Presiden Tak Libatkan KPK Pilih Menteri, Politisi PDI-P: KPK Tak Boleh Kepo

Kompas.com - 16/10/2019, 17:17 WIB
Salah satu orang dari kelompok massa bernama Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Relawan Cinta NKRI berhasil merangsek masuk ke Gedung Merah Putih KPK untuk mencopot kain hitam yang menutupi logo KPK. KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMANSalah satu orang dari kelompok massa bernama Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Relawan Cinta NKRI berhasil merangsek masuk ke Gedung Merah Putih KPK untuk mencopot kain hitam yang menutupi logo KPK.

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu ikut berkomentar terkait Presiden Jokowi tak melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) dalam pemilihan menteri untuk periode berikutnya.

Masinton mengatakan, pemilihan menteri merupakan hak prerogatif presiden. Oleh karenanya, ia meminta KPK tak perlu ingin tahu banyak terkait pemilihan menteri kabinet kerja jilid II.

"Ya penyusunan kabinet itu mutlak otoritas dan prerogatif Presiden. Prerogatif itu berarti hak khusus presiden yang tidak boleh dibagi-bagi ke siapapun. Jadi, KPK tidak boleh kepo tentang kabinet sekarang siapa yang akan disusun oleh Presiden," kata Masinton di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/10/2019).

Baca juga: KPK Tak Dilibatkan Jokowi Pilih Menteri, Istana: Jangan Baper!

Masinton mengatakan, Jokowi selaku presiden tentu memiliki banyak instrumen untuk melacak rekam jejak calon-calon menteri untuk diangkatnya.

"Jadi, secara formal tidak ada masalah kalau Presiden tidak melibatkan KPK dan PPATK karena presiden punya banyak instrumen untuk melakukan tracking atau rekam jejak terhadap masing-masing anggota kabinetnya nanti," ujarnya.

Selanjutnya, Masinton menilai, pada tahun 2014 Jokowi sudah melibatkan KPK dalam menelusuri calon-calon menteri yang akan diambilnya.

Baca juga: Tak Dilibatkan Penyusunan Kabinet, KPK Harap Jokowi Pilih Menteri Berintegritas

 

Namun, belakangan ada nama-nama yang dicoret oleh KPK dari daftar calon menteri kabinet kerja, tanpa ada kejelasan yang lengkap.

"Dulu 2014 ada 8 (calon menteri) yang distabilo merah oleh KPK, pada saat itu. Dan 8 itu tidak jadi diangkat sebagai menteri. Dan kita tidak tahu proses penanganan perkaranya sampai sekarang. 8 orang yang katanya bermasalah secara hukum itu," tuturnya

"Nah, mungkin presiden berangkat dari pengalaman itu, jadi jangan sampai KPK ini berubah fungsi menjadi komisi penghambat karir," imbuhnya.

Baca juga: Menpora Tersangka Korupsi, Jokowi Dinilai Gagal Pilih Menteri

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menyatakan, KPK berharap nama-nama yang dipilih presiden terpilih Joko Widodo untuk di kursi kabinet nanti merupakan sosok yang berintegritas.

"Kita tidak diikutkan, tetapi kita berharap bahwa yang ditunjuk oleh Presiden adalah orang-orang yang mempunyai track record yang bagus, dari segi integritas tidak tercela," kata Laode kepada wartawan, Senin (14/10/2019).

Baca juga: Syafii Maarif Minta Jokowi Tak Pilih Menteri yang Bikin Kacau

Laode mengatakan, pemilihan nama menteri merupakan hak prerogatif presiden. Oleh karena itu, KPK tak memaksa agar dilibatkan dalam proses pemilihan nama menteri.

Laode pun meyakini bahwa Jokowi dapat memilih nama yang benar-benar cakap dan beintegritas untuk duduk di kursi menteri.

"Kita berharap bahwa beliau cukup paham untuk mengetahui mana calon menteri yang mempunyai rekam jejak yang baik atau tidak," ujar dia.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X