Kemenag Gandeng BPOM dan MUI Jalankan Proses Sertifikasi Halal

Kompas.com - 16/10/2019, 18:23 WIB
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (7/2/2019). CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.comMenteri Agama Lukman Hakim Saifuddin di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (7/2/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Agama (Kemenag) menggandeng Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menjalankan proses sertifikasi halal.

Hal tersebut merupakan amanah Undang-undang No. 34 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Undang-undang tersebut berlaku mulai 17 Oktober.

Dalam hal ini, Kemenag membentuk lembaga yang dikoordinasi oleh mereka yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), menggandeng MUI dan BPOM untuk melakukan sertifikasi terhadap produk makanan dan minuman.

Baca juga: Ombudsman Pertanyakan Kesiapan Kemenag Tentang Sertifikasi Halal

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, nantinya produsen makanan dan minuman akan mendaftarkan persyaratan sertifikasi ke BPJPH.

Setelah itu produsen membawa produknya ke laboratorium pengujian yang dikelola BPOM di seluruh daerah di Indonesia.

"Laboratorium akan melakukan pemeriksaan barang itu, hasilnya nanti akan diserahkan kepada Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga yang akan memberikan fatwa kehalalan sebuah produk," kata Lukman dalam acara penandatanganan nota kesepahaman antara Kemenag dan sejumlah lembaga untuk sertifikasi halal di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (16/10/2019).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Industri Farmasi Sulit Ikut Sertifikasi Halal, Apa Alasannya?

"Terakhir pada tahapan kelima. Dari hasil fatwa MUI, lalu kemudian oleh BPJPH barulah dikeluarkan sertifikasi halal. Itulah proses dari persoalan ini," lanjut Lukman.

Menanggapi hal tersebut Kalla meminta Kemenag bersama BPOM dan MUI menjalankan proses sertifikasi secara ringkas agar tak menyulitkan para pengusaha.

Kalla meminta dalam pelaksanaannya nanti BPJPH dan BPOM dapat bersinergi agar pendaftaran sertifikasi halal sejalan dengan sertifikasi kesehatan.

Baca juga: Jokowi Minta Sertifikasi Halal untuk Pedagang Kecil Tak Dipungut Biaya

Kalla meminta begitu data masuk ke BPJPH otomatis masuk pula ke BPOM.

"Jadi kalau dipisah (sertifikasi halal dan kesehatan) ini pengusaha dan masyarakatnya susah. Habis dibawa ke sini di BPJPH, dibawa lagi ke BPOM," ujar Kalla.

"Karena itu disatukan pelaksanaan. Kedua, bayarannya satu kali. Dan ketiga, BPOM lah instansi yang disiapkan di samping Kementerian Kesehatan karena dia mempunyai laboratorium dimanapun diseluruh Indonesia ini," ujar Kalla yang juga hadir dalam acara tersebut.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sebaran 124 Kasus Kematian akibat Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah

Sebaran 124 Kasus Kematian akibat Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah

Nasional
Soal TWK Pegawai KPK, Jubir Jokowi: Presiden Hormati Kesopanan Ketatanegaraan

Soal TWK Pegawai KPK, Jubir Jokowi: Presiden Hormati Kesopanan Ketatanegaraan

Nasional
Pemerintah Diminta Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19 pada Anak Pasca PTM dan Pembukaan Mal

Pemerintah Diminta Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19 pada Anak Pasca PTM dan Pembukaan Mal

Nasional
KPU akan Berikan Laporan soal Penyelenggaraan Pemilu 2019 ke Partai Politik

KPU akan Berikan Laporan soal Penyelenggaraan Pemilu 2019 ke Partai Politik

Nasional
Wapres: Peran Masyarakat Tetap Utama dalam Tangani Covid-19

Wapres: Peran Masyarakat Tetap Utama dalam Tangani Covid-19

Nasional
UPDATE: 275.768 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 3,98 Persen

UPDATE: 275.768 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 3,98 Persen

Nasional
Fraksi PDI-P Minta Pemerintah Timbang Ulang Pemilu 15 Mei 2024, Ini Alasannya

Fraksi PDI-P Minta Pemerintah Timbang Ulang Pemilu 15 Mei 2024, Ini Alasannya

Nasional
UPDATE: Bertambah 3.551, Kasus Sembuh dari Covid-19 Jadi 4.031.099

UPDATE: Bertambah 3.551, Kasus Sembuh dari Covid-19 Jadi 4.031.099

Nasional
UPDATE 28 September: Tambah 124 Orang, Total Pasien Covid-19 Meninggal Capai 141.709

UPDATE 28 September: Tambah 124 Orang, Total Pasien Covid-19 Meninggal Capai 141.709

Nasional
UPDATE 28 September: Ada 381.253 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 28 September: Ada 381.253 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE: Bertambah 2.057, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 4.211.460

UPDATE: Bertambah 2.057, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 4.211.460

Nasional
Emir Moeis Ajukan PK, KPK: Tidak Ada yang Baru, Hanya Ulangi Pembelaan

Emir Moeis Ajukan PK, KPK: Tidak Ada yang Baru, Hanya Ulangi Pembelaan

Nasional
Nadiem Sebut 40 Persen Sekolah Sudah Gelar Pembelajaran Tatap Muka Terbatas

Nadiem Sebut 40 Persen Sekolah Sudah Gelar Pembelajaran Tatap Muka Terbatas

Nasional
Golkar Setuju 15 Mei 2024 Jadi Tanggal Pemungutan Suara Pemilu

Golkar Setuju 15 Mei 2024 Jadi Tanggal Pemungutan Suara Pemilu

Nasional
Menurut ICW Ini Tiga Faktor yang Menyebabkan Turunnya Kepercayaan Publik pada KPK

Menurut ICW Ini Tiga Faktor yang Menyebabkan Turunnya Kepercayaan Publik pada KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.