Menteri PAN-RB Tegaskan ASN Tak Boleh Kritik Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Syafruddin menegaskan, Aparatur Sipil Negara (ASN) tak boleh mengkritik dan menjatuhkan martabat pemerintah.

Hal itu disampaikan Syafruddin menanggapi unggahan ASN terkait penusukan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto.

"Ya silakan, menghadapi hukum," ujar Syafruddin di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (15/10/2019).

Baca juga: Dandim Cianjur Wanti-wanti Istri Prajurit TNI soal Postingan di Medsos

"Ya undang-undangnya begitu. Di role (peran)-nya saja, bukan bagian kritik. Memberikan masukan saran yang progresif ya oke-oke saja. Tapi bukan di ruang publik apa lagi bikin gaduh, apa lagi menyerang. Kan ada aturannya. Ikuti aturannya saja, negara akan baik," lanjut dia.

Syafruddin mengingatkan agar ASN berhati-hati mengunggah pernyataannya di media sosial agar tak membuat mereka menjalani proses hukum.

Ia menambahkan para menteri, kepala daerah, dan kepala lembaga negara sudah berbusa-busa mengingatkan ASN-nya agar tak asal dalam mengunggah sesuatu di media sosial miliknya.

Baca juga: Istri Mantan Dandim Kendari Dilaporkan ke Polisi, Kasus Hukum Pertama di Keluarga TNI Terkait UU ITE

"Pembinaan selalu. Para menterinya, para pimpinannya. Menteri PAN-RB mendata saja. Bukan pengambil putusan. Bukan seolah bertanggung jawab atas 4,5 juta ASN. Ada gubernur, wali kota. 80 persen ASN di daerah. Tidak di pusat," katanya.

Diketahui, polisi menyelidiki seorang ASN yang mengunggah komentar negatif terkait penusukam Wiranto di Pandeglang, Banten, Kamis (10/10/2019). Ia seorang kepala seksi di Dinas Pendidikan dan Olahraga.