Kompas.com - 15/10/2019, 09:30 WIB
Kompas TV Jelang pelantikan presiden-wakil presiden terpilih Joko Widodo-Ma'ruf Amin sejumlah pimpinan partai politik yang sebelumnya berseberangan dengan pemerintah bertemu dengan Jokowi. Kabar masuknya parpol-parpol ini di episentrum pemerintah membuat kekhawatiran kontrol terhadap pemerintah lewat oposisi melemah. Lalu benarkah kini oposisi sedang mati suri? Masa depan oposisi bisa jadi akan mati suri. Layaknya cuci gudang ada indikasi sejumlah parpol oposisi perlahan merapat ke pemerintah dan langsung diborong jokowi. Bila benar terjadi bisa jadi oposisi akan mati suri karena meninggalkan PKS yang berdiri sendiri? Lalu bagaimana nasib kekuatan oposisi sebagai penyeimbang di alam demokrasi? Kita akan berbincang dengan Juru Bicara Ketua Umum Partai Gerindra Dahnil Anzar Simanjuntak. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera. Politisi Partai Nasdem Ahmad Sahroni. Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda. #Prabowo #Koalisi #JokoWidodo

"PDI-P menyerahkan sepenuhnya keputusan mengenai komposisi kabinet kepada keputusan politik dari presiden Joko Widodo," tutur dia.

Basarah meyakini Presiden Jokowi telah memiliki pertimbangan dalam menyusun kabinetnya.

Baca juga: PDI-P Tak Keberatan Jika Gerindra Masuk Dalam Kabinet Jokowi-Maruf

Termasuk, mempertimbangkan kekuatan politik Partai Gerindra dalam memperkuat posisi pemerintah.

"Ya saya kira dalam konteks semacam itu ketika Pak Jokowi mempertimbangkan kekuatan Gerindra akan memperkuat kekuatan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin terutama menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang bekerja di masyarakat kita," kata Basarah.

"Saya kira kita memberikan apresiasi terhadap keputusan politik itu. Tapi sekali lagi kami tidak dalam posisi mendorong atau menolak karena hal tersebut sepenuhnya wewenang hak preogratif Presiden Joko Widodo," ucap Wakil Ketua MPR itu.

Penentuan Prabowo

Meski boleh dibilang tidak ada halangan lagi bagi Gerindra untuk bergabung ke koalisi pendukung pemerintah, Prabowo belum memutuskan sikap resminya, apakah akan bergabung atau tidak.

Ia disebut akan segera menyatakan sikap resmi partainya selama lima tahun ke depan, dalam waktu dekat.

Baca juga: Menilik Safari Politik Prabowo, dari Megawati hingga Cak Imin

Dalam Rapat Kerja Nasional 15 hingga 17 Oktober 2019 mendatang, Prabowo akan memutuskan apakah Partai Gerindra akan tetap menjadi oposisi atau bergabung dengan pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Rakernas Partai Gerindra digelar sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada 20 Oktober 2019.

"Pak Prabowo akan menyampaikan sikap politik beliau secara resmi setelah mendengar lebih banyak masukan dari para pimpinan Gerindra dari seluruh Indonesia melalui Rakernas Partai Gerindra," ujar juru bicara Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak, melalui pesan singkat, Rabu (9/10/2019).

Rencananya Rakernas Partai Gerindra akan digelar di kediaman Prabowo di Hambalang.

Baca juga: PKS Minta Jokowi Tak Tarik Partai Baru Masuk Koalisi Pemerintah

Prabowo akan mengundang seluruh pimpinan DPP dan pimpinan perwakilan daerah Partai Gerindra untuk dimintai pendapatnya.

"Kan orang lagi menunggu, apakah kita beroposisi, istilah saya, akan menjadi mitra kritis, atau jadi mitra internal atau dalam pemerintahan," kata Dahnil.

"Itu akan diputuskan sekitar tanggal 17 Oktober, karena nanti Pak Prabowo akan mendengar masukan dari pimpinan partai dari seluruh Indonesia ini," tutur dia.

 

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

2 Hari Penyekatan Mudik Lebaran, Kakorlantas: 32.815 Kendaraan Putar Balik

2 Hari Penyekatan Mudik Lebaran, Kakorlantas: 32.815 Kendaraan Putar Balik

Nasional
9 Kasatgas, Novel Baswedan, dan Pengurus Inti Wadah Pegawai Disebut Tak Lolos TWK di KPK

9 Kasatgas, Novel Baswedan, dan Pengurus Inti Wadah Pegawai Disebut Tak Lolos TWK di KPK

Nasional
Indonesia Dorong Kesetaraan Akses Vaksin Covid-19 bagi Semua Negara

Indonesia Dorong Kesetaraan Akses Vaksin Covid-19 bagi Semua Negara

Nasional
Menlu Sebut Peningkatan Kasus Covid-19 di Dunia 2 Pekan Terakhir Lampaui 6 Bulan Awal Pandemi

Menlu Sebut Peningkatan Kasus Covid-19 di Dunia 2 Pekan Terakhir Lampaui 6 Bulan Awal Pandemi

Nasional
Kasus Covid-19 di Dunia Melonjak, Menlu Minta Masyarakat Waspada

Kasus Covid-19 di Dunia Melonjak, Menlu Minta Masyarakat Waspada

Nasional
Indonesia Dukung Penghapusan Hak Paten Vaksin Covid-19

Indonesia Dukung Penghapusan Hak Paten Vaksin Covid-19

Nasional
Vaksin Covid-19 Tahap Ke-11 Tiba, Total 75,9 Juta Dosis Sudah Diterima Indonesia

Vaksin Covid-19 Tahap Ke-11 Tiba, Total 75,9 Juta Dosis Sudah Diterima Indonesia

Nasional
Total 6.410.500 Dosis Vaksin AstraZeneca Jalur Covax Telah Diterima Indonesia

Total 6.410.500 Dosis Vaksin AstraZeneca Jalur Covax Telah Diterima Indonesia

Nasional
Sabtu Pagi, 1.389.600 Dosis Vaksin AstraZeneca Tiba di Indonesia

Sabtu Pagi, 1.389.600 Dosis Vaksin AstraZeneca Tiba di Indonesia

Nasional
Kasus Covid-19 Tembus 1,7 Juta dan Peringatan Pembatasan Pengunjung Tempat Wisata

Kasus Covid-19 Tembus 1,7 Juta dan Peringatan Pembatasan Pengunjung Tempat Wisata

Nasional
Bupati Garut Segel Pembangunan Masjid Ahmadiyah, YLBHI: Cederai Nilai Toleransi

Bupati Garut Segel Pembangunan Masjid Ahmadiyah, YLBHI: Cederai Nilai Toleransi

Nasional
Komnas HAM: Pelabelan KKB Teroris Akan Dapat Perhatian Lebih Besar di Evaluasi Rutin PBB

Komnas HAM: Pelabelan KKB Teroris Akan Dapat Perhatian Lebih Besar di Evaluasi Rutin PBB

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil Kecam Tindakan Bupati Garut Segel Pembangunan Masjid Ahmadiyah

Koalisi Masyarakat Sipil Kecam Tindakan Bupati Garut Segel Pembangunan Masjid Ahmadiyah

Nasional
Korpri Minta Pimpinan Beri Sanksi jika ASN Langgar Larangan Mudik

Korpri Minta Pimpinan Beri Sanksi jika ASN Langgar Larangan Mudik

Nasional
Mudik Lokal Juga Dilarang, Satgas: Mohon Maaf, Ini Keputusan Politik Negara

Mudik Lokal Juga Dilarang, Satgas: Mohon Maaf, Ini Keputusan Politik Negara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X