuk mengamendemen konstitusi secara menyeluruh. Wacana tersebut diutarakan Partai Nasdem dan Gerindra.

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo memastikan, amandemen UUD 1945 tidak akan menjadi bola liar.

Baca juga: Amendemen UUD, Ketua MPR Tegaskan Presiden Tetap Dipilih Rakyat

Bambang mengatakan, sepuluh pimpinan MPR berhati-hati dan mencermati seluruh aspirasi masyarakat terkait amandemen UUD 1945.

"Intinya kami akan mendengarkan dan menampung berbagai inspirasi yang berkembang di tengah masyarakat terkait konstitusi kita," kata Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/10/2019).

"Tapi bisa saya pastikan amandemen UUD ini tidak akan jadi bola liar, kami akan menggiring sesuai kehendak rakyat," lanjut dia. 

 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jajal Tol Terpanjang, Jokowi Tempuh 155 Km Kurang dari 2 Jam

Jajal Tol Terpanjang, Jokowi Tempuh 155 Km Kurang dari 2 Jam

Nasional
Tutup Gebyar Karya Pertiwi 2019, Panglima TNI Bicara Potensi Ekonomi Kreatif

Tutup Gebyar Karya Pertiwi 2019, Panglima TNI Bicara Potensi Ekonomi Kreatif

Nasional
Cegah Intoleransi, BPIP Minta Materi Keberagaman Diajarkan di Sekolah

Cegah Intoleransi, BPIP Minta Materi Keberagaman Diajarkan di Sekolah

Nasional
Soal Jiwasraya, Kejaksaan Agung Tunggu Hasil Perhitungan Kerugian Negara

Soal Jiwasraya, Kejaksaan Agung Tunggu Hasil Perhitungan Kerugian Negara

Nasional
Ibas Apresiasi Pemerintah yang Teruskan Pembangunan Era Presiden SBY

Ibas Apresiasi Pemerintah yang Teruskan Pembangunan Era Presiden SBY

Nasional
Usai Diperiksa KPK, Lukman Hakim Sebut Tak Etis Bawa Materi Hukum ke Ranah Publik

Usai Diperiksa KPK, Lukman Hakim Sebut Tak Etis Bawa Materi Hukum ke Ranah Publik

Nasional
Tak Diizinkan Menikah jika Belum Lulus Pembekalan akan Berlaku Bagi Semua Pasangan dan Agama

Tak Diizinkan Menikah jika Belum Lulus Pembekalan akan Berlaku Bagi Semua Pasangan dan Agama

Nasional
Polri Petakan Daerah Rawan Gangguan Keamanan Terkait Pilkada 2020

Polri Petakan Daerah Rawan Gangguan Keamanan Terkait Pilkada 2020

Nasional
Presiden PKS Tak Khawatir Kadernya Pindah ke Partai Gelora

Presiden PKS Tak Khawatir Kadernya Pindah ke Partai Gelora

Nasional
Kemendagri Luncurkan Mesin Cetak Dokumen Dukcapil Layaknya ATM

Kemendagri Luncurkan Mesin Cetak Dokumen Dukcapil Layaknya ATM

Nasional
Koordinasi Penanganan Terorisme di Bawah Komando Ma'ruf Amin

Koordinasi Penanganan Terorisme di Bawah Komando Ma'ruf Amin

Nasional
Wapres Sebut Radikalisme Perlu Ditangani Sejak Usia Dini, Hulu ke Hilir

Wapres Sebut Radikalisme Perlu Ditangani Sejak Usia Dini, Hulu ke Hilir

Nasional
Pasca-Bom Medan, Polda Metro Jaya Ingatkan SOP Masuk Markas Kepolisian

Pasca-Bom Medan, Polda Metro Jaya Ingatkan SOP Masuk Markas Kepolisian

Nasional
Presiden PKS: Sebagai Oposisi, Bukan Berarti Kami Akan Jatuhkan Pemerintah

Presiden PKS: Sebagai Oposisi, Bukan Berarti Kami Akan Jatuhkan Pemerintah

Nasional
KPK Ingatkan Pengusaha Lapor ke Aparat Bila Dimintai Uang oleh Pejabat

KPK Ingatkan Pengusaha Lapor ke Aparat Bila Dimintai Uang oleh Pejabat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X