Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekjen Gerindra: Urusan Gabung Koalisi atau Tidak, Kami Serahkan ke Prabowo

Kompas.com - 16/10/2019, 17:56 WIB
Kristian Erdianto,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Gerindra memberikan mandat kepada Prabowo Subianto sebagai Ketua Dewan Pembina sekaligus Ketua Umum untuk menentukan sikap politiknya.

Dengan demikian, Prabowo memegang kewenangan penuh untuk menentukan apakah Partai Gerindra akan bergabung dengan koalisi parpol pendukung pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin atau tetap menjadi oposisi.

"Urusan koalisi atau tidak kami serahkan ke Ketua Dewan Pembina (Prabowo)," ujar Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani saat memberikan keterangan di kediaman Prabowo, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (16/10/2019).

Baca juga: Dahnil: Tak Ada Tawaran Menteri ke Pak Prabowo

Kendati demikian Muzani belum dapat memastikan kapan Prabowo mengumumkan secara resmi sikap politiknya itu.

Ia hanya menegaskan bahwa seluruh kader Partai Gerindra akan mendukung apapun keputusan Prabowo.

"Kita semua bertekad berada di belakang beliau apa yang menjadi keputusan," kata Muzani.

Secara terpisah, juru bicara Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, hingga saat ini Presiden Joko Widodo belum memastikan apakah menerima atau menolak konsep yang ditawarkan Prabowo.

Adapun konsep yang ditawarkan terkait pembangunan ekonomi, ketahanan pangan, energi, pertahanan dan keamanan.

"Tergantung dengan Pak jokowi, yang jelas kita sudah sampaikan konsepsinya. Itu yang paling penting," ujar Dahnil.

"Yang paling penting adalah Pak Prabowo sudah menyampaikan konsepsinya dari dorongan besar ekonomi. Mau digunakan atau tidak tentu kita serahkan pada Pak Jokowi dan pemerintah lima tahun ke depan," tutur dia.

Menurut Dahnil, Prabowo mempersilakan jika Presiden Jokowi ingin menggunakan konsep yang ditawarkan untuk lima tahun ke depan.

Prabowo juga tidak keberatan jika konsep tersebut akhirnya digunakan tanpa melibatkan Partai Gerindra di dalam pemerintahan.

"Bila konsepsi itu ingin digunakan Pak Jokowi kami persilakan baik itu dengan Pak Prabowo dan Partai Gerindra atau tanpa Pak Prabowo dan Gerindra. Yang jelas Pak Prabowo siap bekerja sama untuk kepentingan NKRI," tutur dia.

Selain itu, Dahnil menegaskan bahwa Prabowo dan petinggi partai tidak pernah membicarakan nama-nama yang ditawarkan menjadi menteri dalam kabinet Jokowi-Ma'ruf.

Baca juga: 3 Sikap Politik Prabowo di Hadapan Ribuan Kader Gerindra

Ia juga membantah adanya kabar yang menyebut Prabowo menginginkan posisi menteri tertentu dalam kabinet.

Menurut Dahnil, belum pernah ada tawaran posisi menteri yang ditawarkan kepada Prabowo.

"Bagaimana mungkin dibahas (posisi menteri) apabila tidak ditawarkan," kata Dahnil.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Prabowo Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Prabowo Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Nasional
Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Nasional
Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Nasional
CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah sejak 1999

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah sejak 1999

Nasional
PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

Nasional
Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Nasional
Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com