Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Diminta Utamakan Literasi Digital Ketimbang Blokir Internet

Kompas.com - 15/10/2019, 16:33 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat Lintang Setianti menilai pemerintah patut mengutamakan literasi digital dalam penanganan disinformasi, ketimbang membatasi atau memblokir akses internet.

Menurut Lintang, upaya pembatasan internet yang terjadi beberapa waktu lalu, seperti saat kerusuhan 21-22 Mei 2019 dan kerusuhan di Papua dan Papua Barat justru tidak tepat.

Hal itu disampaikan Lintang dalam diskusi bertajuk Proyeksi Masyarakat Sipil Atas Situasi Indonesia 5 Tahun ke Depan di Upnormal Coffee, Jakarta, Selasa (15/10/2019).

Baca juga: Jokowi: Internet Cepat Palapa Ring Jangan Dipakai untuk Sebar Hoaks

"Perlu ada peningkatan literasi digital, bagaimana kita melihat critical thinking kita terhadap suatu informasi. Dan literasi ini tidak bisa berjalan baik kalau pemerintah menjalankan hal-hal seperti pemblokiran, pembatasan akses internet," kata Lintang.

Jika penanganan disinformasi difokuskan pada pemblokiran atau pembatasan akses, masyarakat tidak punya kesempatan dalam menilai informasi yang beredar secara kritis menyangkut suatu peristiwa.

"Jadi kalau masih kriminalisasi terhadap opini atau aktivis yang berseberangan menyampaikan informasi berbeda, apalagi menbatasi akses internet, maka saya bisa mengatakan Indonesia sangat mundur dalam melaksanakan demokrasi di dunia digital," katanya.

Ia menuturkan, disinformasi sudah menjadi tantangan global. Pendekatan dalam penanganan disinformasi pun harus tetap menjamin prinsip demokrasi.

Lintang mendorong adanya perbaikan regulasi yang menjamin hak asasi manusia (HAM).

"Kami rekomendasinya terkait kebijakan harus ada pengetahuan dan kemauan dari policy makers dan aparat penegakan hukum untuk memahami bagaimana sih kriminalisasi terhadap ekspresi dan informasi supaya tidak melanggar HAM," ujarnya.

Baca juga: Resmikan Palapa Ring, Jokowi Dapat Kritik Internet di Rote Masih Lemah

Pemerintah juga disarankan bekerja sama dengan perusahaan platform media sosial meningkatkan kemampuan teknologi untuk menyaring berbagai hoaks dan disinformasi yang bisa menimbulkan konflik.

"Kalau kita mau konsisten sebagai negara demokrasi ya harus berkaca diri lagi, dengan situasi sekarang apalagi dengan kebijakan-kebijakan informasinya seperti ini," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 20 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 20 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
TKN Klaim 10.000 Pendukung Prabowo-Gibran Akan Ajukan Diri Jadi 'Amicus Curiae' di MK

TKN Klaim 10.000 Pendukung Prabowo-Gibran Akan Ajukan Diri Jadi "Amicus Curiae" di MK

Nasional
Tepis Tudingan Terima Bansos, 100.000 Pendukung Prabowo-Gibran Gelar Aksi di Depan MK Jumat

Tepis Tudingan Terima Bansos, 100.000 Pendukung Prabowo-Gibran Gelar Aksi di Depan MK Jumat

Nasional
Jaksa KPK Sentil Stafsus SYL Karena Ikut Urusi Ultah Nasdem

Jaksa KPK Sentil Stafsus SYL Karena Ikut Urusi Ultah Nasdem

Nasional
PAN Minta 'Amicus Curiae' Megawati Dihormati: Semua Paslon Ingin Putusan yang Adil

PAN Minta "Amicus Curiae" Megawati Dihormati: Semua Paslon Ingin Putusan yang Adil

Nasional
KPK Ultimatum.Pengusaha Sirajudin Machmud Hadiri Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

KPK Ultimatum.Pengusaha Sirajudin Machmud Hadiri Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Nasional
KSAU Pimpin Sertijab 8 Pejabat Utama TNI AU, Kolonel Ardi Syahri Jadi Kadispenau

KSAU Pimpin Sertijab 8 Pejabat Utama TNI AU, Kolonel Ardi Syahri Jadi Kadispenau

Nasional
Pendukung Prabowo-Gibran Akan Gelar Aksi di MK Kamis dan Jumat Besok

Pendukung Prabowo-Gibran Akan Gelar Aksi di MK Kamis dan Jumat Besok

Nasional
Menteri PAN-RB Enggan Komentari Istrinya yang Diduga Diintimidasi Polisi

Menteri PAN-RB Enggan Komentari Istrinya yang Diduga Diintimidasi Polisi

Nasional
Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal Juga Dilaporkan Korban ke Puspom TNI

Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal Juga Dilaporkan Korban ke Puspom TNI

Nasional
LPSK Berikan Perlindungan Fisik kepada Eks Ajudan dan Sopir Syahrul Yasin Limpo

LPSK Berikan Perlindungan Fisik kepada Eks Ajudan dan Sopir Syahrul Yasin Limpo

Nasional
Menko PMK Sebut Pembangunan 'Buffer Zone' Pelabuhan Merak Terhambat Pembebasan Lahan

Menko PMK Sebut Pembangunan "Buffer Zone" Pelabuhan Merak Terhambat Pembebasan Lahan

Nasional
Pemerintah Bakal Rekrut 200.000 CASN untuk Ditempatkan di IKN

Pemerintah Bakal Rekrut 200.000 CASN untuk Ditempatkan di IKN

Nasional
MK: Amicus Curiae yang Diserahkan Setelah Tanggal 16 April Tak Jadi Pertimbangan dalam RPH

MK: Amicus Curiae yang Diserahkan Setelah Tanggal 16 April Tak Jadi Pertimbangan dalam RPH

Nasional
Ungkit Prabowo-Gibran Selalu Dituding Curang, TKN: Kami Sulit Menahan Pendukung untuk Tidak Reaktif

Ungkit Prabowo-Gibran Selalu Dituding Curang, TKN: Kami Sulit Menahan Pendukung untuk Tidak Reaktif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com