Jokowi Dinilai Ingin "Segel" Dukungan 70 Persen di Parlemen

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Departemen Politik Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes menilai, Presiden Joko Widodo tampak ingin menyegel dukungan politik di parlemen sebesar 70 hingga 80 persen jika Partai Gerindra atau Partai Demokrat masuk dalam koalisi pemerintah.

"Meski dengan koalisi saat ini Jokowi sudah menguasai sekitar 60 persen di parlemen, tapi tampaknya Jokowi ingin menyegel dukungan politik di angka 70-80 persen dengan masuknya Gerindra atau Demokrat," ujar Arya ketika dihubungi, Rabu (16/10/2019).

Menurut Arya, menyegel dukungan politik yang besar seperti itu dilakukan karena mengantisipasi perilaku partai politik yang sering berbeda pendapat dalam isu atau kepentingan tertentu, sehingga ada partai yang berpotensi lari dari koalisi.

"Itu disiapkan Jokowi disebabkan antara lain perilaku parpol yang notabene sering lari dalam isu atau masalah tertentu," kata dia. 

Baca juga: Pertemuan Jokowi-Prabowo Penuh Tawa, Beda Saat Bertemu SBY...

Arya menjabarkan, larinya parpol koalisi ini dapat disebabkan oleh dua hal.

Pertama, membangun posisi tawar terhadap presiden. Kedua, perbedaan nuansa ideologi atau kepentingan antara presiden dan parpol koalisinya.

"Fakta bahwa Presiden Jokowi bukan ketua umum partai juga juga membuat dia harus pintar mengelola hubungan dengan para ketua umum parpol yang berbeda agar tujuan besar dapat tercapai, walau kadang terjadi perbedaan pendapat atau kepentingan di antara para ketua umum itu," kata Arya.

Diberitakan sebelumnya, lobi politik akhir-akhir ini intens terjadi. Presiden Jokowi setidaknya sudah bertemu tiga pimpinan partai politik.

Terakhir, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan bertemu Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (14/10/2019).

Baca juga: Jokowi Akui Bahas Peluang PAN Masuk Kabinet, Zulkifli Hasan Membantah

Jokowi mengakui ia membahas peluang koalisi dengan Zulkifli. Namun memang belum ada kesepakatan antara keduanya.

"Ya ada (pembicaraan PAN masuk kabinet), tapi belum sampai final, belum rampung," kata Jokowi.

Sebelum Zulkifli, Prabowo juga sudah bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (11/10/2019).

Jokowi mengakui pertemuan dengan Prabowo salah satunya membahas tentang peluang Partai Gerindra masuk ke koalisi pemerintah.

Selanjutnya, Minggu (13/10/2019), Prabowo bertemu Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di kediaman Paloh, Permata Hijau, Jakarta Selatan.

Dalam pertemuan, itu Prabowo dan Surya Paloh membahas agenda politik setelah pemilu dengan menyamakan persepsi untuk menghadapi tantangan lima tahun ke depan.

Baca juga: Pertemuan Surya Paloh-Prabowo Subianto dan Irama Koalisi Jokowi...

Surya Paloh mengatakan, ia tak mempermasalahkan bila Gerindra merapat ke koalisi asalkan satu semangat untuk mengedepankan kepentingan nasional dan memiliki kesepahaman visi dan misi dengan partai-partai pengusung Joko Widodo-Ma’ruf Amin pada Pilpres 2019.

Sementara Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono bertemu Presiden Jokowi pada Kamis (10/10/2019).

Jokowi mengaku membahas situasi politik terkini dengan SBY. Ia pun mengakui turut membahas peluang Partai Demokrat bergabung ke kabinetnya di periode kedua bersama Ma'ruf Amin. Namun belum ada titik temu antara kedua pihak.

"Kita bicara itu (peluang Demokrat masuk kabinet), tapi belum sampai sebuah keputusan," ujar Jokowi.