Presiden PKS Hanya Mau Bertemu Jokowi Usai Pembentukan Kabinet

Kompas.com - 15/10/2019, 13:38 WIB
Presiden PKS Sohibul Iman saat ditemui usai kampanye terbuka Calon Wakil Presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno di Ciruas, Kabupaten Serang, Banten, Sabtu (30/3/2019) KOMPAS.com/ACEP NAZMUDINPresiden PKS Sohibul Iman saat ditemui usai kampanye terbuka Calon Wakil Presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno di Ciruas, Kabupaten Serang, Banten, Sabtu (30/3/2019)
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) Sohibul Iman menegaskan tidak akan bertemu Presiden Joko Widodo sebelum kabinet jilid II terbentuk.

Hal ini disampaikan Sohibul menanggapi pertemuan Presiden Jokowi dengan tiga pimpinan partai politik oposisi, yakni Demokrat, Gerindra dan PAN.

"Saya berkomitmen akan bertemu Pak Jokowi setelah pembentukan kabinet," kata Sohibul kepada Kompas.com, Selasa (15/10/2019).

Baca juga: Pertemuan Jokowi-Prabowo Penuh Tawa, Beda Saat Bertemu SBY...

Sohibul mengatakan, pertemuan dengan Presiden Jokowi baik sebagai ajang silaturahim sekaligus mencari solusi atas berbagai persoalan bangsa.

Namun ia mengawatirkan pertemuan yang digelar sebelum pembentukan kabinet Jokowi periode kedua bersama Ma'ruf Amin hanya akan menimbulkan spekulasi liar.

"Yang kami takar adalah timing. Kami tidak akan berusaha menemui Pak Jokowi sebelum pembentukan kabinet," kata Sohibul.

Sohibul lalu mengingatkan bahwa ia bersama jajaran PKS pernah bersilaturahim dengan Jokowi di Istana pada 2015 lalu. Setelah pertemuan itu, PKS tetap konsisten berada di oposisi meskipun sejumlah partai lain seperti Golkar dan PAN menyatakan bergabung dengan pemerintah.

Jika Presiden Jokowi berkenan, Sohibul ingin melakukan silaturahmi serupa setelah Jokowi-Ma'ruf dilantik dan kabinet terbentuk. Ia mengaku sudah menyampaikan niatannya ini ke Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

"Saat itu saya ngontak beliau untuk cari update terkait rusuh Papua. Disitu saya sampaikan Insya Allah akan silaturahim ke Istana setelah pembentukan kabinet. Mungkin awal 2020," kata Sohibul.

Sebelumnya, Sohibul juga sudah mengungkapkan PKS siap menjadi satu-satunya oposisi di kabinet Jokowi-Ma'ruf.

Baca juga: PKS Minta Jokowi Tak Tarik Partai Baru Masuk Koalisi Pemerintah

"Yang jelas ketika tidak ada satu partai pun yang siap jadi oposisi, maka PKS Insyaallah siap agar ada kepantasan demokrasi," kata dia.

Presiden Jokowi sebelumnya bertemu Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

Jokowi mengakui ketiga pertemuan yang digelar terpisah di Istana itu membahas soal peluang ketiga partai untuk berkoalisi dan masuk kabinet Jokowi-Ma'ruf.

Ketiga partai itu bersama PKS mengusung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Pilpres 2019 lalu.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

MA: Barang Bukti First Travel Dirampas Negara

MA: Barang Bukti First Travel Dirampas Negara

Nasional
Jaksa Agung Lantik 3 Jaksa Agung Muda

Jaksa Agung Lantik 3 Jaksa Agung Muda

Nasional
Gubernur Lemhanas: Perlu Amendemen UUD 1945, tapi Jangan Kembali ke Masa Lalu

Gubernur Lemhanas: Perlu Amendemen UUD 1945, tapi Jangan Kembali ke Masa Lalu

Nasional
Heboh 'Desa Fiktif', Mendagri Akan Surati Kepala Daerah untuk Tata Ulang Desa

Heboh "Desa Fiktif", Mendagri Akan Surati Kepala Daerah untuk Tata Ulang Desa

Nasional
Setelah Dua Bulan Disahkan, MK Terima 6 Permohonan Uji Materi UU KPK

Setelah Dua Bulan Disahkan, MK Terima 6 Permohonan Uji Materi UU KPK

Nasional
Usai Investigasi 'Desa Fiktif', Kemendagri Minta Bupati Konawe Evaluasi Perda Bermasalah

Usai Investigasi "Desa Fiktif", Kemendagri Minta Bupati Konawe Evaluasi Perda Bermasalah

Nasional
Sopir Eks Dirkeu AP II Mengaku Pernah Diingatkan Teman Eks Dirut PT INTI untuk Tak Sering Komunikasi

Sopir Eks Dirkeu AP II Mengaku Pernah Diingatkan Teman Eks Dirut PT INTI untuk Tak Sering Komunikasi

Nasional
Kominfo Akan Serahkan Draft RUU Perlindungan Data Pribadi ke DPR Akhir Tahun

Kominfo Akan Serahkan Draft RUU Perlindungan Data Pribadi ke DPR Akhir Tahun

Nasional
Istana Enggan Tanggapi Penolakan Ahok oleh Serikat Pekerja Pertamina

Istana Enggan Tanggapi Penolakan Ahok oleh Serikat Pekerja Pertamina

Nasional
Sopir Eks Dirkeu AP II Akui Terima 3 Kali Titipan Uang dari Mantan Dirut PT INTI

Sopir Eks Dirkeu AP II Akui Terima 3 Kali Titipan Uang dari Mantan Dirut PT INTI

Nasional
Sempat Dikembalikan Setneg, Bagaimana Nasib RUU Perlindungan Data Pribadi?

Sempat Dikembalikan Setneg, Bagaimana Nasib RUU Perlindungan Data Pribadi?

Nasional
Calon Hakim Ad Hoc Willy Farianto Mengaku Siap Mundur jika...

Calon Hakim Ad Hoc Willy Farianto Mengaku Siap Mundur jika...

Nasional
Polri Tetapkan 23 Tersangka Terkait Bom Bunuh Diri di Medan

Polri Tetapkan 23 Tersangka Terkait Bom Bunuh Diri di Medan

Nasional
Reformasi Birokrasi Bukan Sekadar Wacana, Kementerian PANRB Buka Penerimaan CPNS

Reformasi Birokrasi Bukan Sekadar Wacana, Kementerian PANRB Buka Penerimaan CPNS

BrandzView
Investigasi Desa Fiktif oleh Kemendagri Rampung, Ini Hasilnya...

Investigasi Desa Fiktif oleh Kemendagri Rampung, Ini Hasilnya...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X