Penyelenggara Negara Takut Pakai Anggaran, Jamintel Sebut TP4 Solusinya

Kompas.com - 15/10/2019, 14:12 WIB
Jaksa Agung Muda Intelijen Jan S Maringka saat seminar nasional bertajuk Peran Kejaksaan dalam Penyelamatan Aset Negara sebagai Pilar Pembangunan Nasional di Hotel Grandhika Iskandarsyah, Jakarta Selatan, Selasa (15/10/2019). KOMPAS.com/CHRISTOFORUS RISTIANTOJaksa Agung Muda Intelijen Jan S Maringka saat seminar nasional bertajuk Peran Kejaksaan dalam Penyelamatan Aset Negara sebagai Pilar Pembangunan Nasional di Hotel Grandhika Iskandarsyah, Jakarta Selatan, Selasa (15/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Agung Muda Intelejen Jan S Marinka mengakui, instrumen pidana follow the money memang ampuh dalam rangka pemulihan aset negara.

Namun, cara itu seringkali membuat penyelenggara negara takut dalam mengambil keputusan kebijakan sehingga pada akhirnya berdampak pada tersendatnya pembangunan nasional.

"Follow the money adalah instrumen pidana yang seringkali dirasakan cukup efektif," ujar Jan saat acara seminar bertajuk penyelamatan aset negara di Hotel Grandhika, Jakarta Selatan, Selasa (15/10/2019).

"Tapi ternyata ada perubahan. Pandangan instrumen pidana tidak lagi menjadi instrumen yang paling dikedepankan. Istilah kita, ultimum remedium, akhirnya (follow the money) jadi sarana terakhir," lanjut dia.

Baca juga: Ini Cara Penghitungan Tukar Guling Aset Negara

Jan mencontohkan dalam konteks pengadaan barang dan jasa. Ketika baru memasuki tahap lelang saja, penyelenggara negara sudah takut akan tersangkut hukum.

"Mereka habis selesai (pengadaan barang dan jasa), dipanggil oleh institusi satu, dipanggil lagi oleh institusi yang lain. Begitu selanjutnya akhirnya timbul rasa takut," ujar Jan.

Rasa takut itu berakibat rendahnya penyerapan anggaran. Dampaknya, pembangunan terhambat.

"Ini yang harus kita pahami bersama. Ketika pembangunan terhambat siapa yang disalahkan, aparat penegak hukum," ucap dia.

Presiden Joko Widodo, lanjut Jan, pernah mengumpulkan pimpinan-pimpinan di lembaga aparat penegak hukum. Kepala negara menginstruksikan agar penegak hukum mengedepankan pencegahan dan pengawasan.

Kejaksaan Agung pun menindaklanjuti instruksi Jokowi tersebut dengan membentuk TP4 (Tim Pengawal Pengaman Pemerintah dan Pembangunan) demi mengawal penyerapan anggaran negara.

Baca juga: Sebelum Tukar Guling, Pemerintah Perlu Identifikasi Aset Negara

Jan menyebut, TP4 berjalan dengan baik. Tim mengawal program-program pemerintah mulai dari tahap perencanaan hingga eksekusi, terutama program di pemerintah daerah.

TP4 diharapkan jadi solusi rasa takut yang seringkali hinggap di penyelenggara negara sehingga roda pembangunan dapat terus berjalan.

"Sehingga dari kawal program perencanaan, kita sudah bersama-sama dengan pemerintah daerah dengan harapan tidak lagi menimbulkan rasa takut," ujar Jan.

"Dan kami melihat keberhasilan pembangunan infrastruktur, kemudian di bawah ada pendistribusian dana desa semua berjalan tepat waktu, tepat mutu dan tetap sasaran," lanjut dia.

 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ronny Sompie: Imigrasi Tak Pernah Terbitkan Pencekalan Rizieq Shihab

Ronny Sompie: Imigrasi Tak Pernah Terbitkan Pencekalan Rizieq Shihab

Nasional
Sandiaga Klaim PKS Akan Putuskan Cawagub DKI dari 4 Nama yang Diajukan Gerindra

Sandiaga Klaim PKS Akan Putuskan Cawagub DKI dari 4 Nama yang Diajukan Gerindra

Nasional
Bambang Soesatyo Akan Temui Surya Paloh Bahas Amendemen Terbatas UUD 1945

Bambang Soesatyo Akan Temui Surya Paloh Bahas Amendemen Terbatas UUD 1945

Nasional
KPK Panggil Kembali Anak Yasonna Laoly Senin Depan

KPK Panggil Kembali Anak Yasonna Laoly Senin Depan

Nasional
Komisi I DPR: Menlu Tak Pernah Kirim Surat Pencekalan Rizieq Shihab ke Saudi

Komisi I DPR: Menlu Tak Pernah Kirim Surat Pencekalan Rizieq Shihab ke Saudi

Nasional
Bertemu Dubes Arab Saudi, Prabowo Tak Bahas Rizieq Shihab

Bertemu Dubes Arab Saudi, Prabowo Tak Bahas Rizieq Shihab

Nasional
Perludem Usulkan Pembiayaan Partai Politik oleh Negara

Perludem Usulkan Pembiayaan Partai Politik oleh Negara

Nasional
Soal Rizieq, Sandiaga Yakin Ada Solusi Setelah Prabowo-Jokowi Bersatu

Soal Rizieq, Sandiaga Yakin Ada Solusi Setelah Prabowo-Jokowi Bersatu

Nasional
Ketua MPR: PAN Dukung Amendemen Terbatas UUD 1945 untuk Hidupkan GBHN

Ketua MPR: PAN Dukung Amendemen Terbatas UUD 1945 untuk Hidupkan GBHN

Nasional
Ketua MPR: Tiga Parpol Belum Sepakat Amendemen Terbatas UUD 1945

Ketua MPR: Tiga Parpol Belum Sepakat Amendemen Terbatas UUD 1945

Nasional
Pilkada Tak Langsung Dinilai Tak Selesaikan Masalah jika Parpol Tak Berbenah

Pilkada Tak Langsung Dinilai Tak Selesaikan Masalah jika Parpol Tak Berbenah

Nasional
Saat Jokowi Terkesan dengan Foto Dirinya Gendong Anak Papua 

Saat Jokowi Terkesan dengan Foto Dirinya Gendong Anak Papua 

Nasional
Gugat UU Pilkada, Perludem Minta MK Hilangkan Status Kawin sebagai Syarat Pemilih

Gugat UU Pilkada, Perludem Minta MK Hilangkan Status Kawin sebagai Syarat Pemilih

Nasional
Situs CPNS Sempat Sulit Diakses, Ini Penjelasan Menpan RB...

Situs CPNS Sempat Sulit Diakses, Ini Penjelasan Menpan RB...

Nasional
Dirjen Imigrasi Sebut 'Surat Pencekalan' Rizieq Shihab Samar-samar dan Tak Jelas

Dirjen Imigrasi Sebut 'Surat Pencekalan' Rizieq Shihab Samar-samar dan Tak Jelas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X