Pemerintah Diminta Utamakan Literasi Digital Ketimbang Blokir Internet

Kompas.com - 15/10/2019, 16:33 WIB
Ilustrasi internet, media sosial ShutterstockIlustrasi internet, media sosial

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat Lintang Setianti menilai pemerintah patut mengutamakan literasi digital dalam penanganan disinformasi, ketimbang membatasi atau memblokir akses internet.

Menurut Lintang, upaya pembatasan internet yang terjadi beberapa waktu lalu, seperti saat kerusuhan 21-22 Mei 2019 dan kerusuhan di Papua dan Papua Barat justru tidak tepat.

Hal itu disampaikan Lintang dalam diskusi bertajuk Proyeksi Masyarakat Sipil Atas Situasi Indonesia 5 Tahun ke Depan di Upnormal Coffee, Jakarta, Selasa (15/10/2019).

Baca juga: Jokowi: Internet Cepat Palapa Ring Jangan Dipakai untuk Sebar Hoaks

"Perlu ada peningkatan literasi digital, bagaimana kita melihat critical thinking kita terhadap suatu informasi. Dan literasi ini tidak bisa berjalan baik kalau pemerintah menjalankan hal-hal seperti pemblokiran, pembatasan akses internet," kata Lintang.

Jika penanganan disinformasi difokuskan pada pemblokiran atau pembatasan akses, masyarakat tidak punya kesempatan dalam menilai informasi yang beredar secara kritis menyangkut suatu peristiwa.

"Jadi kalau masih kriminalisasi terhadap opini atau aktivis yang berseberangan menyampaikan informasi berbeda, apalagi menbatasi akses internet, maka saya bisa mengatakan Indonesia sangat mundur dalam melaksanakan demokrasi di dunia digital," katanya.

Ia menuturkan, disinformasi sudah menjadi tantangan global. Pendekatan dalam penanganan disinformasi pun harus tetap menjamin prinsip demokrasi.

Lintang mendorong adanya perbaikan regulasi yang menjamin hak asasi manusia (HAM).

"Kami rekomendasinya terkait kebijakan harus ada pengetahuan dan kemauan dari policy makers dan aparat penegakan hukum untuk memahami bagaimana sih kriminalisasi terhadap ekspresi dan informasi supaya tidak melanggar HAM," ujarnya.

Baca juga: Resmikan Palapa Ring, Jokowi Dapat Kritik Internet di Rote Masih Lemah

Pemerintah juga disarankan bekerja sama dengan perusahaan platform media sosial meningkatkan kemampuan teknologi untuk menyaring berbagai hoaks dan disinformasi yang bisa menimbulkan konflik.

"Kalau kita mau konsisten sebagai negara demokrasi ya harus berkaca diri lagi, dengan situasi sekarang apalagi dengan kebijakan-kebijakan informasinya seperti ini," katanya.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Larang eks Koruptor Ikut Pilkada, KPU Disebut Melanggar Hukum dan HAM

Larang eks Koruptor Ikut Pilkada, KPU Disebut Melanggar Hukum dan HAM

Nasional
Kapolri Minta Kepala Daerah Laporkan Kapolres yang Minta Jatah Proyek

Kapolri Minta Kepala Daerah Laporkan Kapolres yang Minta Jatah Proyek

Nasional
Mahfud Minta Kementerian dan Lembaga Tak Keberatan dengan Omnibus Law

Mahfud Minta Kementerian dan Lembaga Tak Keberatan dengan Omnibus Law

Nasional
Politisi PDI-P Ini Klaim Parpolnya Tolak Eks Koruptor Mendaftar Pilkada 2020

Politisi PDI-P Ini Klaim Parpolnya Tolak Eks Koruptor Mendaftar Pilkada 2020

Nasional
Periksa Wagub Lampung, KPK Dalami Rencana Eks Bupati Lampung Tengah Maju Pilkada

Periksa Wagub Lampung, KPK Dalami Rencana Eks Bupati Lampung Tengah Maju Pilkada

Nasional
Tjahjo Kumolo Kaji Penambahan Jumlah Perwira Tinggi di TNI dan Polri

Tjahjo Kumolo Kaji Penambahan Jumlah Perwira Tinggi di TNI dan Polri

Nasional
Mahfud MD Sebut Program Deradikalisasi Tak Perlu Dievaluasi, tetapi Diperkuat

Mahfud MD Sebut Program Deradikalisasi Tak Perlu Dievaluasi, tetapi Diperkuat

Nasional
KPK Tahan Tersangka Penyuap Kasus Restitusi Pajak Mobil Mewah

KPK Tahan Tersangka Penyuap Kasus Restitusi Pajak Mobil Mewah

Nasional
Mahfud Sebut Parlemen Tak Memahami Konsep Omnibus Law Secara Utuh

Mahfud Sebut Parlemen Tak Memahami Konsep Omnibus Law Secara Utuh

Nasional
Bertemu Dubes India, Prabowo Sebut Indonesia dan India Miliki Peluang Besar Kerja Sama Maritim

Bertemu Dubes India, Prabowo Sebut Indonesia dan India Miliki Peluang Besar Kerja Sama Maritim

Nasional
Mahfud MD: Investasi Terhambat Aturan Hukum yang Berbeda-Beda

Mahfud MD: Investasi Terhambat Aturan Hukum yang Berbeda-Beda

Nasional
Bicara soal BUMN dengan Erick Thohir, Ahok: Dari Sarinah sampai Krakatau Steel

Bicara soal BUMN dengan Erick Thohir, Ahok: Dari Sarinah sampai Krakatau Steel

Nasional
Menko Polhukam Sebut Omnibus Law Dibutuhkan Agar Investasi Tak Macet

Menko Polhukam Sebut Omnibus Law Dibutuhkan Agar Investasi Tak Macet

Nasional
Golkar Gandeng 10 Lembaga Survei Jelang Pilkada Serentak 2020

Golkar Gandeng 10 Lembaga Survei Jelang Pilkada Serentak 2020

Nasional
Usut Kasus HAM Masa Lalu, Pemerintah Ingin Hidupkan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Usut Kasus HAM Masa Lalu, Pemerintah Ingin Hidupkan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X