Plt Kepala BPIP Sebut Banyak ASN Tak Suka Pancasila

JAKARTA, KOMPAS.com - Plt Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Hariyono menyebut, banyak aparatur sipil negara (ASN) yang tidak suka dengan Pancasila.

Hariyono mengacu kepada sejumlah riset. Namun dia tak menyebut detail riset yang dia acu. 

Hariyono mengatakan, kondisi ini menjadi aneh lantaran ASN yang sejatinya merupakan aparatur negara, justru tidak suka dengan dasar negaranya sendiri.

"Berdasarkan hasil riset beberapa lembaga itu kan temen-temen di ASN itu banyak yang tidak suka dengan Pancasila," kata Hariyono usai rapat koordinasi nasional Simpul Strategis Pembumian Pancasila di Jakarta Pusat, Rabu (16/10/2019).

Baca juga: Sosok SA, Penusuk Wiranto di Mata Sahabat, Tolak Pancasila dan Ingin ke Suriah

"Ini kan tantangan. Kan lucu kalau sebagai aparatur negara kemudian dia sendiri tidak setuju dengan Pancasila," lanjutnya.

Hariyono mengakui, pengarusutamaan Pancasila di lingkungan publik masih relatif kurang, termasuk di kalangan pemerintahan.

Bahkan, berdasar hasil tes CPNS tahun lalu, hanya 20 persen peserta CPNS yang lulus tes wawasan kebangsaan.

"Berarti kan 80 persen pelamar CPNS itu nggak paham tentang, minimal paham pengtahuannya, apalagi perilaku," ujar Hariyono.

Menurut Hariyono, hal itu menjadi tantangan tersendiri.

Seleksi CPNS dengan muatan tes wawasan kebangsaan, kata dia, perlu dipertahankan. Perlu dipikirkan pula untuk memasukan tes wawasan kebangsaan dalam proses seleksi jabatan eselon.

Secara umum, BPIP mendorong penanaman nilai-nilai Pancasila lewat pendidikan formal.

Baca juga: Strategi Menyelamatkan Pancasila

Hariyono menyebut, pihaknya telah bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) serta Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) untuk mengajarkan nilai Pancasila sejak PAUD hingga perguruan tinggi.

"Kami juga kerja sama dengan Kemendilbud maupun Kemenristekdikti agar Pancasila mulai diajarkan sejak PAUD sampai dengan perguruan tinggi. Kebetulan di UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi Pancasila sudah menjadi mata kuliah wajib," ujar Hariyono.