Tjahjo Kumolo: Saya Sudah Tidak Punya Beban...

Kompas.com - 15/10/2019, 19:53 WIB
Mendagri sekaligus Plt Menkumham, Tjahjo Kumolo di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Kamis (10/10/2019). KOMPAS.COM/WALDA MARISONMendagri sekaligus Plt Menkumham, Tjahjo Kumolo di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Kamis (10/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintahan kabinet Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla memasuki  pekan terakhir. 

Jabatan Tjahjo Kumolo sebagai Menteri Dalam Negeri (Mendagri) pun segera berakhir.

Pada penghujung masa jabatannya, Tjahjo ditunjuk Jokowi sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Hukum dan HAM.

Mendapat kepercayaan beberapa kali dari Jokowi dalam lima tahun ini, Tjahjo pun mengungkapkan syukurnya.

"Saya alhamdulillah berterima kasih diberikan kepercayaan oleh partai yang menugaskan saya membantu Pak Jokowi di kabinet," kata Tjahjo kepada Kompas.com, Selasa (15/10/2019).

Baca juga: Tjahjo Kumolo Minta Polisi Cepat Ungkap Kasus Penusukan Wiranto

Selama pemerintahan Jokowi-Kalla, selain menjadi Mendagri dan Menkumham, Tjahjo pernah dipercaya untuk menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dan Ketua Kompolnas.

Dari semua tugas yang diberikan kepadanya itu, Tjahjo mengaku menikmati dan menjalaninya dengan kemampuan yang dimilikinya.

"Semua kita nikmati tugas. (Sekarang) saya sudah tidak punya beban, tidak ada tanggungan lagi. Yang penting saya sehat, saya mampu bekerja, bisa berbuat sesuai aturan dan mekanisme hukum yang ada," ucap dia.

Tjahjo pun hanya pasrah terhadap keputusan partai terkait kemungkinan ia kembali menjadi menteri pada pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. 

Ia mengaku siap jika diberi tugas jadi menteri, ataupun tak jadi menteri lagi. 

"Soal nanti itu kewenangan presiden, mau menugaskan lagi ya, saya siap, tidak pun saya siap. Setidaknya selama 5 tahun ini kami sudah semaksimal mungkin dengan segala keterbatasan, kelemahan, kekurangan saya," ucap Tjahjo. 

Baca juga: Airlangga Tak Tegas soal Wacana Gerindra Masuk Kabinet

Dia pun berharap, pada periode kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf nanti, keduanya terbuka terhadap saran dan kritik dari masyarakat.

"Apa pun Pak Jokowi-Ma'ruf dipilih oleh rakyat, yang besok akan dilantik. Sebagai bangsa dan negara demokrasi harus menjunjung proses pelantikan sampai (bertugas) lima tahun ke depan. Saya yakin Pak Jokowi terbuka dengan saran, kritik. Asal tidak fitnah, menghujat, saya rasa semua orang punya hak untuk terima saran," tutup dia.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komnas HAM Dorong Pemda Papua Lebih Aktif Tangani Masalah HAM

Komnas HAM Dorong Pemda Papua Lebih Aktif Tangani Masalah HAM

Nasional
Komnas HAM: Seolah Semua Jawaban Persoalan Papua Bisa Tuntas dengan Infrastruktur

Komnas HAM: Seolah Semua Jawaban Persoalan Papua Bisa Tuntas dengan Infrastruktur

Nasional
Terkait Portal Aduan Radikalisme, Wapres Sebut Laporan Tak Boleh Asal Tindak

Terkait Portal Aduan Radikalisme, Wapres Sebut Laporan Tak Boleh Asal Tindak

Nasional
PT Len Industri Nyatakan Siap Dukung Alutsista TNI

PT Len Industri Nyatakan Siap Dukung Alutsista TNI

Nasional
Jokowi Singgung Jaksa Nakal, Jaksa Agung: Kalau Tak Bisa Dibina, Saya Binasakan

Jokowi Singgung Jaksa Nakal, Jaksa Agung: Kalau Tak Bisa Dibina, Saya Binasakan

Nasional
Pasangan Tak Diizinkan Nikah jika Belum Lulus Pembekalan, Kemenko PMK: Gagasan Ini Masih Dipersiapkan

Pasangan Tak Diizinkan Nikah jika Belum Lulus Pembekalan, Kemenko PMK: Gagasan Ini Masih Dipersiapkan

Nasional
Soal Sertifikasi Perkawinan, Komnas HAM Minta Jangan Dijadikan Kewajiban

Soal Sertifikasi Perkawinan, Komnas HAM Minta Jangan Dijadikan Kewajiban

Nasional
Wapres: Guru Ngaji Tak Perlu Disertifikasi untuk Cegah Terorisme

Wapres: Guru Ngaji Tak Perlu Disertifikasi untuk Cegah Terorisme

Nasional
Jokowi Resmikan Ruas Tol Terpanjang di Indonesia

Jokowi Resmikan Ruas Tol Terpanjang di Indonesia

Nasional
19 Bangunan di Ternate Rusak Ringan Pasca-gempa Maluku Utara

19 Bangunan di Ternate Rusak Ringan Pasca-gempa Maluku Utara

Nasional
Wapres Sebut Nama Ahok Belum Dibahas di Rapat Tim Penilaian Akhir BUMN

Wapres Sebut Nama Ahok Belum Dibahas di Rapat Tim Penilaian Akhir BUMN

Nasional
Kejaksaan Agung Eksekusi Uang Pengganti Terpidana Kasus Korupsi Sebesar Rp 477,359 Miliar

Kejaksaan Agung Eksekusi Uang Pengganti Terpidana Kasus Korupsi Sebesar Rp 477,359 Miliar

Nasional
Kejaksaan Agung Tangkap Buron Korupsi Rp 477,359 Miliar

Kejaksaan Agung Tangkap Buron Korupsi Rp 477,359 Miliar

Nasional
Jokowi Sidak Layanan BPJS di RSUD Abdul Moeloek Lampung, Ini Hasilnya

Jokowi Sidak Layanan BPJS di RSUD Abdul Moeloek Lampung, Ini Hasilnya

Nasional
Pentingnya Nasionalisme di Era Indonesia Modern

Pentingnya Nasionalisme di Era Indonesia Modern

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X