Kompas.com - 15/10/2019, 16:14 WIB
Ilustrasi : Suasana gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (22/5/2009) KOMPAS/PRIYOMBODOIlustrasi : Suasana gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (22/5/2009)

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Nur Sholikin menyebut, DPR periode 2014-2019 cenderung lebih menutup diri dari masyarakat.

Hal ini dibuktikan dari beberapa kali proses pembahasan rancangan undang-undang yang tidak melibatkan publik.

DPR memilih bekerja sendiri, meskipun ada banyak peraturan yang mewajibkan wakil rakyat melibatkan rakyatnya dalam pembahasan undang-undang.

"DPR cenderung lebih tertutup sekarang. Sekarang ini kita jarang mendengar ada forum RDPU, rapat dengar pendapat umum, dalam proses-proses pelibatan partisipasi masyarakat," kata Sholikin dalam sebuah diskusi di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (15/10/2019).

Baca juga: Solidaritas Perempuan: RUU PKS Tak Jadi Prioritas karena Tak Untungkan DPR

Ketertutupan DPR kian terasa sesaat sebelum masa jabatan mereka berakhir. Selama Agustus hingga September 2019, sejumlah rancangan undang-undang yang dibahas DPR sama sekali tak melibatkan partisipasi masyarakat.

Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Nur Sholikin usai diskusi di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (15/10/2019).Kompas.com/Fitria Chusna Farisa Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Nur Sholikin usai diskusi di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (15/10/2019).

Mulai dari revisi UU KPK, revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), hingga RUU Pemasyarakatan.

Di penghujung masa jabatan, kata Sholikin, DPR menunjukan sikap yang kian memalukan.

Tidak hanya minim libatkan publik dalam pembahasan RUU, tetapi sejumlah rancangan undang-undang pun dikebut dengan waktu yang begitu cepat.

Baca juga: PSHK: 4 Tahun Pertama Pemerintahan Jokowi, Eksekutif Hiper Regulasi

Sebutlah revisi UU KPK yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua minggu saja. Padahal, selama hampir lima tahun bekerja, DPR terkesan lamban menjalankan fungsi legislasi.

"Yang empat tahun atau lima tahun sebelumnya tidak gesit dalam membentuk undang-undang, tapi di periode terakhir, di minggu-minggu terakhir gesitnya sangat gesit hingga tak terkendali. Dua minggu revisi UU KPK bisa disahkan tanpa mengajak KPK," ujarnya.

Sholikin berharap, DPR periode 2019-2024 yang baru dilantik dapat membuat perubahan khususnya dalam hal partisipasi masyarakat di fungsi legislasi.

DPR diminta untuk tidak hanya vokal berbicara, tetapi juga mendengar suara rakyat dan membuka kembali relasi dengan publik dalam proses pembentukan perundang-undangan.

"Karena terus terang di akhir periode ini kita mendapatkan pertunjukan yang sangat memalukan kalau menurut saya dari sisi proses legislasi," kata Sholikin.

Kompas TV Lembaga Survei Indonesia melakukan survei terkait tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Joko Widodo. Hasilnya tren kepuasan publik terhadap presiden masih tinggi. Menurut hasil survei LSI tren kepuasan publik terhadap kinerja presiden sebanyak 67% di tengah kontroversi Undang Undang KPK. Tingkat kepercayaan publik terhadap presiden dan KPK juga jauh lebih tinggi dibandingkan kepercayaan publik terhadap DPR. Sebanyak 54,3% responden menyatakan cukup puas akan kinerja presiden selama 5 tahun terakhir. Sementara 23,8% menyatakan kurang puas. 4,5% tidak puas sama sekali. Dan 4,9% tidak tahu atau tidak menjawab. #LSI #TrenKepuasanTerhadapPresiden #KinerjaPresiden
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Kembali Periksa 2 Saksi dari PT DNK dalam Kasus Dugaan Korupsi Satelit Kemenhan

Kejagung Kembali Periksa 2 Saksi dari PT DNK dalam Kasus Dugaan Korupsi Satelit Kemenhan

Nasional
Kasus Covid-19 Mulai Naik Lagi, Kapolri Minta Masyarakat Tetap Waspada

Kasus Covid-19 Mulai Naik Lagi, Kapolri Minta Masyarakat Tetap Waspada

Nasional
KPK Dalami Aliran Uang Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi yang Diterima dari Perantaranya

KPK Dalami Aliran Uang Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi yang Diterima dari Perantaranya

Nasional
Lima Mobil di DPR Berpelat Mirip Polisi, Mabes Sebut Salah Satunya Milik Arteria Dahlan

Lima Mobil di DPR Berpelat Mirip Polisi, Mabes Sebut Salah Satunya Milik Arteria Dahlan

Nasional
Lima Mobil Anggota DPR Pakai Pelat Polisi, Bolehkah Sipil Gunakan Pelat Nomor 'Dewa'?

Lima Mobil Anggota DPR Pakai Pelat Polisi, Bolehkah Sipil Gunakan Pelat Nomor "Dewa"?

Nasional
Tiba di KPK, 7 Orang yang Terjaring OTT di Langkat Akan Jalani Pemeriksaan Lanjutan

Tiba di KPK, 7 Orang yang Terjaring OTT di Langkat Akan Jalani Pemeriksaan Lanjutan

Nasional
Disebut Datang Acara Baiat ISIS, Kuasa Hukum: Munarman Tidak Tertarik dengan yang Kontra NKRI

Disebut Datang Acara Baiat ISIS, Kuasa Hukum: Munarman Tidak Tertarik dengan yang Kontra NKRI

Nasional
Jaksa Agung Tegaskan Hanya Akan Usut Pihak Sipil dalam Dugaan Kasus Korupsi Satelit Kemenhan

Jaksa Agung Tegaskan Hanya Akan Usut Pihak Sipil dalam Dugaan Kasus Korupsi Satelit Kemenhan

Nasional
Berkas Perkara Dua Terdakwa Kasus Suap Pajak Dilimpahkan ke PN Tipikor Jakarta

Berkas Perkara Dua Terdakwa Kasus Suap Pajak Dilimpahkan ke PN Tipikor Jakarta

Nasional
Ini Kriteria Calon Kepala Badan Otorita IKN Menurut KSP

Ini Kriteria Calon Kepala Badan Otorita IKN Menurut KSP

Nasional
RUU TPKS Masuk Prolegnas Lagi, Pemerintah Janji Buka Pintu Selebar Mungkin bagi Partisipasi Publik

RUU TPKS Masuk Prolegnas Lagi, Pemerintah Janji Buka Pintu Selebar Mungkin bagi Partisipasi Publik

Nasional
UPDATE: Tambah 227.860 Total Spesimen Covid-19, Positivity Rate Tanpa Antigen 5,46 Persen

UPDATE: Tambah 227.860 Total Spesimen Covid-19, Positivity Rate Tanpa Antigen 5,46 Persen

Nasional
7 Orang yang Terjaring OTT KPK di Langkat Dibawa ke Gedung Merah Putih

7 Orang yang Terjaring OTT KPK di Langkat Dibawa ke Gedung Merah Putih

Nasional
Presiden Disebut Bakal Pertimbangkan Suara Publik soal Sosok Kepala Otorita IKN Nusantara

Presiden Disebut Bakal Pertimbangkan Suara Publik soal Sosok Kepala Otorita IKN Nusantara

Nasional
Bareskrim Tetapkan Enam Tersangka Kasus Investasi Bodong Robot Trading Evotrade

Bareskrim Tetapkan Enam Tersangka Kasus Investasi Bodong Robot Trading Evotrade

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.