Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 15/10/2019, 19:53 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintahan kabinet Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla memasuki  pekan terakhir. 

Jabatan Tjahjo Kumolo sebagai Menteri Dalam Negeri (Mendagri) pun segera berakhir.

Pada penghujung masa jabatannya, Tjahjo ditunjuk Jokowi sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Hukum dan HAM.

Mendapat kepercayaan beberapa kali dari Jokowi dalam lima tahun ini, Tjahjo pun mengungkapkan syukurnya.

"Saya alhamdulillah berterima kasih diberikan kepercayaan oleh partai yang menugaskan saya membantu Pak Jokowi di kabinet," kata Tjahjo kepada Kompas.com, Selasa (15/10/2019).

Baca juga: Tjahjo Kumolo Minta Polisi Cepat Ungkap Kasus Penusukan Wiranto

Selama pemerintahan Jokowi-Kalla, selain menjadi Mendagri dan Menkumham, Tjahjo pernah dipercaya untuk menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dan Ketua Kompolnas.

Dari semua tugas yang diberikan kepadanya itu, Tjahjo mengaku menikmati dan menjalaninya dengan kemampuan yang dimilikinya.

"Semua kita nikmati tugas. (Sekarang) saya sudah tidak punya beban, tidak ada tanggungan lagi. Yang penting saya sehat, saya mampu bekerja, bisa berbuat sesuai aturan dan mekanisme hukum yang ada," ucap dia.

Tjahjo pun hanya pasrah terhadap keputusan partai terkait kemungkinan ia kembali menjadi menteri pada pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. 

Ia mengaku siap jika diberi tugas jadi menteri, ataupun tak jadi menteri lagi. 

"Soal nanti itu kewenangan presiden, mau menugaskan lagi ya, saya siap, tidak pun saya siap. Setidaknya selama 5 tahun ini kami sudah semaksimal mungkin dengan segala keterbatasan, kelemahan, kekurangan saya," ucap Tjahjo. 

Baca juga: Airlangga Tak Tegas soal Wacana Gerindra Masuk Kabinet

Dia pun berharap, pada periode kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf nanti, keduanya terbuka terhadap saran dan kritik dari masyarakat.

"Apa pun Pak Jokowi-Ma'ruf dipilih oleh rakyat, yang besok akan dilantik. Sebagai bangsa dan negara demokrasi harus menjunjung proses pelantikan sampai (bertugas) lima tahun ke depan. Saya yakin Pak Jokowi terbuka dengan saran, kritik. Asal tidak fitnah, menghujat, saya rasa semua orang punya hak untuk terima saran," tutup dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari 'Dapil Neraka' Jakarta II

Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari "Dapil Neraka" Jakarta II

Nasional
Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Nasional
Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Nasional
Mendagri Minta Harga Tiket Transportasi Lebaran Tak Dinaikkan

Mendagri Minta Harga Tiket Transportasi Lebaran Tak Dinaikkan

Nasional
Mendagri Minta Pemda Salurkan THR dan Gaji Ke-13 Tepat Waktu

Mendagri Minta Pemda Salurkan THR dan Gaji Ke-13 Tepat Waktu

Nasional
Tanggal 21 Maret 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Maret 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
AHY Siap Sediakan Lahan untuk 14 PSN Baru, Statusnya Harus 'Clean and Clear'

AHY Siap Sediakan Lahan untuk 14 PSN Baru, Statusnya Harus "Clean and Clear"

Nasional
Prabowo-Gibran Menang di Papua Barat Daya, Provinsi Terbaru Hasil Pemekaran

Prabowo-Gibran Menang di Papua Barat Daya, Provinsi Terbaru Hasil Pemekaran

Nasional
Baleg dan Pemerintah Sepakat RUU DKJ Dibawa Ke Paripurna, Hanya Fraksi PKS Menolak

Baleg dan Pemerintah Sepakat RUU DKJ Dibawa Ke Paripurna, Hanya Fraksi PKS Menolak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com