Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 15/10/2019, 13:53 WIB
Alek Kurniawan

Penulis

KOMPAS.com – Panglima Kodam Jaya Mayor Jenderal TNI Eko Margiyono menyampaikan tidak akan ada unjuk rasa menjelang sampai pada tanggal pelantikan Presiden dan Wakil Presiden (Wapres), Minggu (20/9/2019).

Hal tersebut sesuai instruksi yang diberikan kepada pihak Kapolda Metro Jaya dan Kodam Jaya mengenai pemberitahuan tidak adanya izin aksi unjuk rasa yang diproses.

“Hingga tanggal 20 Oktober 2019, pemberitahuan adanya unjuk rasa tidak akan diproses sehingga kalaupun ada yang unjuk rasa, bahasanya tidak resmi atau ilegal,” kata Mayjen Eko.

Lebih lanjut, Pangdam Jaya juga mengimbau para pengunjuk rasa untuk tidak mendekat Gedung DPR/MPR RI.

“Tidak ada yang spesifik, kami hanya imbau para pengunjuk rasa tidak ada yang berusaha mendekati Gedung DPR/MPR RI. Mari kita saksikan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih secara khidmat,” imbaunya.

Senada dengan hal tersebut, Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Polisi Gatot Eddy Purnama juga memberikan diskresi dengan tidak akan memberikan surat penerimaan terkait unjuk rasa yang akan dilakukan hingga tanggal 20 Oktober mendatang.

Hal ini dimaksudkan agar terciptanya situasi tetap kondusif jelang dan saat pelantikan berlangsung.

Baca juga: 30.000 Personel Disiagakan Menjelang Pelantikan Presiden dan Wapres

“Kami hormati keputusan itu karena akan banyak utusan negara yang akan hadir. Mulai Selasa (15/10/2019) kami sudah berlakukan. Setelah tanggal 20 Oktober aspirasi akan boleh disampaikan kembali, mari kita hormati itu,” pesan Kapolda Metro Jaya.

Tidak hanya itu, sejumlah pengamanan juga akan mulai dilakukan dengan melibatkan sekitar 30.000 personel gabungan dari TNI dan Polri.

Kesiapan DPR RI

Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan DPR RI siap untuk melaksanakan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Rencananya, pelantikan ini akan diselenggarakan di Kompleks Parlemen.

DPR RI pun telah melakukan sejumlah rapat koordinasi dengan Pangdam Jaya, Kapolda Metro Jaya, jajaran Badan Intelijen Negara (BIN), serta MPR RI guna mematangkan persiapan pelantikan.

“Tentu saja saya selaku Ketua DPR bersama Pimpinan DPR menyatakan kesiapan kami untuk menerima atau melaksanakan pelaksanaan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden hari Minggu besok,” terang Puan dalam rilis tertulis, Selasa (15/10/2019).

Puan menilai, upaya pengamanan ring satu dan ring dua Gedung DPR/MPR menjadi upaya yang perlu dilakukan sehingga pelaksanaan pelantikan dapat berjalan baik.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Terkini Lainnya

Tunggu PDI-P untuk Gulirkan Hak Angket, PKB: Bagusnya Bareng-bareng

Tunggu PDI-P untuk Gulirkan Hak Angket, PKB: Bagusnya Bareng-bareng

Nasional
KPK Cegah Pengusaha Hanan Supangkat Terkait Kasus TPPU Syahrul Yasin Limpo

KPK Cegah Pengusaha Hanan Supangkat Terkait Kasus TPPU Syahrul Yasin Limpo

Nasional
Wapres Kumpulkan Menteri Bahas Stunting, Ungkap Prevalensinya Hanya Turun 0,1 Persen

Wapres Kumpulkan Menteri Bahas Stunting, Ungkap Prevalensinya Hanya Turun 0,1 Persen

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menterinya, PKB Tegaskan Hak Angket Pemilu Terus Bergulir

Jokowi Panggil 2 Menterinya, PKB Tegaskan Hak Angket Pemilu Terus Bergulir

Nasional
Dirut Pertamina Patra Niaga Terjun Langsung Cek Kesiapan Layanan Avtur untuk Persiapan Lebaran 2024

Dirut Pertamina Patra Niaga Terjun Langsung Cek Kesiapan Layanan Avtur untuk Persiapan Lebaran 2024

Nasional
KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

Nasional
Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

Nasional
SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

Nasional
Dito Mahendra Terdaftar di Perbakin, Klaim Hobi dan Koleksi Senpi

Dito Mahendra Terdaftar di Perbakin, Klaim Hobi dan Koleksi Senpi

Nasional
Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Nasional
Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Nasional
TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

Nasional
Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Nasional
Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Nasional
Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com