Ketua DPP PDI-P Sebut Masuknya Anggota Baru ke Koalisi Pemerintah Bukan Hal Tabu

Kompas.com - 16/10/2019, 15:08 WIB
Wakil Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Ahmad Basarah. KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOWakil Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Ahmad Basarah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI Perjuangan ( PDI-P) Ahmad Basarah menilai, bergabungnya partai di luar pendukung pemerintah ke koalisi pemerintahan bukanlah hal tabu.

Menurut Basarah, dalam sistem Demokrasi Pancasila, oposisi hanya ada saat Pilpres.

"Selesai Pemilu maka selesai sudah blok-blok itu, dengan demikian kalau akhirnya salah satu partai di luar Koalisi Indonesia Kerja masuk dalam kabinet Pak Jokowi, bukan satu hal yang tabu dalam sistem demokrasi kita," kata Basarah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/10/2019).

Baca juga: Golkar Tolak Gerindra?

Basarah mengatakan, Presiden Joko Widodo sudah berpengalaman dengan kondisi bergabungnya partai di luar pemerintahan ke koalisi pengusung dan pendukungnya.

Seperti diketahui, partai-partai pendukung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa di Pemilu 2014, yakni Golkar, PPP, dan PAN memutuskan bergabung dengan koalisi pemerintah. Prabowo-Hatta merupakan pesaing Jokowi-Jusuf Kalla pada Pilpres 2014. 

"Jadi kalau hari ini juga terjadi partai di luar koalisi indonesia kerja bergabung di pemerintahan Jokowi bukan suatu hal yang baru dalam sistem demokrasi kita," ujarnya.

Kendati demikian, Basarah mengatakan, PDI-P menyerahkan sepenuhnya keputusan akhir kepada Jokowi.

"Baik dalam menentukan kabinet maupun dalam menentukan apakah akan melibatkan atau tidak melibatkan partai partai politik di luar Koalisi Indonesia Kerja," imbuhnya.

Baca juga: SBY Tidak Ikuti Langkah Prabowo Sowan ke Parpol Koalisi Jokowi

Adapun, Partai Gerindra disebut-sebut akan merapat ke koalisi pemerintah. Hal itu terlihat pada safari politik Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto ke beberapa pimpinan partai pendukung pemerintah.

Awalnya, Prabowo bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jum'at (11/10/2019). Setelah pertemuan itu, Prabowo kian gencar mengunjungi pimpinan parpol dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK).

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Larang eks Koruptor Ikut Pilkada, KPU Disebut Melanggar Hukum dan HAM

Larang eks Koruptor Ikut Pilkada, KPU Disebut Melanggar Hukum dan HAM

Nasional
Kapolri Minta Kepala Daerah Laporkan Kapolres yang Minta Jatah Proyek

Kapolri Minta Kepala Daerah Laporkan Kapolres yang Minta Jatah Proyek

Nasional
Mahfud Minta Kementerian dan Lembaga Tak Keberatan dengan Omnibus Law

Mahfud Minta Kementerian dan Lembaga Tak Keberatan dengan Omnibus Law

Nasional
Politisi PDI-P Ini Klaim Parpolnya Tolak Eks Koruptor Mendaftar Pilkada 2020

Politisi PDI-P Ini Klaim Parpolnya Tolak Eks Koruptor Mendaftar Pilkada 2020

Nasional
Periksa Wagub Lampung, KPK Dalami Rencana Eks Bupati Lampung Tengah Maju Pilkada

Periksa Wagub Lampung, KPK Dalami Rencana Eks Bupati Lampung Tengah Maju Pilkada

Nasional
Tjahjo Kumolo Kaji Penambahan Jumlah Perwira Tinggi di TNI dan Polri

Tjahjo Kumolo Kaji Penambahan Jumlah Perwira Tinggi di TNI dan Polri

Nasional
Mahfud MD Sebut Program Deradikalisasi Tak Perlu Dievaluasi, tetapi Diperkuat

Mahfud MD Sebut Program Deradikalisasi Tak Perlu Dievaluasi, tetapi Diperkuat

Nasional
KPK Tahan Tersangka Penyuap Kasus Restitusi Pajak Mobil Mewah

KPK Tahan Tersangka Penyuap Kasus Restitusi Pajak Mobil Mewah

Nasional
Mahfud Sebut Parlemen Tak Memahami Konsep Omnibus Law Secara Utuh

Mahfud Sebut Parlemen Tak Memahami Konsep Omnibus Law Secara Utuh

Nasional
Bertemu Dubes India, Prabowo Sebut Indonesia dan India Miliki Peluang Besar Kerja Sama Maritim

Bertemu Dubes India, Prabowo Sebut Indonesia dan India Miliki Peluang Besar Kerja Sama Maritim

Nasional
Mahfud MD: Investasi Terhambat Aturan Hukum yang Berbeda-Beda

Mahfud MD: Investasi Terhambat Aturan Hukum yang Berbeda-Beda

Nasional
Bicara soal BUMN dengan Erick Thohir, Ahok: Dari Sarinah sampai Krakatau Steel

Bicara soal BUMN dengan Erick Thohir, Ahok: Dari Sarinah sampai Krakatau Steel

Nasional
Menko Polhukam Sebut Omnibus Law Dibutuhkan Agar Investasi Tak Macet

Menko Polhukam Sebut Omnibus Law Dibutuhkan Agar Investasi Tak Macet

Nasional
Golkar Gandeng 10 Lembaga Survei Jelang Pilkada Serentak 2020

Golkar Gandeng 10 Lembaga Survei Jelang Pilkada Serentak 2020

Nasional
Usut Kasus HAM Masa Lalu, Pemerintah Ingin Hidupkan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Usut Kasus HAM Masa Lalu, Pemerintah Ingin Hidupkan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X