Faldo Maldini Minta MK Prioritaskan Gugatan Uji Materi UU Pilkada

Kompas.com - 16/10/2019, 18:49 WIB
Tsamara Amany hingga Faldo Maldini Jalani Sidang Perdana Uji Materi UU Pilkada di MK, Rabu (16/10/2019). KOMPAS.com/ FITRIA CHUSNA FARISATsamara Amany hingga Faldo Maldini Jalani Sidang Perdana Uji Materi UU Pilkada di MK, Rabu (16/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN), Faldo Maldini hingga Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Tsamara Amany meminta Mahkamah Konstitusi (MK) memprioritaskan permohonan uji materi yang mereka ajukan. 

Uji materi itu terkait batas usia minimal seseorang mencalonkan diri sebagai kepala daerah yang aturannya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Faldo dan Tsamara meminta MK mendahulukan proses uji materi mereka karena aturan undang-undang tersebut sangat mempengaruhi persiapan mereka jelang pilkada.

"Untuk menjaga kepentingan para pemohon dan proses persiapan dan penyelnggaran Pilkada 2020, dibuka pertangahan Juni 2020, dan menjaga kepastian hukum, pemohon memohon kiranya Yang Mulia mempercepat proses pemeriksaan dan segera memutus permohonan ini," kata kuasa hukum pemohon, Rian Ernest, kepada majelis hakim dalam persidangan yang digelar di Gedung MK, Rabu (16/10/2019).

Baca juga: Ingin Fokus di Pilkada Sumbar, Faldo Maldini Resmi Mundur dari PAN

Aturan yang digugat itu spesifik pada Pasal 7 Ayat (2) huruf e. Disebutkan bahwa syarat seseorang bisa mencalonkan diri sebagai gubernur dan wakil gubernur harus berusia paling muda 30 tahun.

Sementara itu, untuk calon wali kota dan wakil wali kota serta bupati dan wakil bupati minimal berusia 25 tahun.

Selesai persidangan, Faldo Maldini menegaskan bahwa dirinya bakal maju pada Pilgub Sumatra Barat tahun 2020.

Namun, Faldo terancam tak memenuhi syarat karena usianya baru 29 tahun saat pendaftaran Pilkada Juni 2020.

"Nah karena saya merasa ada hak-hak konstitusional saya terganggu, dan mungkin masih banyak lagi anak muda lainnya yang terganggu hak konstitusionalnya (terganggu), kita mengajukan gugatan ini," ujar Faldo.

Baca juga: Akui Ingin Maju Pilgub Sumbar, Faldo Maldini Gugat Batas Usia Calon Kepala Daerah

Tsamara Amany juga menyebut, aturan dalam undang-undang itu mengganggu hak konstitusionalnya.

Sebab, jika Tsamara ingin maju pada Pilgub DKI Jakarta 2022, usianya yang kini baru 22 tahun tak bakal mencukupi batas minimal umur.

Bahkan, tahun depan pun Tsamara tak bisa maju sebagai calon bupati atau wali kota.

"2022 usia saya masih belum cukup maju menjadi gubernur atau wagub Jakarta. Bahkan mau maju bupati, wali kota pun nggak cukup usia saya masih 23 tahun," kata dia. 

Oleh karenanya, pemohon meminta MK untuk mencabut pasal yang mengatur tentang syarat usia minimal calon kepala daerah.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Yuri: Terapkan Protokol Kesehatan Bukan Karena Anjuran Pemerintah!

Yuri: Terapkan Protokol Kesehatan Bukan Karena Anjuran Pemerintah!

Nasional
TNI-Polri Janji Kedepankan Humanisme Saat Mengawal New Normal

TNI-Polri Janji Kedepankan Humanisme Saat Mengawal New Normal

Nasional
 591 Pasien Covid-19 Sembuh Hari Ini, Rekor Tertinggi Sejak Kasus Perdana

591 Pasien Covid-19 Sembuh Hari Ini, Rekor Tertinggi Sejak Kasus Perdana

Nasional
Pemerintah: Hampir 80 Persen Kasus Positif Covid-19 Tak Bergejala Sama Sekali

Pemerintah: Hampir 80 Persen Kasus Positif Covid-19 Tak Bergejala Sama Sekali

Nasional
UPDATE 7 Juni: Pemerintah Telah Periksa 405.992 Spesimen Covid-19

UPDATE 7 Juni: Pemerintah Telah Periksa 405.992 Spesimen Covid-19

Nasional
UPDATE 7 Juni: Ada 40.370 ODP dan 14.197 PDP

UPDATE 7 Juni: Ada 40.370 ODP dan 14.197 PDP

Nasional
UPDATE 7 Juni: Tambah 50, Pasien Covid-19 Meninggal Jadi 1.851 Orang

UPDATE 7 Juni: Tambah 50, Pasien Covid-19 Meninggal Jadi 1.851 Orang

Nasional
UPDATE 7 Juni: Tambah 672, Kasus Covid-19 di Indonesia Jadi 31.186

UPDATE 7 Juni: Tambah 672, Kasus Covid-19 di Indonesia Jadi 31.186

Nasional
UPDATE 7 Juni: Tambah 591 Orang, Pasien Covid-19 yang Sembuh Kini 10.498

UPDATE 7 Juni: Tambah 591 Orang, Pasien Covid-19 yang Sembuh Kini 10.498

Nasional
Metode Belajar Berubah Saat Pandemi, Akademisi: Kenali Sisi Positifnya

Metode Belajar Berubah Saat Pandemi, Akademisi: Kenali Sisi Positifnya

Nasional
Jelang New Normal, KPAI Minta Pemerintah Subsidi Kuota Internet dan Fasilitas Pembelajaran Daring

Jelang New Normal, KPAI Minta Pemerintah Subsidi Kuota Internet dan Fasilitas Pembelajaran Daring

Nasional
Olahraga Bersama Panglima TNI dan Kapolri, Jokowi Ajak Masyarakat Tingkatkan Imun di Tengah Pandemi

Olahraga Bersama Panglima TNI dan Kapolri, Jokowi Ajak Masyarakat Tingkatkan Imun di Tengah Pandemi

Nasional
Minta Tracking Covid-19 Diperbanyak, Menko PMK Harap Uji Spesimen Bisa Mencapai 30.000 Per Hari

Minta Tracking Covid-19 Diperbanyak, Menko PMK Harap Uji Spesimen Bisa Mencapai 30.000 Per Hari

Nasional
Tekan Emisi Karbon dalam Pembangunan, ASN Perlu Pahami Ekonomi Hijau

Tekan Emisi Karbon dalam Pembangunan, ASN Perlu Pahami Ekonomi Hijau

Nasional
Pola Pengajaran Konvensional di Tengah Pandemi Dinilai Picu Episentrum Besar

Pola Pengajaran Konvensional di Tengah Pandemi Dinilai Picu Episentrum Besar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X