Kemenag Gandeng BPOM dan MUI Jalankan Proses Sertifikasi Halal

Kompas.com - 16/10/2019, 18:23 WIB
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (7/2/2019). CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.comMenteri Agama Lukman Hakim Saifuddin di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (7/2/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Agama ( Kemenag) menggandeng Majelis Ulama Indonesia ( MUI) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan ( BPOM) menjalankan proses sertifikasi halal.

Hal tersebut merupakan amanah Undang-undang No. 34 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Undang-undang tersebut berlaku mulai 17 Oktober.

Dalam hal ini, Kemenag membentuk lembaga yang dikoordinasi oleh mereka yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), menggandeng MUI dan BPOM untuk melakukan sertifikasi terhadap produk makanan dan minuman.

Baca juga: Ombudsman Pertanyakan Kesiapan Kemenag Tentang Sertifikasi Halal

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, nantinya produsen makanan dan minuman akan mendaftarkan persyaratan sertifikasi ke BPJPH.

Setelah itu produsen membawa produknya ke laboratorium pengujian yang dikelola BPOM di seluruh daerah di Indonesia.

"Laboratorium akan melakukan pemeriksaan barang itu, hasilnya nanti akan diserahkan kepada Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga yang akan memberikan fatwa kehalalan sebuah produk," kata Lukman dalam acara penandatanganan nota kesepahaman antara Kemenag dan sejumlah lembaga untuk sertifikasi halal di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (16/10/2019).

Baca juga: Industri Farmasi Sulit Ikut Sertifikasi Halal, Apa Alasannya?

"Terakhir pada tahapan kelima. Dari hasil fatwa MUI, lalu kemudian oleh BPJPH barulah dikeluarkan sertifikasi halal. Itulah proses dari persoalan ini," lanjut Lukman.

Menanggapi hal tersebut Kalla meminta Kemenag bersama BPOM dan MUI menjalankan proses sertifikasi secara ringkas agar tak menyulitkan para pengusaha.

Kalla meminta dalam pelaksanaannya nanti BPJPH dan BPOM dapat bersinergi agar pendaftaran sertifikasi halal sejalan dengan sertifikasi kesehatan.

Baca juga: Jokowi Minta Sertifikasi Halal untuk Pedagang Kecil Tak Dipungut Biaya

Kalla meminta begitu data masuk ke BPJPH otomatis masuk pula ke BPOM.

"Jadi kalau dipisah (sertifikasi halal dan kesehatan) ini pengusaha dan masyarakatnya susah. Habis dibawa ke sini di BPJPH, dibawa lagi ke BPOM," ujar Kalla.

"Karena itu disatukan pelaksanaan. Kedua, bayarannya satu kali. Dan ketiga, BPOM lah instansi yang disiapkan di samping Kementerian Kesehatan karena dia mempunyai laboratorium dimanapun diseluruh Indonesia ini," ujar Kalla yang juga hadir dalam acara tersebut.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menhan Prabowo: ASEAN Harus Bisa Jadi Penyeimbang di Indo-Pasifik

Menhan Prabowo: ASEAN Harus Bisa Jadi Penyeimbang di Indo-Pasifik

Nasional
Pilkada Langsung Disebut Berbiaya Tinggi, Pakar: Masalahnya Ada di Parpol

Pilkada Langsung Disebut Berbiaya Tinggi, Pakar: Masalahnya Ada di Parpol

Nasional
Soal Sertifikasi Nikah, Pemerintah Diminta Tak Campuri Urusan Rakyat Terlalu Jauh

Soal Sertifikasi Nikah, Pemerintah Diminta Tak Campuri Urusan Rakyat Terlalu Jauh

Nasional
Akar Persoalan 'Mati Satu Tumbuh Seribu' Pelaku Terorisme

Akar Persoalan "Mati Satu Tumbuh Seribu" Pelaku Terorisme

Nasional
DPR Diminta Libatkan Seluruh Kalangan Bahas Pasal RKUHP yang Bermasalah

DPR Diminta Libatkan Seluruh Kalangan Bahas Pasal RKUHP yang Bermasalah

Nasional
Jamin Kebebasan Beragama, Pemerintah Diminta Perbaiki Kualitas Kebijakan dan Penegakan Hukum

Jamin Kebebasan Beragama, Pemerintah Diminta Perbaiki Kualitas Kebijakan dan Penegakan Hukum

Nasional
PDI-P Minta Aparat Tindak Tegas Kelompok Intoleran

PDI-P Minta Aparat Tindak Tegas Kelompok Intoleran

Nasional
Imparsial Catat 31 Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Sepanjang 2019

Imparsial Catat 31 Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Sepanjang 2019

Nasional
Sejumlah Tokoh Akan Gugat UU KPK ke MK, tapi Tetap Dorong Perppu

Sejumlah Tokoh Akan Gugat UU KPK ke MK, tapi Tetap Dorong Perppu

Nasional
Imparsial: Intoleransi Masih Jadi Masalah yang Terus Berulang di Indonesia

Imparsial: Intoleransi Masih Jadi Masalah yang Terus Berulang di Indonesia

Nasional
Hari Toleransi Internasional, Negara Diharap Perkuat Jaminan Hak Beragama dan Berkeyakinan

Hari Toleransi Internasional, Negara Diharap Perkuat Jaminan Hak Beragama dan Berkeyakinan

Nasional
Erupsi, Status Gunung Merapi Waspada

Erupsi, Status Gunung Merapi Waspada

Nasional
Tim Advokasi: Bukan Dipulihkan, Novel Baswedan Justru Kembali Jadi Korban

Tim Advokasi: Bukan Dipulihkan, Novel Baswedan Justru Kembali Jadi Korban

Nasional
Pasca-Bom Medan, BNPT Minta Ada Koordinasi soal Aturan Kunjungan Napi Terorisme

Pasca-Bom Medan, BNPT Minta Ada Koordinasi soal Aturan Kunjungan Napi Terorisme

Nasional
Antisipasi Teror Harus Dilakukan Secara Menyeluruh...

Antisipasi Teror Harus Dilakukan Secara Menyeluruh...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X