"Kalau memang kita dibutuhkan kita siap. Tapi kita di luar (kabinet) pun kita siap membantu. Kita siap mendukung," kata Prabowo.
Selain Nasdem dan PKB, sikap yang sama juga ditunjukkan oleh PDI-Perjuangan.
Ketua DPP PDI-Perjuangan Ahmad Basarah menuturkan bahwa partainya tidak keberatan jika Partai Gerindra bergabung dalam koalisi pendukung pemerintah dan masuk dalam kabinet Pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
"PDI Perjuangan mempersilakan apapun keputusan Pak Jokowi untuk menyusun kabinet yang akan dipimpinnya, termasuk di antaranya melibatkan partai di luar Koalisi Indonesia Kerja, itu adalah wewenang prerogatif presiden," ujar Basarah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/10/2019).
"PDI-P menyerahkan sepenuhnya keputusan mengenai komposisi kabinet kepada keputusan politik dari presiden Joko Widodo," tutur dia.
Basarah meyakini Presiden Jokowi telah memiliki pertimbangan dalam menyusun kabinetnya.
Baca juga: PDI-P Tak Keberatan Jika Gerindra Masuk Dalam Kabinet Jokowi-Maruf
Termasuk, mempertimbangkan kekuatan politik Partai Gerindra dalam memperkuat posisi pemerintah.
"Ya saya kira dalam konteks semacam itu ketika Pak Jokowi mempertimbangkan kekuatan Gerindra akan memperkuat kekuatan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin terutama menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang bekerja di masyarakat kita," kata Basarah.
"Saya kira kita memberikan apresiasi terhadap keputusan politik itu. Tapi sekali lagi kami tidak dalam posisi mendorong atau menolak karena hal tersebut sepenuhnya wewenang hak preogratif Presiden Joko Widodo," ucap Wakil Ketua MPR itu.
Meski boleh dibilang tidak ada halangan lagi bagi Gerindra untuk bergabung ke koalisi pendukung pemerintah, Prabowo belum memutuskan sikap resminya, apakah akan bergabung atau tidak.
Ia disebut akan segera menyatakan sikap resmi partainya selama lima tahun ke depan, dalam waktu dekat.
Baca juga: Menilik Safari Politik Prabowo, dari Megawati hingga Cak Imin
Dalam Rapat Kerja Nasional 15 hingga 17 Oktober 2019 mendatang, Prabowo akan memutuskan apakah Partai Gerindra akan tetap menjadi oposisi atau bergabung dengan pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
Rakernas Partai Gerindra digelar sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada 20 Oktober 2019.
"Pak Prabowo akan menyampaikan sikap politik beliau secara resmi setelah mendengar lebih banyak masukan dari para pimpinan Gerindra dari seluruh Indonesia melalui Rakernas Partai Gerindra," ujar juru bicara Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak, melalui pesan singkat, Rabu (9/10/2019).
Rencananya Rakernas Partai Gerindra akan digelar di kediaman Prabowo di Hambalang.
Baca juga: PKS Minta Jokowi Tak Tarik Partai Baru Masuk Koalisi Pemerintah
Prabowo akan mengundang seluruh pimpinan DPP dan pimpinan perwakilan daerah Partai Gerindra untuk dimintai pendapatnya.
"Kan orang lagi menunggu, apakah kita beroposisi, istilah saya, akan menjadi mitra kritis, atau jadi mitra internal atau dalam pemerintahan," kata Dahnil.
"Itu akan diputuskan sekitar tanggal 17 Oktober, karena nanti Pak Prabowo akan mendengar masukan dari pimpinan partai dari seluruh Indonesia ini," tutur dia.