Larang Demo Saat Pelantikan Presiden-Wapres, Polri Contohkan Aksi 30 September

Kompas.com - 16/10/2019, 17:44 WIB
Mahasiswa menyampaikan orasi di Depan Gedung DPR/MPR, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (24/9/2019). KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGMahasiswa menyampaikan orasi di Depan Gedung DPR/MPR, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (24/9/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Muhammad Iqbal mengungkap alasan Polda Metro Jaya melarang aksi demonstrasi di Gedung DPR RI hingga pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, Minggu (20/10/2019).

Menurut dia, langkah antisipasi perlu dilakukan agar kejadian seperti aksi demo pada 30 September 2019 lalu tak terulang.

"Apakah itu aspirasi menyampaikan pendapat di muka umum? Perusakan, pelemparan, pembakaran..," ujar Iqbal di Jakarta, Rabu (16/10/2019).

Baca juga: Polda Metro Larang Demo hingga Pelantikan Presiden-Wapres 20 Oktober

"Saya tidak menunjuk siapa tapi itu jelas bukan mahasiswa tapi perusuh yang mendompleng. Nah itu kami mengantisipasi ini," sambungnya. 

Diketahui pada demo 30 September 2019, mahasiswa menyatakan menolak pengesahan revisi UU KPK dan RKUHP, serta mendorong pemerintah bertanggungjawab atas korban yang berjatuhan pada aksi terdahulu.

Aksi ini berlangsung hingga malam hari dan diwarnai tembakan gas air mata.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Iqbal mengatakan, aksi tersebut tak hanya mengganggu kelancaran lalu lintas, tapi juga merusak fasilitas umum. Hal tersebut dianggap pelanggaran hukum.

Baca juga: Antisipasi Demo, Ruas Jalan di Sekitar Istana Merdeka Juga Dialihkan

 

Karena itulah kepolisian menggunakan hak diskresi untuk melarang aksi tersebut.

"Coba kita lihat aksi belakangan ini. PMJ (Polda Metro Jaya) yang tugasnya memelihara kamtibmas demi kepentingan yang lebih besar," kata Iqbal.

Selain itu, momentum pelantikan Joko Widodo dan Maruf Amin akan disorot dunia. Acara tersebut juga akan dihadiri kepala negara sahabat.

"Tunjukkan kita jadi tauladan bagi bangsa lain. Kita dewasa berpolitik," lanjut dia.

Baca juga: Dua Mahasiswa Unkris Mengaku Jadi Korban Penganiayan Polisi Saat Aksi Demo 24 September

 

Sebelumnya diberitakan, Polda Metro Jaya memutuskan tidak akan menerbitkan perizinan penyampaian aspirasi mulai Selasa (15/10/2019) hingga hari pelantikan.

Adapun rencana Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) seluruh Indonesia dan BEM Nusantara yang ingin berunjuk rasa di tanggal tersebut jika Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (Perppu KPK) belum diterbitkan, dipastikan berlangsung tanpa izin (ilegal).

Baca juga: Sudah Pulang ke Rumah, Begini Kondisi Faisal Amir Mahasiswa Al Azhar Korban Demo Ricuh di DPR

"Kami akan memberlakukan mulai besok sampai 20 Oktober. Kalau ada pihak yang mau memberitahukan terkait unjuk rasa, kami akan memberi diskresi tidak akan memberikan perizinan. Tujuannya agar kondisi tetap kondusif," ujar Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Polisi Gatot Eddy Purnama di Jakarta, Senin (14/10/2019), seperti dikutip Antara.

Hal itu ditegaskan kembali oleh Panglima Kodam Jayakarta Mayor Jenderal TNI Eko Margiyono.

"Kalau ada yang unjuk rasa, itu adalah bahasanya ilegal. Oleh karena itu kami sudah menyiapkan parameter yang sudah disiapkan di sekitaran gedung DPR/MPR ini. Kami sudah buat pengamanan seperti saat menghadapi unjuk rasa beberapa hari lalu. Tidak ada yang spesifik," ujar Eko.

Kompas TV Kapolda Metro Jaya dan Pangdam Jaya sepakat tidak keluarkan izin unjuk rasa menjelang dan pada saat pelantikan presiden dan wakil presiden Joko Widodo- Ma'ruf Amin. Kesepakatan ini dikeluarkan saat TNI-Polri menggelar rapat koordinasi dengan DPR terkait pengamanan pelantikan presiden dan wakil presiden. TNI-Polri tidak ada mengeluarkan izin unjuk rasa hingga tanggal 20 Oktober 2019. Jika ada pihak yang nekat berdemo TNI-Polri menilai itu hal yang ilegal. #TNI #Polri #PelantikanPresiden
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

TNI AL Segera Buat Film Sejarah Pertempuran Laut Arafuru

TNI AL Segera Buat Film Sejarah Pertempuran Laut Arafuru

Nasional
Beredar Surat Kabar Berlogo Menyerupai Logo KPK, Diduga untuk Memeras

Beredar Surat Kabar Berlogo Menyerupai Logo KPK, Diduga untuk Memeras

Nasional
Luhut: Kalau Bisa Lewati Nataru, Kita Bisa Masuk ke Endemi Awal 2022

Luhut: Kalau Bisa Lewati Nataru, Kita Bisa Masuk ke Endemi Awal 2022

Nasional
Menkes Koordinasi dengan Menteri Haji Arab Saudi Terkait Pelaksanaan Umrah

Menkes Koordinasi dengan Menteri Haji Arab Saudi Terkait Pelaksanaan Umrah

Nasional
PDI-P Klaim Kemenangan Piala Thomas Tak Lepas dari Jokowi, Demokrat: Kemenangan Bangsa Indonesia

PDI-P Klaim Kemenangan Piala Thomas Tak Lepas dari Jokowi, Demokrat: Kemenangan Bangsa Indonesia

Nasional
Kapolri Perintahkan Kapolda Sanksi Anggota yang Lakukan Kekerasan

Kapolri Perintahkan Kapolda Sanksi Anggota yang Lakukan Kekerasan

Nasional
Bangun Gedung Baru, Golkar Sisipkan Nama Akbar Tandjung di Kantor DPP

Bangun Gedung Baru, Golkar Sisipkan Nama Akbar Tandjung di Kantor DPP

Nasional
Stepanus Robin Tawarkan Bantu Urus Perkara, Rita Widyasari: Saya Pikir KPK Berubah

Stepanus Robin Tawarkan Bantu Urus Perkara, Rita Widyasari: Saya Pikir KPK Berubah

Nasional
PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang hingga 8 November, Tak Ada Provinsi Level 4

PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang hingga 8 November, Tak Ada Provinsi Level 4

Nasional
JPU: 4 Laskar FPI Dimasukkan ke Mobil Tanpa Diborgol, Polisi Langgar SOP

JPU: 4 Laskar FPI Dimasukkan ke Mobil Tanpa Diborgol, Polisi Langgar SOP

Nasional
Rita Widyasari Sempat Diminta Akui Pemberian Rp 8 Miliar dan Rp 200 Juta untuk Stepanus Robin

Rita Widyasari Sempat Diminta Akui Pemberian Rp 8 Miliar dan Rp 200 Juta untuk Stepanus Robin

Nasional
Airlangga: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Kini Sekitar 0,5 Persen

Airlangga: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Kini Sekitar 0,5 Persen

Nasional
Tempat Permainan Anak di Mal Boleh Dibuka Selama PPKM Level 2 dengan Syarat

Tempat Permainan Anak di Mal Boleh Dibuka Selama PPKM Level 2 dengan Syarat

Nasional
Pemerintah Jajaki Molnupiravir, Proxalutamide dan AT-527 untuk Obat Covid-19

Pemerintah Jajaki Molnupiravir, Proxalutamide dan AT-527 untuk Obat Covid-19

Nasional
Jokowi Ingatkan Banyak Kegiatan Masyarakat yang Sudah Abaikan Prokes

Jokowi Ingatkan Banyak Kegiatan Masyarakat yang Sudah Abaikan Prokes

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.