Jokowi Diingatkan untuk Gandeng Profesional di Sejumlah Kementerian

Kompas.com - 15/10/2019, 10:52 WIB
Presiden Joko Widodo dok BBC IndonesiaPresiden Joko Widodo

JAKARTA, KOMPAS.com - Analis Politik dan Direktur Indostrategi Arif Nurul Imam berpendapat, penting bagi Presiden Joko Widodo untuk menggandeng kalangan profesional dalam jajaran kabinet pemerintahannya periode kedua.

"Kelebihan menteri dari profesional jelas mereka lebih kompeten dan bebas dari kepentingan politik parpol sehingga akan bekerja maksimal untuk menjalankan visi Pak Jokowi," kata Arief melalui keterangan tertulis, Selasa (15/10/2019).

Arief menilai, ada beberapa kementerian yang harus dipimpin oleh kalangan profesional.

Sejumlah menteri itu misalnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri BUMN, dan pejabat setingkat menteri yaitu Jaksa Agung.

Baca juga: Pengamat: Tak Maju Pilpres 2024, Jokowi Butuh Kabinet Profesional

Jabatan-jabatan tersebut, kata Arief, sangat strategis dan harus dipastikan bebas dari kepentingan politik atau loyalitas ganda menteri pada parpol dan presiden.

"Menteri dari kalangan profesional dia tidak punya loyalitas ganda antara parpol dan presiden. Ia akan loyal ke presiden saja," ujarnya.

Namun demikian, Arief yakin, Jokowi ke depan tidak hanya akan menggandeng kalangan profesional, tetapi kombinasi antara kalangan konsesi dan meritokrasi.

Artinya, kabinet lima tahun ke depan akan dibangun dengan perpaduan antara politik dagang sapi atau konsesi dan kompetensi alias meritoktasi.

Baca juga: Surya Paloh: Saya Ini Ketum Parpol, Kira-kira Profesional Enggak?

Paling penting, lanjut Arief, menteri sebagai pembantu presiden diharapkan diisi oleh figur-figur yang kompeten, profesional, memiliki rekam jejak sukses, dan satu frekuensi.

"Kriteria itu sangat penting dimiliki para menteri Kabinet Kerja II agar kebijakan antar kementerian tidak tumpang-tindih dan saling bertolak belakang," kata dia.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua KPU Harap Anggaran Tambahan Pilkada 2020 Cair Awal Juni

Ketua KPU Harap Anggaran Tambahan Pilkada 2020 Cair Awal Juni

Nasional
UPDATE: 24.538 Kasus Positif Covid-19, Tertinggi di Jatim hingga Dominasi Pekerja Migran di DKI

UPDATE: 24.538 Kasus Positif Covid-19, Tertinggi di Jatim hingga Dominasi Pekerja Migran di DKI

Nasional
Ini Alasan Pemerintah Tak Mau Tunda Pilkada hingga Covid-19 Berakhir

Ini Alasan Pemerintah Tak Mau Tunda Pilkada hingga Covid-19 Berakhir

Nasional
Masa Kerja dari Rumah ASN Diperpanjang Lagi hingga 4 Juni 2020

Masa Kerja dari Rumah ASN Diperpanjang Lagi hingga 4 Juni 2020

Nasional
Mendagri: Jika Pilkada Ditunda 2021, Apa Ada yang Menjamin Covid-19 Akan Selesai?

Mendagri: Jika Pilkada Ditunda 2021, Apa Ada yang Menjamin Covid-19 Akan Selesai?

Nasional
Bahan Baku Minim di Sejumlah Industri, KSPI Sebut 'New Normal' Tak Bakal Efektif

Bahan Baku Minim di Sejumlah Industri, KSPI Sebut "New Normal" Tak Bakal Efektif

Nasional
KSAL Minta Kogabwilhan I Aktif Pantau Pelanggaran Laut Natuna

KSAL Minta Kogabwilhan I Aktif Pantau Pelanggaran Laut Natuna

Nasional
LPSK dan BNPT Teken MoU Perlindungan Korban Terorisme

LPSK dan BNPT Teken MoU Perlindungan Korban Terorisme

Nasional
Pemerintah Diminta Pastikan Ketersediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada 2020

Pemerintah Diminta Pastikan Ketersediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada 2020

Nasional
Ketua KPU: Pilkada Tetap Desember 2020, Tidak Akan Mundur Lagi

Ketua KPU: Pilkada Tetap Desember 2020, Tidak Akan Mundur Lagi

Nasional
Ketua MPR Minta Penerapan 'New Normal' Berbasis Data yang Valid

Ketua MPR Minta Penerapan "New Normal" Berbasis Data yang Valid

Nasional
Ketua MPR: Jangan Sampai New Normal Jadi Pemicu Gelombang Kedua Covid-19

Ketua MPR: Jangan Sampai New Normal Jadi Pemicu Gelombang Kedua Covid-19

Nasional
Kejagung Periksa 48 Staf KONI Pusat Terkait Dugaan Korupsi Dana Hibah

Kejagung Periksa 48 Staf KONI Pusat Terkait Dugaan Korupsi Dana Hibah

Nasional
Kritik Lemahnya Pemberantasan Korupsi, ICW: KPK Memasuki Era 'New Normal'

Kritik Lemahnya Pemberantasan Korupsi, ICW: KPK Memasuki Era "New Normal"

Nasional
Sambut New Normal, Ada Senyum Tito di Selubung Masker

Sambut New Normal, Ada Senyum Tito di Selubung Masker

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X