Dilarang Jokowi, Karnaval Budaya Usai Pelantikan Dipastikan Batal

Kompas.com - 16/10/2019, 15:15 WIB
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan relawan Jokowi-Maruf menggelar jumpa pers terkait pelantikan presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober mendatang KOMPAS.com/IhsanuddinKepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan relawan Jokowi-Maruf menggelar jumpa pers terkait pelantikan presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober mendatang
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden terpilih Joko Widodo melarang pendukungnya menggelar karnaval budaya usai pelantikannya bersama Ma'ruf Amin pada Minggu (20/10/2019). Akibat larangan itu, acara karnaval pun dipastikan batal.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, Jokowi pada dasarnya sangat mengapresiasi upaya relawan yang menginginkan adanya sebuah acara syukuran berupa karnaval budaya.

Tetapi, Jokowi ingin acara pelantikannya berlangsung khidmat dan tidak digelar secara berlebihan.

"Jadi untuk itu lah tidak perlu dilakukan acara seperti yang saya sebutkan tadi, karnaval dan seterusnya. Karena Presiden inginkan, sudah, jalan saja sederhana, tetap khimdat, dan beliau ingin segera bekerja," kata Moeldoko dalam jumpa pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (16/10/2019).

Baca juga: Diarak Hingga Nobar, Ini Bocoran Syukuran Pelantikan Jokowi-Maruf

 

Moeldoko berharap seluruh relawan dan pendukung bisa menerima keputusan Jokowi ini.

Presiden tak ingin ada pesta berlebihan dan arak-arakan karena ingin langsung fokus bekerja.

Ia juga membantah bahwa permintaan Jokowi untuk membatalkan karnaval ini diambi karena masalah keamanan.

"Intinya presiden, sudah mau kerja saja. Tidak usah ada euforia," ujar Moeldoko.

Baca juga: Panitia Siapkan 5 Layar Raksasa Nobar Pelantikan Jokowi-Maruf

Ketua Umum Pro Jokowi (Projo) yang juga hadir dalam kesempatan itu menyatakan, dapat memahami keputusan Presiden tersebut.

Ia mengakui bahwa persiapan perayaan pelantikan sebenarnya sudah berjalan.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Koopssus TNI Gelar Latihan Antisipasi Ancaman Aksi Terorisme

Koopssus TNI Gelar Latihan Antisipasi Ancaman Aksi Terorisme

Nasional
Saat Jokowi Tagih Laporan Perencanaan Vaksinasi Covid-19

Saat Jokowi Tagih Laporan Perencanaan Vaksinasi Covid-19

Nasional
Irjen Napoleon: Saya Kecewa...

Irjen Napoleon: Saya Kecewa...

Nasional
Antisipasi Kerumunan, KPU Bagi Lima Waktu Kedatangan Pemilih di TPS

Antisipasi Kerumunan, KPU Bagi Lima Waktu Kedatangan Pemilih di TPS

Nasional
Mahfud Minta Aparat Tak Lengah Jaga Situasi Keamanan Jelang Pilkada

Mahfud Minta Aparat Tak Lengah Jaga Situasi Keamanan Jelang Pilkada

Nasional
Targetkan 77,5 Persen Partisipasi pada Pilkada 2020, KPU Gandeng KIM

Targetkan 77,5 Persen Partisipasi pada Pilkada 2020, KPU Gandeng KIM

Nasional
UPDATE: Tambah 2 di Kuwait, Total 1.980 WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE: Tambah 2 di Kuwait, Total 1.980 WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Jelang HUT OPM pada 1 Desember, Polri Akan Patroli Besar-besaran

Jelang HUT OPM pada 1 Desember, Polri Akan Patroli Besar-besaran

Nasional
Megawati Puji China, Paling Awal Beri Bantuan untuk RI Saat Pandemi Covid-19

Megawati Puji China, Paling Awal Beri Bantuan untuk RI Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Pilkada 2020, Catatan soal Pelanggaran Protokol hingga Kekhawatiran Penularan Covid-19

Pilkada 2020, Catatan soal Pelanggaran Protokol hingga Kekhawatiran Penularan Covid-19

Nasional
Jelang Pilkada, Panglima TNI Ingatkan Masyarakat Jaga Persatuan dan Kesatuan

Jelang Pilkada, Panglima TNI Ingatkan Masyarakat Jaga Persatuan dan Kesatuan

Nasional
20 Tahun UU Pengadilan HAM, Bagaimana Agenda Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM Berat?

20 Tahun UU Pengadilan HAM, Bagaimana Agenda Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM Berat?

Nasional
Penerima Kartu Prakerja Total 5,9 Juta, Banyak yang Belum Dapat

Penerima Kartu Prakerja Total 5,9 Juta, Banyak yang Belum Dapat

Nasional
Serikat Pekerja Tekstil Gugat UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi

Serikat Pekerja Tekstil Gugat UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi

Nasional
Usulan Pemerintah, RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas 2021

Usulan Pemerintah, RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas 2021

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X