Ditanya soal Perppu KPK, Tjahjo: Saya Hanya Plt Menkuham

Kompas.com - 16/10/2019, 15:55 WIB
Mendagri sekaligus Plt Menkumham, Tjahjo Kumolo di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Kamis (10/10/2019). KOMPAS.COM/WALDA MARISONMendagri sekaligus Plt Menkumham, Tjahjo Kumolo di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Kamis (10/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Plt Menteri Hukum dan HAM ( Menkumham) Tjahjo Kumolo tidak mau banyak berkomentar soal wacana peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) atas UU KPK.

Tjahjo memilih irit bicara meskipun Kamis (17/10/2019) besok UU KPK hasil revisi mulai diberlakukan.

"Ya jangan tanya saya (soal perppu)," kata Tjahjo saat ditemui di Hotel Merlynn Park, Jakarta Pusat, Rabu (16/10/2019).

Baca juga: Mahfud MD: Rakyat Harus Maklumi soal Perppu KPK, Presiden Dilematis

Tjahjo mengatakan, sebagai pengganti sementara Menkuham, dia dilarang membuat keputusan yang bersifat strategis.

Oleh karenanya, ia hanya menunggu dan melaksanakan perintah, seandainya memang ada yang diperintahkan presiden kepada Menkumham. 

"Saya sebagai menteri hukum dan HAM memang sifatnya Plt, tidak membuat keputusan yang strategis dilarang ya dan kami menunggu perintah saja seandainya ada hal-hal lain yang harus dipersiapkan di Kementerian Hukum dan HAM," ujar Tjahjo.

Saat ditanya soal pernyataan Ketua KPK Agus Rahardjo yang menyebut KPK tak bisa lagi bekerja karena berlakunya UU hasil revisi pun, Tjahjo enggan menanggapi.

Ia hanya menyebut bahwa Agus Rahardjo dan pimpinan KPK lainnya masih akan memimpin lembaga antirasuah itu hingga Desember 2019 mendatang.

"Saya kira tugas Pak Agus ini dan kawan kawan ini kan sampai Desember. Itu saja sudah, saya kira KPK akan melaksanakan tugasnya sesuai aturan dan mekanisme yang ada," kata Tjahjo.

Baca juga: Jokowi Diam Ditanya Perppu KPK, Bamsoet dan Basarah Minta Tanya soal Pelantikan

Wacana penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) atas UU KPK hasil revisi pertama kali disampaikan oleh Presiden Joko Widodo.

Jokowi menyebut bakal mempertimbangkan Perppu untuk merespon revisi UU KPK yang menuai polemik.

"Berkaitan dengan UU KPK yang sudah disahkan oleh DPR, banyak sekali masukan yang diberikan kepada kita, utamanya masukan itu berupa Perppu. Tentu saja ini kita hitung, kalkulasi dan nanti setelah itu akan kita putuskan dan sampaikan kepada senior-senior yang hadir pada sore hari ini," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (26/9/2019).

Namun demikian, hingga satu hari jelang UU KPK diberlakukan, wacana penerbitan Perppu belum ada kemajuan.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Luhut Sebut Ahok Akan Jadi Pejabat BUMN Bidang Energi

Luhut Sebut Ahok Akan Jadi Pejabat BUMN Bidang Energi

Nasional
Anggota Komisi II DPR Sebut Revisi UU Pilkada Bisa Dilakukan Setelah 2020

Anggota Komisi II DPR Sebut Revisi UU Pilkada Bisa Dilakukan Setelah 2020

Nasional
Pegawai Kemenag Sebut Sepupu Romahurmuziy Terima Rp 21 Juta

Pegawai Kemenag Sebut Sepupu Romahurmuziy Terima Rp 21 Juta

Nasional
Empat Fakta Terkait Pelaku Bom Bunuh Diri Polrestabes Medan

Empat Fakta Terkait Pelaku Bom Bunuh Diri Polrestabes Medan

Nasional
Jaksa Agung Akui Masih Ada Oknum Jaksa yang Menyimpang

Jaksa Agung Akui Masih Ada Oknum Jaksa yang Menyimpang

Nasional
Soal Larangan Eks Koruptor Ikut Pilkada, KPU Diingatkan Jangan Langgar UU

Soal Larangan Eks Koruptor Ikut Pilkada, KPU Diingatkan Jangan Langgar UU

Nasional
Saat Jadi Menag, Lukman Hakim Disebut Minta Haris Diloloskan Seleksi Calon Kakanwil

Saat Jadi Menag, Lukman Hakim Disebut Minta Haris Diloloskan Seleksi Calon Kakanwil

Nasional
Mahfud MD Sebut Satu Pelaku Peledakan Bom di Polrestabes Medan Masih dalam Pengejaran

Mahfud MD Sebut Satu Pelaku Peledakan Bom di Polrestabes Medan Masih dalam Pengejaran

Nasional
Ingin Larang Koruptor Ikut Pilkada, KPU Dikhawatirkan Cari Popularitas

Ingin Larang Koruptor Ikut Pilkada, KPU Dikhawatirkan Cari Popularitas

Nasional
Luhut: Investasi 123 Miliar Dollar AS Terhambat karena Tumpang Tindih Regulasi

Luhut: Investasi 123 Miliar Dollar AS Terhambat karena Tumpang Tindih Regulasi

Nasional
Bom Bunuh Diri di Medan, Ketua DPR Minta Program Deradikalisasi Dievaluasi

Bom Bunuh Diri di Medan, Ketua DPR Minta Program Deradikalisasi Dievaluasi

Nasional
Pasca-ledakan Bom di Medan, Pengamanan Kantor Kepolisian Diperketat

Pasca-ledakan Bom di Medan, Pengamanan Kantor Kepolisian Diperketat

Nasional
Orang Kepercayaan Mantan Anggota DPR Bowo Sidik Divonis 2 Tahun Penjara

Orang Kepercayaan Mantan Anggota DPR Bowo Sidik Divonis 2 Tahun Penjara

Nasional
Menko PMK Rancang Program Sertifikasi Perkawinan sebagai Syarat Menikah

Menko PMK Rancang Program Sertifikasi Perkawinan sebagai Syarat Menikah

Nasional
Menko PMK: Diet Berlebihan Ganggu Kesuburan Perempuan dan Picu 'Stunting'

Menko PMK: Diet Berlebihan Ganggu Kesuburan Perempuan dan Picu "Stunting"

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X