Bupati Indramayu Diduga Terima Uang dari Rekanan Proyek Dinas PU

Kompas.com - 15/10/2019, 13:13 WIB

Ardito Ramadhan,

Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

Ardito Ramadhan

Penulis

Fabian Januarius Kuwado

Editor

Lihat Foto

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo berbicara pada seminar nasional di kampus Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (6/3/2019). Seminar nasional yang mengangkat tema Prospek Penegakan Hukum di Indonesia Pasca Pemilu 2019 yang menghadirkan pimpinan lembaga penegak hukum tersebut dalam rangkaian Dies Natalis ke-67 Fakultas Hukum Unhas Makassar. ANTARA FOTO/Abriawan Abhe/hp.(ABRIAWAN ABHE)

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)) menduga Bupati Bupati Indramayu Supendi menerima uang dari rekanan proyek Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Indramayu.

Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, uang itu diduga diberikan supaya rekanan tersebut memperoleh pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Indramayu.

"Diduga ini terkait dengan pemberian sejumlah uang dari rekanannya kepada Bupati Indramayu untuk mendapatkan pekerjaan di Dinas PU Kabupaten Indramayu," kata Agus dalam keterangan tertulis, Selasa (15/10/2019).

Namun demikian, Agus belum membeberkan informasi terkait perkara yang menjerat Supendi itu secara lebih jauh.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah sebelumnya menyebut ada delapan orang yang diamankan dalam operasi tangkap tangan, Senin (14/10/2019) malam kemarin.

Febri menuturkan, delapan orang yang diamankan itu terdiri dari Bupati Indramayu, ajudan bupati, pegawai, rekanan, Kepala Dinas PU Indramayu serta pejabat Dinas PU Indramayu lainnya.

Adapun, uang yang diamankan KPK dalam OTT tersebut berjumlah ratusan juta rupiah.

Sesuai dengan hukum acara yang berlaku, KPK diberikan waktu paling lama 24 jam untuk menentukan status hukum perkara ini dan status hukum pihak-pihak yang diamankan.

Informasi mengenai perkara yang menjerat Supendi dkk itu akan disampaikan lewat konferensi pers yang waktunya belum ditentukan.

Kompas TV Jelang pelantikan presiden-wakil presiden terpilih Joko Widodo-Ma'ruf Amin sejumlah pimpinan partai politik yang sebelumnya berseberangan dengan pemerintah bertemu dengan Jokowi. Kabar masuknya parpol-parpol ini di episentrum pemerintah membuat kekhawatiran kontrol terhadap pemerintah lewat oposisi melemah. Lalu benarkah kini oposisi sedang mati suri? Masa depan oposisi bisa jadi akan mati suri. Layaknya cuci gudang ada indikasi sejumlah parpol oposisi perlahan merapat ke pemerintah dan langsung diborong jokowi. Bila benar terjadi bisa jadi oposisi akan mati suri karena meninggalkan PKS yang berdiri sendiri? Lalu bagaimana nasib kekuatan oposisi sebagai penyeimbang di alam demokrasi? Kita akan berbincang dengan Juru Bicara Ketua Umum Partai Gerindra Dahnil Anzar Simanjuntak. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera. Politisi Partai Nasdem Ahmad Sahroni. Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda. #Prabowo #Koalisi #JokoWidodo

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.