Larang Demo Saat Pelantikan Presiden-Wapres, Polri Contohkan Aksi 30 September

Kompas.com - 16/10/2019, 17:44 WIB
Mahasiswa menyampaikan orasi di Depan Gedung DPR/MPR, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (24/9/2019). KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGMahasiswa menyampaikan orasi di Depan Gedung DPR/MPR, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (24/9/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Muhammad Iqbal mengungkap alasan Polda Metro Jaya melarang aksi demonstrasi di Gedung DPR RI hingga pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, Minggu (20/10/2019).

Menurut dia, langkah antisipasi perlu dilakukan agar kejadian seperti aksi demo pada 30 September 2019 lalu tak terulang.

"Apakah itu aspirasi menyampaikan pendapat di muka umum? Perusakan, pelemparan, pembakaran..," ujar Iqbal di Jakarta, Rabu (16/10/2019).

Baca juga: Polda Metro Larang Demo hingga Pelantikan Presiden-Wapres 20 Oktober

"Saya tidak menunjuk siapa tapi itu jelas bukan mahasiswa tapi perusuh yang mendompleng. Nah itu kami mengantisipasi ini," sambungnya. 

Diketahui pada demo 30 September 2019, mahasiswa menyatakan menolak pengesahan revisi UU KPK dan RKUHP, serta mendorong pemerintah bertanggungjawab atas korban yang berjatuhan pada aksi terdahulu.

Aksi ini berlangsung hingga malam hari dan diwarnai tembakan gas air mata.

Iqbal mengatakan, aksi tersebut tak hanya mengganggu kelancaran lalu lintas, tapi juga merusak fasilitas umum. Hal tersebut dianggap pelanggaran hukum.

Baca juga: Antisipasi Demo, Ruas Jalan di Sekitar Istana Merdeka Juga Dialihkan

Karena itulah kepolisian menggunakan hak diskresi untuk melarang aksi tersebut.

"Coba kita lihat aksi belakangan ini. PMJ (Polda Metro Jaya) yang tugasnya memelihara kamtibmas demi kepentingan yang lebih besar," kata Iqbal.

Selain itu, momentum pelantikan Joko Widodo dan Maruf Amin akan disorot dunia. Acara tersebut juga akan dihadiri kepala negara sahabat.

"Tunjukkan kita jadi tauladan bagi bangsa lain. Kita dewasa berpolitik," lanjut dia.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Firli Bahuri: Pegawai KPK Harus Tetap Sejahtera Meski Jadi ASN

Firli Bahuri: Pegawai KPK Harus Tetap Sejahtera Meski Jadi ASN

Nasional
Agus Rahardjo Yakin Pegawai KPK Tetap Independen Meski Jadi ASN

Agus Rahardjo Yakin Pegawai KPK Tetap Independen Meski Jadi ASN

Nasional
Ini Kata KPK soal Pembangunan Kolam Renang di Rumah Dinas Ridwan Kamil

Ini Kata KPK soal Pembangunan Kolam Renang di Rumah Dinas Ridwan Kamil

Nasional
Baca Pleidoi, Bowo Sidik Merasa Bersalah Terjerat dalam Dugaan Korupsi

Baca Pleidoi, Bowo Sidik Merasa Bersalah Terjerat dalam Dugaan Korupsi

Nasional
Bertemu 1 Jam, Mahfud MD dan Jaksa Agung Bahas Garis Kebijakan Pemerintah

Bertemu 1 Jam, Mahfud MD dan Jaksa Agung Bahas Garis Kebijakan Pemerintah

Nasional
Bakamla Sebut Aktivitas Terorisme Berpotensi Terjadi di Perairan NKRI

Bakamla Sebut Aktivitas Terorisme Berpotensi Terjadi di Perairan NKRI

Nasional
Wapres Minta Instansi Lain Tiru Polri soal Gaya Hidup Sederhana

Wapres Minta Instansi Lain Tiru Polri soal Gaya Hidup Sederhana

Nasional
Wapres: Pilkada DPRD Dianggap Tak Demokratis, Pilkada Langsung Biayanya Besar

Wapres: Pilkada DPRD Dianggap Tak Demokratis, Pilkada Langsung Biayanya Besar

Nasional
Kapolri Sebut Firli Bahuri Tak Perlu Mundur sebagai Polisi

Kapolri Sebut Firli Bahuri Tak Perlu Mundur sebagai Polisi

Nasional
Wapres Nilai Aset First Travel Sebaiknya Dikembalikan ke Calon Jemaah

Wapres Nilai Aset First Travel Sebaiknya Dikembalikan ke Calon Jemaah

Nasional
Bowo Sidik: Masuk Tahanan Hal yang Tak Pernah Terbayangkan Sepanjang Hidup

Bowo Sidik: Masuk Tahanan Hal yang Tak Pernah Terbayangkan Sepanjang Hidup

Nasional
Bertemu Mahfud MD, Kepala Bakamla Sampaikan Tantangan Negara Maritim

Bertemu Mahfud MD, Kepala Bakamla Sampaikan Tantangan Negara Maritim

Nasional
Soal Surat Edaran Larangan Polisi Hidup Mewah, Ombudsman: Tak Mengubah Apa-apa kalau Edaran Saja

Soal Surat Edaran Larangan Polisi Hidup Mewah, Ombudsman: Tak Mengubah Apa-apa kalau Edaran Saja

Nasional
Wapres Ma'ruf Minta Kasus Sukmawati Diselesaikan Lewat Mediasi

Wapres Ma'ruf Minta Kasus Sukmawati Diselesaikan Lewat Mediasi

Nasional
Eks Kadis PU Papua dan Pengusaha Didakwa Rugikan Negara Rp 40,93 Miliar

Eks Kadis PU Papua dan Pengusaha Didakwa Rugikan Negara Rp 40,93 Miliar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X