Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dilarang Jokowi, Karnaval Budaya Usai Pelantikan Dipastikan Batal

Kompas.com - 16/10/2019, 15:15 WIB
Ihsanuddin,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden terpilih Joko Widodo melarang pendukungnya menggelar karnaval budaya usai pelantikannya bersama Ma'ruf Amin pada Minggu (20/10/2019). Akibat larangan itu, acara karnaval pun dipastikan batal.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, Jokowi pada dasarnya sangat mengapresiasi upaya relawan yang menginginkan adanya sebuah acara syukuran berupa karnaval budaya.

Tetapi, Jokowi ingin acara pelantikannya berlangsung khidmat dan tidak digelar secara berlebihan.

"Jadi untuk itu lah tidak perlu dilakukan acara seperti yang saya sebutkan tadi, karnaval dan seterusnya. Karena Presiden inginkan, sudah, jalan saja sederhana, tetap khimdat, dan beliau ingin segera bekerja," kata Moeldoko dalam jumpa pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (16/10/2019).

Baca juga: Diarak Hingga Nobar, Ini Bocoran Syukuran Pelantikan Jokowi-Maruf

 

Moeldoko berharap seluruh relawan dan pendukung bisa menerima keputusan Jokowi ini.

Presiden tak ingin ada pesta berlebihan dan arak-arakan karena ingin langsung fokus bekerja.

Ia juga membantah bahwa permintaan Jokowi untuk membatalkan karnaval ini diambi karena masalah keamanan.

"Intinya presiden, sudah mau kerja saja. Tidak usah ada euforia," ujar Moeldoko.

Baca juga: Panitia Siapkan 5 Layar Raksasa Nobar Pelantikan Jokowi-Maruf

Ketua Umum Pro Jokowi (Projo) yang juga hadir dalam kesempatan itu menyatakan, dapat memahami keputusan Presiden tersebut.

Ia mengakui bahwa persiapan perayaan pelantikan sebenarnya sudah berjalan.

"Bahkan kami sudah persiapkan banyak hal termasuk pawai gajah dari Way Kambas, tarian-tarian dari seluruh provinsi Indonesia dan banyak hal untuk semarakkan dan meriahkan acara pada Minggu 20 Oktober. Tapi karena berbagai pertimbangan, kami pahami persiapan-persiapan ini dengan berat hati kita tiadakan," kata Budi.

Baca juga: Ditanya Kondisi Jelang Pelantikan, Ma’ruf Amin: Masih Kuat Jalan 4 Kilometer

 

Ketua Pelaksana Syukuran Inagurasi Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024 Andi Gani Nena Wea juga memastikan akan mengikuti instruksi Jokowi agar acara karnaval budaya ditiadakan.

"Di Jakarta parade budaya kami batalkan," kata dia.

Kendati demikian, menurut dia relawan dan pendukung Jokowi akan tetap datang ke Istana. Menurut dia, kehadiran massa dalam jumlah besar ini tidak bisa dihindari.

"Kami akan sambut presiden saat pulang ke Istana. Kami tidak akan biarkan Pak Jokowi sendirian," kata dia.

Kompas TV Pimpinan MPRkemarin (15/10) menggelar rapat koordinasi bersama panglima TNI dan Kapolri. Rapat membahas persiapan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo-Ma&rsquo;ruf Amin.<br /> <br /> Dalam rapat, MPR bersama TNI-Polri mematangkan persiapan pelantikan presiden pada 20 Oktober 2019.<br /> <br /> Selain panglima TNI dan Kapolri, turut hadir juga kepala BIN Budi Gunawan dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, ketua KPU, serta perwakilan partai politik. #PelantikanPresiden #TNIPolri #MPR


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com