Pemerintah Diminta Utamakan Literasi Digital Ketimbang Blokir Internet

Kompas.com - 15/10/2019, 16:33 WIB
Ilustrasi internet, media sosial ShutterstockIlustrasi internet, media sosial

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat Lintang Setianti menilai pemerintah patut mengutamakan literasi digital dalam penanganan disinformasi, ketimbang membatasi atau memblokir akses internet.

Menurut Lintang, upaya pembatasan internet yang terjadi beberapa waktu lalu, seperti saat kerusuhan 21-22 Mei 2019 dan kerusuhan di Papua dan Papua Barat justru tidak tepat.

Hal itu disampaikan Lintang dalam diskusi bertajuk Proyeksi Masyarakat Sipil Atas Situasi Indonesia 5 Tahun ke Depan di Upnormal Coffee, Jakarta, Selasa (15/10/2019).

Baca juga: Jokowi: Internet Cepat Palapa Ring Jangan Dipakai untuk Sebar Hoaks

"Perlu ada peningkatan literasi digital, bagaimana kita melihat critical thinking kita terhadap suatu informasi. Dan literasi ini tidak bisa berjalan baik kalau pemerintah menjalankan hal-hal seperti pemblokiran, pembatasan akses internet," kata Lintang.

Jika penanganan disinformasi difokuskan pada pemblokiran atau pembatasan akses, masyarakat tidak punya kesempatan dalam menilai informasi yang beredar secara kritis menyangkut suatu peristiwa.

"Jadi kalau masih kriminalisasi terhadap opini atau aktivis yang berseberangan menyampaikan informasi berbeda, apalagi menbatasi akses internet, maka saya bisa mengatakan Indonesia sangat mundur dalam melaksanakan demokrasi di dunia digital," katanya.

Ia menuturkan, disinformasi sudah menjadi tantangan global. Pendekatan dalam penanganan disinformasi pun harus tetap menjamin prinsip demokrasi.

Lintang mendorong adanya perbaikan regulasi yang menjamin hak asasi manusia (HAM).

"Kami rekomendasinya terkait kebijakan harus ada pengetahuan dan kemauan dari policy makers dan aparat penegakan hukum untuk memahami bagaimana sih kriminalisasi terhadap ekspresi dan informasi supaya tidak melanggar HAM," ujarnya.

Baca juga: Resmikan Palapa Ring, Jokowi Dapat Kritik Internet di Rote Masih Lemah

Pemerintah juga disarankan bekerja sama dengan perusahaan platform media sosial meningkatkan kemampuan teknologi untuk menyaring berbagai hoaks dan disinformasi yang bisa menimbulkan konflik.

"Kalau kita mau konsisten sebagai negara demokrasi ya harus berkaca diri lagi, dengan situasi sekarang apalagi dengan kebijakan-kebijakan informasinya seperti ini," katanya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Nadiem Dapat Rapor Merah, FSGI Beri Sejumlah Rekomendasi untuk Kemendikbud

Nadiem Dapat Rapor Merah, FSGI Beri Sejumlah Rekomendasi untuk Kemendikbud

Nasional
Dua Terdakwa Kasus Jiwasraya Dituntut Penjara Seumur Hidup, Hari Ini Jalani Sidang Vonis

Dua Terdakwa Kasus Jiwasraya Dituntut Penjara Seumur Hidup, Hari Ini Jalani Sidang Vonis

Nasional
IDI: Lebih dari Satu Semester Pandemi, Angka Kematian Tenaga Kesehatan Semakin Mengkhawatirkan

IDI: Lebih dari Satu Semester Pandemi, Angka Kematian Tenaga Kesehatan Semakin Mengkhawatirkan

Nasional
Hingga 25 Oktober, Kasus Covid-19 di Indonesia 389.712, Kasus Aktif 62.649

Hingga 25 Oktober, Kasus Covid-19 di Indonesia 389.712, Kasus Aktif 62.649

Nasional
[POPULER NASIONAL] Usai Ditetapkan Tersangka, Penghina NU Ditahan |Edarkan Narkoba, Polisi Terancam Hukuman Mati

[POPULER NASIONAL] Usai Ditetapkan Tersangka, Penghina NU Ditahan |Edarkan Narkoba, Polisi Terancam Hukuman Mati

Nasional
Pemerintah Klaim Sudah Mampu Kendalikan Covid-19 di 9 Provinsi Penularan Tertinggi

Pemerintah Klaim Sudah Mampu Kendalikan Covid-19 di 9 Provinsi Penularan Tertinggi

Nasional
Survei IPI: Elektabilitas Ganjar Paling Tinggi, Diikuti Prabowo

Survei IPI: Elektabilitas Ganjar Paling Tinggi, Diikuti Prabowo

Nasional
Cegah Polarisasi, Politisi Nasdem Usul Ambang Batas Capres Jadi 15 Persen

Cegah Polarisasi, Politisi Nasdem Usul Ambang Batas Capres Jadi 15 Persen

Nasional
Hinca: Perdebatan Pilkada Ditunda atau Tidak Bikin Masyarakat Bingung

Hinca: Perdebatan Pilkada Ditunda atau Tidak Bikin Masyarakat Bingung

Nasional
Tuntutan Penundaan Pilkada Lebih Kuat di Wilayah yang Tak Gelar Pilkada

Tuntutan Penundaan Pilkada Lebih Kuat di Wilayah yang Tak Gelar Pilkada

Nasional
Mayoritas Masyarakat Ingin Calon Kepala Daerah Pelanggar Protokol Kesehatan Didiskualifikasi

Mayoritas Masyarakat Ingin Calon Kepala Daerah Pelanggar Protokol Kesehatan Didiskualifikasi

Nasional
Partai Demokrat Minta Polisi Jangan Bertindak Berlebihan Terhadap Demonstran

Partai Demokrat Minta Polisi Jangan Bertindak Berlebihan Terhadap Demonstran

Nasional
Survei IPI: Mayoritas Setuju Aparat Semena-mena Terhadap yang Berseberangan Secara Politik

Survei IPI: Mayoritas Setuju Aparat Semena-mena Terhadap yang Berseberangan Secara Politik

Nasional
FSGI Ungkap Alasan Beri Nilai 55 untuk Program PJJ Nadiem Makarim

FSGI Ungkap Alasan Beri Nilai 55 untuk Program PJJ Nadiem Makarim

Nasional
Polisi Cari Pengendali Penyelundupan Senpi ke KKB di Papua

Polisi Cari Pengendali Penyelundupan Senpi ke KKB di Papua

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X