Plt Kepala BPIP Sebut Banyak ASN Tak Suka Pancasila

Kompas.com - 16/10/2019, 12:31 WIB
Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Hariyono  usai rapat koordinasi nasional Simpul Strategis Pembumian Pancasila di Jakarta Pusat, Rabu (16/10/2019). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaKepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Hariyono usai rapat koordinasi nasional Simpul Strategis Pembumian Pancasila di Jakarta Pusat, Rabu (16/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Plt Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ( BPIP) Hariyono menyebut, banyak aparatur sipil negara ( ASN) yang tidak suka dengan Pancasila.

Hariyono mengacu kepada sejumlah riset. Namun dia tak menyebut detail riset yang dia acu. 

Hariyono mengatakan, kondisi ini menjadi aneh lantaran ASN yang sejatinya merupakan aparatur negara, justru tidak suka dengan dasar negaranya sendiri.

"Berdasarkan hasil riset beberapa lembaga itu kan temen-temen di ASN itu banyak yang tidak suka dengan Pancasila," kata Hariyono usai rapat koordinasi nasional Simpul Strategis Pembumian Pancasila di Jakarta Pusat, Rabu (16/10/2019).

Baca juga: Sosok SA, Penusuk Wiranto di Mata Sahabat, Tolak Pancasila dan Ingin ke Suriah

"Ini kan tantangan. Kan lucu kalau sebagai aparatur negara kemudian dia sendiri tidak setuju dengan Pancasila," lanjutnya.

Hariyono mengakui, pengarusutamaan Pancasila di lingkungan publik masih relatif kurang, termasuk di kalangan pemerintahan.

Bahkan, berdasar hasil tes CPNS tahun lalu, hanya 20 persen peserta CPNS yang lulus tes wawasan kebangsaan.

"Berarti kan 80 persen pelamar CPNS itu nggak paham tentang, minimal paham pengtahuannya, apalagi perilaku," ujar Hariyono.

Menurut Hariyono, hal itu menjadi tantangan tersendiri.

Seleksi CPNS dengan muatan tes wawasan kebangsaan, kata dia, perlu dipertahankan. Perlu dipikirkan pula untuk memasukan tes wawasan kebangsaan dalam proses seleksi jabatan eselon.

Secara umum, BPIP mendorong penanaman nilai-nilai Pancasila lewat pendidikan formal.

Baca juga: Strategi Menyelamatkan Pancasila

Hariyono menyebut, pihaknya telah bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) serta Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) untuk mengajarkan nilai Pancasila sejak PAUD hingga perguruan tinggi.

"Kami juga kerja sama dengan Kemendilbud maupun Kemenristekdikti agar Pancasila mulai diajarkan sejak PAUD sampai dengan perguruan tinggi. Kebetulan di UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi Pancasila sudah menjadi mata kuliah wajib," ujar Hariyono.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Larang eks Koruptor Ikut Pilkada, KPU Disebut Melanggar Hukum dan HAM

Larang eks Koruptor Ikut Pilkada, KPU Disebut Melanggar Hukum dan HAM

Nasional
Kapolri Minta Kepala Daerah Laporkan Kapolres yang Minta Jatah Proyek

Kapolri Minta Kepala Daerah Laporkan Kapolres yang Minta Jatah Proyek

Nasional
Mahfud Minta Kementerian dan Lembaga Tak Keberatan dengan Omnibus Law

Mahfud Minta Kementerian dan Lembaga Tak Keberatan dengan Omnibus Law

Nasional
Politisi PDI-P Ini Klaim Parpolnya Tolak Eks Koruptor Mendaftar Pilkada 2020

Politisi PDI-P Ini Klaim Parpolnya Tolak Eks Koruptor Mendaftar Pilkada 2020

Nasional
Periksa Wagub Lampung, KPK Dalami Rencana Eks Bupati Lampung Tengah Maju Pilkada

Periksa Wagub Lampung, KPK Dalami Rencana Eks Bupati Lampung Tengah Maju Pilkada

Nasional
Tjahjo Kumolo Kaji Penambahan Jumlah Perwira Tinggi di TNI dan Polri

Tjahjo Kumolo Kaji Penambahan Jumlah Perwira Tinggi di TNI dan Polri

Nasional
Mahfud MD Sebut Program Deradikalisasi Tak Perlu Dievaluasi, tetapi Diperkuat

Mahfud MD Sebut Program Deradikalisasi Tak Perlu Dievaluasi, tetapi Diperkuat

Nasional
KPK Tahan Tersangka Penyuap Kasus Restitusi Pajak Mobil Mewah

KPK Tahan Tersangka Penyuap Kasus Restitusi Pajak Mobil Mewah

Nasional
Mahfud Sebut Parlemen Tak Memahami Konsep Omnibus Law Secara Utuh

Mahfud Sebut Parlemen Tak Memahami Konsep Omnibus Law Secara Utuh

Nasional
Bertemu Dubes India, Prabowo Sebut Indonesia dan India Miliki Peluang Besar Kerja Sama Maritim

Bertemu Dubes India, Prabowo Sebut Indonesia dan India Miliki Peluang Besar Kerja Sama Maritim

Nasional
Mahfud MD: Investasi Terhambat Aturan Hukum yang Berbeda-Beda

Mahfud MD: Investasi Terhambat Aturan Hukum yang Berbeda-Beda

Nasional
Bicara soal BUMN dengan Erick Thohir, Ahok: Dari Sarinah sampai Krakatau Steel

Bicara soal BUMN dengan Erick Thohir, Ahok: Dari Sarinah sampai Krakatau Steel

Nasional
Menko Polhukam Sebut Omnibus Law Dibutuhkan Agar Investasi Tak Macet

Menko Polhukam Sebut Omnibus Law Dibutuhkan Agar Investasi Tak Macet

Nasional
Golkar Gandeng 10 Lembaga Survei Jelang Pilkada Serentak 2020

Golkar Gandeng 10 Lembaga Survei Jelang Pilkada Serentak 2020

Nasional
Usut Kasus HAM Masa Lalu, Pemerintah Ingin Hidupkan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Usut Kasus HAM Masa Lalu, Pemerintah Ingin Hidupkan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X