Pemerintah Diminta Utamakan Literasi Digital Ketimbang Blokir Internet

Kompas.com - 15/10/2019, 16:33 WIB
Ilustrasi internet, media sosial ShutterstockIlustrasi internet, media sosial

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat Lintang Setianti menilai pemerintah patut mengutamakan literasi digital dalam penanganan disinformasi, ketimbang membatasi atau memblokir akses internet.

Menurut Lintang, upaya pembatasan internet yang terjadi beberapa waktu lalu, seperti saat kerusuhan 21-22 Mei 2019 dan kerusuhan di Papua dan Papua Barat justru tidak tepat.

Hal itu disampaikan Lintang dalam diskusi bertajuk Proyeksi Masyarakat Sipil Atas Situasi Indonesia 5 Tahun ke Depan di Upnormal Coffee, Jakarta, Selasa (15/10/2019).

Baca juga: Jokowi: Internet Cepat Palapa Ring Jangan Dipakai untuk Sebar Hoaks

"Perlu ada peningkatan literasi digital, bagaimana kita melihat critical thinking kita terhadap suatu informasi. Dan literasi ini tidak bisa berjalan baik kalau pemerintah menjalankan hal-hal seperti pemblokiran, pembatasan akses internet," kata Lintang.

Jika penanganan disinformasi difokuskan pada pemblokiran atau pembatasan akses, masyarakat tidak punya kesempatan dalam menilai informasi yang beredar secara kritis menyangkut suatu peristiwa.

"Jadi kalau masih kriminalisasi terhadap opini atau aktivis yang berseberangan menyampaikan informasi berbeda, apalagi menbatasi akses internet, maka saya bisa mengatakan Indonesia sangat mundur dalam melaksanakan demokrasi di dunia digital," katanya.

Ia menuturkan, disinformasi sudah menjadi tantangan global. Pendekatan dalam penanganan disinformasi pun harus tetap menjamin prinsip demokrasi.

Lintang mendorong adanya perbaikan regulasi yang menjamin hak asasi manusia (HAM).

"Kami rekomendasinya terkait kebijakan harus ada pengetahuan dan kemauan dari policy makers dan aparat penegakan hukum untuk memahami bagaimana sih kriminalisasi terhadap ekspresi dan informasi supaya tidak melanggar HAM," ujarnya.

Baca juga: Resmikan Palapa Ring, Jokowi Dapat Kritik Internet di Rote Masih Lemah

Pemerintah juga disarankan bekerja sama dengan perusahaan platform media sosial meningkatkan kemampuan teknologi untuk menyaring berbagai hoaks dan disinformasi yang bisa menimbulkan konflik.

"Kalau kita mau konsisten sebagai negara demokrasi ya harus berkaca diri lagi, dengan situasi sekarang apalagi dengan kebijakan-kebijakan informasinya seperti ini," katanya.



Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Arief Budiman Positif Covid-19, KPU Telusuri Sumber Penularan

Arief Budiman Positif Covid-19, KPU Telusuri Sumber Penularan

Nasional
Ahli Epidemiologi: Masker adalah Vaksin Terbaik, Jangan Tunggu yang Belum Pasti

Ahli Epidemiologi: Masker adalah Vaksin Terbaik, Jangan Tunggu yang Belum Pasti

Nasional
ICW Kritik Banyaknya Perwira Tinggi Polri di KPK

ICW Kritik Banyaknya Perwira Tinggi Polri di KPK

Nasional
Anggota Dewan Pengawas KPK Syamsuddin Haris Positif Covid-19

Anggota Dewan Pengawas KPK Syamsuddin Haris Positif Covid-19

Nasional
Satgas Covid-19 Imbau Dokter yang Memiliki Komorbid Tidak Praktik Dahulu

Satgas Covid-19 Imbau Dokter yang Memiliki Komorbid Tidak Praktik Dahulu

Nasional
Pemerintah Siapkan Banyak Hotel untuk Istirahat Dokter dan Tenaga Kesehatan

Pemerintah Siapkan Banyak Hotel untuk Istirahat Dokter dan Tenaga Kesehatan

Nasional
KPU Sebut Aturan soal Konser Musik Saat Kampanye Pilkada Belum Final

KPU Sebut Aturan soal Konser Musik Saat Kampanye Pilkada Belum Final

Nasional
Sebelum Dinyatakan Positif Covid-19, Ketua KPU Arief Budiman Sempat Berkunjung ke Makassar dan Depok

Sebelum Dinyatakan Positif Covid-19, Ketua KPU Arief Budiman Sempat Berkunjung ke Makassar dan Depok

Nasional
Satgas Sebut 7 Persen Pasien Covid-19 di RSD Wisma Atlet Tak Pernah Keluar Rumah

Satgas Sebut 7 Persen Pasien Covid-19 di RSD Wisma Atlet Tak Pernah Keluar Rumah

Nasional
Ketua KPU Arief Budiman Berstatus OTG Covid-19

Ketua KPU Arief Budiman Berstatus OTG Covid-19

Nasional
Bertemu Presiden Trump, Dubes RI Sampaikan Komitmen Kerja Sama Tangani Pandemi Covid-19

Bertemu Presiden Trump, Dubes RI Sampaikan Komitmen Kerja Sama Tangani Pandemi Covid-19

Nasional
Brigjen Setyo Budiyanto Terpilih sebagai Direktur Penyidikan KPK

Brigjen Setyo Budiyanto Terpilih sebagai Direktur Penyidikan KPK

Nasional
Bakal Paslon Diminta Tanggung Jawab Cegah Klaster Covid-19 di Pilkada

Bakal Paslon Diminta Tanggung Jawab Cegah Klaster Covid-19 di Pilkada

Nasional
Pasien Sembuh Catat Rekor Harian, Tes Covid-19 Harus Ditambah

Pasien Sembuh Catat Rekor Harian, Tes Covid-19 Harus Ditambah

Nasional
Pimpinan KPU Positif Covid-19 Bertambah, Perlukah Pilkada Ditunda?

Pimpinan KPU Positif Covid-19 Bertambah, Perlukah Pilkada Ditunda?

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X