Amendemen UUD 1945 Menyeluruh, Siapa yang Setuju dan Tidak?

Kompas.com - 15/10/2019, 08:41 WIB
Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2019). KOMPAS.com/HaryantipuspasariKetua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Nasional Demokrat ( Nasdem) mengusulkan amandemen UUD 1945 dilakukan tidak hanya terbatas soal menghidupkan haluan negara, namun secara menyeluruh. Sebab, konstitusi negara tidak mengenal istilah amandemen terbatas.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Fraksi Partai Nasdem di MPR Johnny G Plate di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/10/2019).

"Haluan negara tujuannya untuk apa? Supaya konsistensi pembangunan. Konsistensi pembangunan juga terikat dengan eksekutifnya. Masa jabatan presiden juga berhubungan. Nanti perlu didiskusikan semuanya," ujar Plate.

Senada dengan Johnny, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan, amandemen UUD 1945 harusnya tak sebatas soal menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Baca juga: Arah Bangsa Dinilai Sudah Benar, Tak Ada Urgensi Amendemen UUD

Surya mengatakan, ada banyak hal yang turut dibenahi, salah satunya terkait sistem kepemiluan.

"Banyak poin masalahnya. Tidak terbatas membuat GBHN baru misalnya. Misal pemilu serempak ini. Putusan MK ini berdasarkan tafsiran UUD harus serempak," kata Surya di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Minggu (13/10/2019).

"Ini kita pikirkan bersama apakah akan dilanjutkan lima tahun ke depan pemilu serempak tadi, atau kembali terpisah misal pileg duluan menyusul pilpresnya. Banyak hal lain (dalam proses amandemen)," lanjut Surya.

Usulan Partai Nasdem ini berbeda dari rekomendasi amandemen terbatas UUD 1945 dari MPR periode 2014-2019 yang hanya sebatas pada menghidupkan kembali haluan negara.

Lantas, apakah partai-partai lain di MPR setuju dengan masukan Nasdem?

Partai Gerindra disebut sepakat dengan usulan Nasdem, terkait amandemen UUD 1945 dilakukan secara menyeluruh.

Baca juga: Peneliti SMRC: Bahaya jika MPR Tak Libatkan Masyarakat Bahas Amendemen UUD 1945

Hal ini disampaikan Sekjen Nasdem Johnny G Plate usai pertemuan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X