Kompas.com - 16/10/2019, 12:07 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (WP KPK) Yudi Purnomo mengatakan, UU KPK hasil revisi menimbulkan kegamangan dalam upaya KPK memberantas korupsi.

Oleh karena itu, ia berharap Presiden Joko Widodo dapat mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) terhadap UU KPK hasil revisi.

"Jika perppu tak keluar, akan ada kegamangan dalam upaya pemberantasan korupsi dan tentu saja yang paling diuntungkan dari situasi yang tidak mengenamkan ini koruptor," kata Yudi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (16/10/2019).

Jajaran KPK, kata Yudi, juga harus melakukan penyesuaian terhadap UU KPK hasil revisi.

Baca juga: Organisasi Perempuan Antikorupsi Desak Jokowi Terbitkan Perppu KPK

Namun demikian, UU KPK hasil revisi ini belum dilengkapi dengan peraturan-peraturan teknis di bawahnya.

"Karena belum ada pula peraturan turunan di bawahnya, implementasi teknisnya, karena semuanya akan berubah. Mungkin juga lebih dari 50 persen peraturan internal KPK bisa berubah," lanjut Yudi.

Seharusnya, kata Yudi, KPK dilibatkan sejak awal dalam proses revisi tersebut. Agar KPK bisa mengerti poin-poin apa saja dalam UU KPK lama yang akan direvisi serta memberi masukan.

"Supaya kami bisa mengerti maksud misalnya dewan pengawas apa, karena dewan pengawas di UU revisi bukan untuk mengawasi tapi lebih mengendalikan KPK," ujar Yudi.

"Kewenangannya di situ setuju atau tidak menyetujui penggeledahan, penyitaan dan penyadapan. Belum soal struktur kepegawaian KPK," lanjut dia.

Baca juga: Jokowi yang Tak Menjawab Saat Ditanya soal Perppu KPK...

Belum lagi persoalan posisi pimpinan yang bukan lagi menjadi penyidik dan penuntut umum.

Pada Pasal 21 Ayat (4) UU KPK lama, diketahui memuat ketentuan bahwa Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a adalah penyidik dan penuntut umum.

Sementara dalam Pasal 21 UU KPK hasil revisi, pimpinan KPK hanya disebut sebagai pejabat negara dan bersifat kolektif kolegial.

"Nanti siapa misalnya yang menandatangani surat perintah penyidikan, yang menetapkan tersangka? Itu kan beberapa poinnya," kata dia.

Oleh karena itu, ia berharap Presiden Jokowi bisa menerbitkan perppu untuk membatalkan UU KPK hasil revisi.

Baca juga: Jelang Berlakunya UU KPK dan Perppu yang Dinilai Semakin Jauh...

Ia menegaskan, sebenarnya KPK tidak anti terhadap revisi UU KPK. Dengan catatan, tujuan revisi haruslah bersifat menguatkan.

"Kami ingin perppu bagaimana agar UU ini itu tidak berlaku artinya dibatalkan. Sehingga nantinya ke depan untuk pembahasan revisi UU KPK bisa melibatkan KPK. Kita sebenarnya tidak alergi terhadap revisi, tapi yang memperkuat," ujar dia.

"Jika ingin merevisi UU KPK tak terelakkan karena seluruh fraksi setuju gitu ya, maka kita ingin membahas dan melibatkan KPK. Karena yang mengerti dan berkepentingan kan juga KPK," sambung Yudi. 

 

Kompas TV Sisa satu hari lagi sebelum Revisi UU KPK berlau 17 Oktober besok. Apakah presiden akan keluarkan Perppu KPK sesuai desakan sejumlah kalangan selama ini? Jika tidak, maka UU KPK hasil revisi akan mulai berlaku besok. Apa implikasi jika presiden menerbitkan Perppu ataupun tidak keluarkan Perppu?<br /> <br /> Akan dibahas bersama Staf Ahli Kantor Staf Kepresidenan Bidang Komunikasi Politik, Ali Mochtar Ngabalin, Pakar Hukum Tata Negara, Prof. Juanda, serta Analisi Politik Lingkar Adani, Ray Rangkut. #PerppuKPK #UUKPK #KPK
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan Video Lainnya >

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Relawan Jokowi Pakai Stadion GBK, Konser BlackPink Diizinkan? Menpora Buka Suara

Relawan Jokowi Pakai Stadion GBK, Konser BlackPink Diizinkan? Menpora Buka Suara

Nasional
Jaksa KPK Sebut Keberadaan Eks KSAU Agus Supriatna Tidak Jelas

Jaksa KPK Sebut Keberadaan Eks KSAU Agus Supriatna Tidak Jelas

Nasional
Buntut Panjang Acara Temu Relawan Jokowi, Dinilai Sarat Politik hingga Tuai Kecurigaan PDI-P

Buntut Panjang Acara Temu Relawan Jokowi, Dinilai Sarat Politik hingga Tuai Kecurigaan PDI-P

Nasional
Ada Makna Politis di Balik Unggahan Ganjar yang Tak Lagi Berambut Putih...

Ada Makna Politis di Balik Unggahan Ganjar yang Tak Lagi Berambut Putih...

Nasional
KPK Resmi Umumkan Hakim Agung Gazalba Saleh dan Bawahannya Jadi Tersangka

KPK Resmi Umumkan Hakim Agung Gazalba Saleh dan Bawahannya Jadi Tersangka

Nasional
Momen Puan Coba Bikin Penasaran Saat Umumkan Nama Calon Panglima TNI

Momen Puan Coba Bikin Penasaran Saat Umumkan Nama Calon Panglima TNI

Nasional
PRIMA Akan Gugat KPU ke PTUN

PRIMA Akan Gugat KPU ke PTUN

Nasional
Agus Nurpatria Ragukan Keterangan Bharada E: Ngaku Nembak 5 Kali, tapi Lukanya Yosua Ada 7

Agus Nurpatria Ragukan Keterangan Bharada E: Ngaku Nembak 5 Kali, tapi Lukanya Yosua Ada 7

Nasional
Pratikno Ungkap Rotasi Matra Salah Satu Perimbangan Jokowi Pilih Yudo Jadi Calon Panglima TNI

Pratikno Ungkap Rotasi Matra Salah Satu Perimbangan Jokowi Pilih Yudo Jadi Calon Panglima TNI

Nasional
Atas Perintah Sambo, Surat Izin Bawa Senjata Yosua dan Richard Diterbitkan meski Tak Lengkap

Atas Perintah Sambo, Surat Izin Bawa Senjata Yosua dan Richard Diterbitkan meski Tak Lengkap

Nasional
Jadi Calon Tunggal Panglima TNI, Ini Prestasi Yudo Margono di Angkatan Laut

Jadi Calon Tunggal Panglima TNI, Ini Prestasi Yudo Margono di Angkatan Laut

Nasional
Mensesneg: Jokowi Secepatnya Tunjuk KSAL Baru Pengganti Yudo Margono

Mensesneg: Jokowi Secepatnya Tunjuk KSAL Baru Pengganti Yudo Margono

Nasional
Organisasi Kedokteran Tolak RUU Omnibus Law Kesehatan, Menkes: Tunggu Dulu Drafnya Belum Ada

Organisasi Kedokteran Tolak RUU Omnibus Law Kesehatan, Menkes: Tunggu Dulu Drafnya Belum Ada

Nasional
Jokowi Usulkan Yudo Margono Calon Tunggal Panglima TNI, Ini Mekanisme Selanjutnya di DPR

Jokowi Usulkan Yudo Margono Calon Tunggal Panglima TNI, Ini Mekanisme Selanjutnya di DPR

Nasional
Puan Pastikan Masa Reses Tak Akan Hambat Proses Pemilihan Panglima TNI

Puan Pastikan Masa Reses Tak Akan Hambat Proses Pemilihan Panglima TNI

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.