Tak Kunjung Dilantik oleh Gubernur, Bupati Talaud Terpilih Surati Jokowi

Kompas.com - 16/10/2019, 17:46 WIB
Presiden Joko Widodo dok BBC IndonesiaPresiden Joko Widodo
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Talaud terpilih, Elly A Lasut dan Moktar A Parapaga, menyurati Presiden Joko Widodo karena tak kunjung dilantik oleh Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey.

Pasangan ini berharap pelantikan bisa segera diambil alih oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

"Kami mohon secepat mungkin, bulan Oktober ini Bapak Mendagri Tjahjo Kumoli bisa melantik. Hari apa pun, jam berapa pun kami siap. Karena kami terpilih berdasarkan hasil Pilkada serentak 2018," ujar Moktar A Parapaga dalam keterangan tertulis, Rabu (16/10/2019).

Moktar mengatakan, dirinya dan Elly E Lasut diusung oleh Nasdem, PKPI dan Gerindra pada pilkada serentak 2018 lalu.

Menurut dia, Kemendagri telah menerbitkan SK Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wabup Talaud Nomor 131.71-2750 dan Nomor 132.71-2751 tertanggal 1 Juli 2019.

Mendagri juga mengeluarkan surat Nomor 131.71/7419/SJ kepada Gubernur Sulut pada 5 Agustus 2019 yang meminta Gubernur Sulut melantik.

Namun, Gubernur Sulut tetap tidak mau melantik dengan alasan pasangan ini tidak memenuhi syarat. Padahal, lanjut Moktar, KPU RI telah mengeluarkan surat berisi penjelasan pemenuhan syarat Elly E Lasit pada Pilkada Serentak 2018.

"Intinya, Pak Elly memenuhi syarat sebagai calon bupati Talaud terpilih tahun 2018. Mahkamah Konstitusi pun tidak mengubah hasil keputusan KPU Talaud yang digugat pasangan calon lainnya," kata Moktar.

Moktar mengatakan, pihaknya juga telah mengirimkan surat ke Presiden Jokowi terkait masalah ini, dan telah dijawab oleh Kementerian Sekretaris Negara.

Dalam surat bernomor B-3190/Kemensetneg/D-2/HL.02.02/09/2019 meminta Kementerian Dalam Negeri untuk menindaklanjuti pelantikan bupati dan wabup Talaud terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Nasional
Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Nasional
Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Nasional
Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Nasional
PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

Nasional
MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

Nasional
LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

Nasional
Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Nasional
Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Nasional
Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Nasional
Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Nasional
LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

Nasional
Komisi X Nilai Program Organisasi Penggerak Tak Efektif Dilanjutkan di Masa Pandemi

Komisi X Nilai Program Organisasi Penggerak Tak Efektif Dilanjutkan di Masa Pandemi

Nasional
Persoalan Hibah Rp 7 Miliar, Empat Komisioner KPU Mamberamo Raya Dipecat

Persoalan Hibah Rp 7 Miliar, Empat Komisioner KPU Mamberamo Raya Dipecat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X