Penyelenggara Negara Takut Pakai Anggaran, Jamintel Sebut TP4 Solusinya

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Agung Muda Intelejen Jan S Marinka mengakui, instrumen pidana follow the money memang ampuh dalam rangka pemulihan aset negara.

Namun, cara itu seringkali membuat penyelenggara negara takut dalam mengambil keputusan kebijakan sehingga pada akhirnya berdampak pada tersendatnya pembangunan nasional.

"Follow the money adalah instrumen pidana yang seringkali dirasakan cukup efektif," ujar Jan saat acara seminar bertajuk penyelamatan aset negara di Hotel Grandhika, Jakarta Selatan, Selasa (15/10/2019).

"Tapi ternyata ada perubahan. Pandangan instrumen pidana tidak lagi menjadi instrumen yang paling dikedepankan. Istilah kita, ultimum remedium, akhirnya (follow the money) jadi sarana terakhir," lanjut dia.

Baca juga: Ini Cara Penghitungan Tukar Guling Aset Negara

Jan mencontohkan dalam konteks pengadaan barang dan jasa. Ketika baru memasuki tahap lelang saja, penyelenggara negara sudah takut akan tersangkut hukum.

"Mereka habis selesai (pengadaan barang dan jasa), dipanggil oleh institusi satu, dipanggil lagi oleh institusi yang lain. Begitu selanjutnya akhirnya timbul rasa takut," ujar Jan.

Rasa takut itu berakibat rendahnya penyerapan anggaran. Dampaknya, pembangunan terhambat.

"Ini yang harus kita pahami bersama. Ketika pembangunan terhambat siapa yang disalahkan, aparat penegak hukum," ucap dia.

Presiden Joko Widodo, lanjut Jan, pernah mengumpulkan pimpinan-pimpinan di lembaga aparat penegak hukum. Kepala negara menginstruksikan agar penegak hukum mengedepankan pencegahan dan pengawasan.

Kejaksaan Agung pun menindaklanjuti instruksi Jokowi tersebut dengan membentuk TP4 (Tim Pengawal Pengaman Pemerintah dan Pembangunan) demi mengawal penyerapan anggaran negara.

Baca juga: Sebelum Tukar Guling, Pemerintah Perlu Identifikasi Aset Negara

Jan menyebut, TP4 berjalan dengan baik. Tim mengawal program-program pemerintah mulai dari tahap perencanaan hingga eksekusi, terutama program di pemerintah daerah.

TP4 diharapkan jadi solusi rasa takut yang seringkali hinggap di penyelenggara negara sehingga roda pembangunan dapat terus berjalan.

"Sehingga dari kawal program perencanaan, kita sudah bersama-sama dengan pemerintah daerah dengan harapan tidak lagi menimbulkan rasa takut," ujar Jan.

"Dan kami melihat keberhasilan pembangunan infrastruktur, kemudian di bawah ada pendistribusian dana desa semua berjalan tepat waktu, tepat mutu dan tetap sasaran," lanjut dia.