Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 15/10/2019, 21:34 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan, kunjungan pimpinan MPR ke kediaman Wakil Presiden terpilih Ma'ruf Amin tidak hanya mengantarkan undangan acara pelantikan presiden dan wakil presiden.

Ia mengatakan, pimpinan MPR juga berdiskusi dengan Ma'ruf terkait masalah ekonomi Indonesia.

"Kami juga diskusi banyak tentang masalah ekonomi dan kami berharap simbol Abah (Ma'ruf Amin) sebagai wapres akan membuat suasana politik Indonesia semakin teduh," kata Bambang di kediaman Ma'ruf Amin, Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta, Selasa (15/10/2019).

Baca juga: Maruf Amin: Saya Kaget-kaget Juga, seperti Apa Pelantikan Itu...

Bambang berharap, Ma'ruf bisa bergerak cepat dalam membangun ekonomi Indonesia lima tahun ke depannya dengan keahlian sebagai ekonom syari'ah.

"Kami berharap pak Kiai bisa bergerak cepat membangun ekonomi Indonesia ke depan sebagai keahlian beliau ekonom syariah," ujarnya.

Selanjutnya, Bambang mengatakan, MPR bersyukur Indonesia dipimpin oleh presiden dan wakil presiden dari kalangan nasionalis dan alim ulama.

Baca juga: MPR: Pelantikan Jokowi-Maruf Akan Dihadiri Lebih dari 20 Negara

 

Ia berharap, Jokowi dan Ma'ruf Amin dapat memberikan kesejukan dalam kehidupan masyarakat.

"Diharapkan memberikan kesejukan sejarah Indonesia dalam 5 tahun ke depan," pungkasnya.

Sebelumnya, Pimpinan MPR menyambangi kediaman wakil presiden terpilih di Pemilu 2019 Ma'ruf Amin di Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta, Selasa (15/10/2019).

Pantauan Kompas.com, Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid dan Syarief Hasan tiba di kediaman Ma'ruf pukul 18.42 WIB.

Baca juga: Temui Maruf Amin, Pimpinan MPR Beri Undangan Pelantikan Presiden

Menyusul, Ketua MPR Bambang Soesatyo, Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad, Wakil Ketua MPR Arsul Sani, Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah, Wakil Ketua Zulkifli Hasan, dan Wakil Ketua Hidayat Nur Wahid.

Kedatangan pimpinan MPR dalam rangka memberikan undangan acara pelantikan presiden dan wakil presiden tanggal 20 Oktober 2019.

Kompas TV Kapolda Metro Jaya dan Pangdam Jaya sepakat tidak keluarkan izin unjuk rasa menjelang dan pada saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Maruf Amin.<br /> <br /> TNI-Polri tidak akan mengeluarkan izin unjuk rasa hingga tanggal 20 Oktober 2019. Jika ada pihak yang nekat berdemo, TNI-Polri menilai aksi itu illegal. #PelantikanPresiden #PelantikanWakilPresiden #JokowiAmin
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Terkini Lainnya

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari 'Dapil Neraka' Jakarta II

Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari "Dapil Neraka" Jakarta II

Nasional
Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com