Bola Liar Amendemen UUD 1945, Akankah Kita Kembali ke Orde Baru?

Kritik dan penolakan

Keinginan amandemen terbatas UUD 1945 mendapat kritik dan penolakan, khususnya dari kalangan masyarakat sipil.

Pasalnya, secara logika, mengembalikan kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi yang berwenang menetapkan GBHN memiliki implikasi ketatanegaraan Presiden menjadi mandataris MPR.

Hal ini karena Presiden harus menjalankan acuan pembangunan yang ditetapkan MPR, dan karenanya Presiden dipilih oleh MPR.

Pun ketika presiden gagal melaksanakan acuan pembangunan yang ditetapkan MPR, maka Presiden berpeluang dimakzulkan oleh MPR.

Oleh karena itu, tak berlebihan jika muncul kekhawatiran bahwa amendemen yang semula dijanjikan secara terbatas akan menjadi bola liar yang akan merembet ke hal-hal lain seperti tata cara pemilihan presiden, yang pada akhirnya akan membawa Indonesia kembali ke zaman Orde Baru.

Kekhawatiran ini semakin menguat dengan munculnya kesepakatan antara Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, dan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, agar amendemen UUD 1945 dilakukan secara menyeluruh.

Rencana amendemen terbatas UUD 1945 untuk menghidupkan GBHN akan dikupas tuntas pada talkshow Satu Meja The Forum, Rabu (16/10), yang disiarkan di Kompas TV mulai pukul 20.00 WIB.

Bagaimana implikasi dikembalikannya kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi untuk menetapkan GBHN? Bagaimana pula mekanisme ketatanegaraan dari pelaksanaan GBHN?

Agenda tersembunyi

Kalangan masyarakat sipil menilai saat ini tidak ada alasan fundamental untuk mengamendemen
UUD 1945. Kebutuhan akan haluan pembangunan jangka panjang bisa diakomodasi melalui peraturan setingkat undang-undang.

Acuan pembangunan jangka panjang pun sebenarnya telah terakomodasi dalam UU Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

Selain itu, ada pula UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Kedua UU ini bisa direvisi sebagai penguatan haluan pembangunan jangka panjang.

Tak heran jika kuatnya keinginan partai politik untuk mengamendemen UUD 1945 memunculkan kecurigaan memiliki agenda tersembunyi, yakni mengembalikan kekuasaan partai politik dalam membentuk pemerintahan melalui MPR sebagai lembaga tertinggi negara.

Sejak era reformasi, pembentukan pemerintahan menjadi kedaulatan rakyat melalui proses pemilihan presiden secara langsung.

Presiden merupakan mandataris rakyat dan bertanggung jawab kepada rakyat atas pelaksanaan visi misi yang ia jual kepada rakyat saat berkampanye.

Presiden tidak bisa dimakzulkan jika gagal melaksanakan janji-janji kampanyenya. Rakyat lah yang akan menentukan di akhir periode kepresidenannya, apakah ia layak untuk dipilih kembali atau tidak.