Nasib UU KPK yang Sedang Diuji Materi di MK...

JAKARTA, KOMPAS.com - Belum genap sebulan disahkan DPR RI melalui rapat paripurna, Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk kedua kalinya.

Kali ini, penggugat adalah 25 advokat yang juga berstatus sebagai mahasiswa pasca sarjana Universitas Islam As Syafi'iyah.

Permohonan dibacakan di hadapan Majelis Hakim MK melalui sidang pendahuluan yang digelar Senin (14/10/2019).

Dalam sidang tersebut, Majelis Hakim sekaligus memberikan sejumlah catatan atas permohonan yang diajukan pemohon.

Dengan diajukannya uji formil dan materil ini, UU KPK hasil revisi telah diujikan oleh dua pemohon. Wiwin Taswin dan kawan kawan adalah pemohon kedua.

Sebelumnya, pada akhir September lalu, 18 mahasiswa gabungan sejumlah universitas di Indonesia juga sudah mengajukan uji materil dan formil atas UU KPK ke MK.

1. Uji Formil dan Materil

Dalam permohonanya, pemohon tidak hanya mengajukan uji formil atas UU KPK hasil revisi, tetapi juga uji materil.

"Ini adalah merupakan permohonan pengajuan formil dan materil dari undang-undang, nomornya belum kami sampaikan, yang merupakan perubahan kedua dari UU Nomor 30 Tahum 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," kata Wiwin Taswin, salah seorang perwakilan pemohon, di hadapan Majelis Hakim MK di gedung MK, Jakarta Pusat, Senin.

Baca juga: UU KPK Belum Bernomor, MK Nilai Pemohon Uji Materi Terburu-buru

Wiwin mengatakan, ada kerugian konstitusional yang dialami oleh pihaknya atas UU KPK hasil revisi.

Pasalnya, dari sisi formil, penerbitan Undang-undang ini tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bahkan cenderung melanggar prosedur.

Sebab, UU ini disahkan tidak melalui rapat paripurna yang kuorum oleh DPR. Sedangkan menurut peraturan, sebuah Undang-undang bisa disahkan jika anggota DPR yang hadir lebih dari separuh.

Tetapi, dalam rapat paripurna 17 September 2019, anggota DPR yang hadir hanya 102 dari 560 orang.

Oleh karenanya, UU ini dinilai bertentangan dengan konstitusi.

Sementara itu, dari sisi materil, pemohon mempermasalahkan Pasal 21 ayat (1) huruf a yang mengatur tentang dewan pengawas. Pemohon menilai, adanya dewan pengawas KPK justru berpotensi menyebabkan KPK menjadi tidak independen.

"Menurut pendapat kami dewan pengawas ini nanti membuat KPK ini jadi tidak independen. Sehingga menurut pendapat kami ini harus dibatalkan," ujar Wiwin.

Baca juga: MK Nilai Permohonan Uji Formil dan Material UU KPK dari Mahasiswa Tak Jelas

Dalam petitumnya, pemohon meminta MK untuk membatalkan UU KPK hasil revisi. Pemohon juga meminta MK menyatakan bahwa Pasal 21 ayat (1) huruf a tentang dewan pengawas KPK bertentangan denhan UUD 1945.

2. Terburu-buru dan Tidak Jelas

Permohonan uji materil dan formil Undang-undang KPK hasil revisi itu dinilai terburu-buru oleh Majelis Hakim MK.

Pasalnya, hingga saat ini, UU tersebut belum diresmikan oleh pemerintah dan belum diregister ke lembaran negara. UU itu hanya sudah disahkan oleh DPR melalui rapat paripurna.

"Jadi permohonannya ini pengujian formil dan materil, tapi terhadap UU nomor berapa masih titik titik ini ya. Ini tidak sabar menunggu hari esok ini," kata Ketua Majelis Hakim Anwar Usman dalam persidangan.

Baca juga: UU KPK Belum Bernomor, MK Nilai Pemohon Uji Materi Terburu-buru

Anwar mengatakan, meski sudah diresmikan oleh DPR, UU KPK hasil revisi masih memerlukan pengesahan pemerintah untuk dapat diberlakukan.

Pengesahan sebuah Undang-undang ditandai dengan penandatanganan draf UU oleh Presiden. Presiden punya waktu selama 30 hari untuk menandatangani draf tersebut.

Namun, Presiden juga punya hak untuk tak memberikan tanda tangan. Sekalipun demikian, Undang-undang akan tetap berlaku tanpa tanda tangan Presiden.

UU KPK sendiri diresmikan oleh DPR pada 17 September 2019 lalu. Oleh karenanya, Presiden masih punya waktu hingga 17 Oktober untuk menandatangani draf UU, sebelum UU itu diberlakukan.

Jika saat ini UU KPK hasil revisi diuji ke MK, maka, belum ada bahan yang bisa diuji MK karena UU tersebut belum resmi berlaku.

"Belum diundangkan dan dimuat lembaran negara. Jadi ini masih belum ada yang bisa kita uji terkait permohonan yang diajukan para pemohon ini," ujar Hakim Wahiduddin Adams.

Tidak hanya itu, belum diundangkannya UU KPK hasil revisi juga membuat permohonan uji formil dan materil menjadi tidak jelas. Sebab, dalam keterangan objek permohonan, pemohon hanya mencantumkan tanda titik titik.

Baca juga: Laode: Kami Sangat Berharap Presiden Terbitkan Perppu Tunda UU KPK

Tanda titik yang dimaksud seharusnya diisi dengan nomor UU KPK. Namun, karena UU hasil revisi ini belum diresmikan pemerintah, belum ada nomor yang diberikan untuk UU tersebut.

"Permohonan ini harus jelas objeknya. Objek yang diajukan ini kan belum ada, masih titik titik. Enggak boleh dititipkan ke MK nanti titik titiknya diisi. Harus ada kejelasan objeknya apa yang diajukan permohonan," kata Hakim Enny Nurbaningsih.

3. Pemohon Dinilai Tidak Serius

Majelis Hakim MK mempertanyakan keseriusan pemohon dalam mengajukan uji materil dan formil UU KPK hasil revisi.

Pasalnya, dari 25 pemohon yang namanya tercantum dalam berkas permohonan, hanya 8 orang yang hadir dalam sidang perdana.

Menurut Majelis Hakim, jika dalam sidang perdana perdana saja pemohon tak seluruhnya hadir, bisa dinilai pemohon tak serius mengajukan permohonannnya.

"Ini dalam permohonan ada 25 orang tapi yang bisa hadir 8, berarti ada 17 yang tidak hadir. Sementara di permohonan tidak ada kuasa, oleh karena itu sebetulnya siapa yang sungguh-sungguh mengajukan permohonan ini siapa?" kata Hakim Enny Nurbaningsih.

"Karena kalau tidak hadir di sidang pendahuluan ini dianggap tidak serius mengajukan permohonan," lanjutnya.

Baca juga: Arteria Dahlan: Kita Ditertawai Orang Luar karena Polemik Revisi UU KPK

Tidak hanya itu, Majelis Hakim juga mempersoalkan banyaknya pemohon yang tak membubuhkan tanda tangan dalam berkas permohonan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemohon belum membaca atau menyetujui berkas permohonan yang dilayangkan ke MK.

"Ini konsekuensi pemohon prinsipal yang tidak bertanda tangan dapat dianggap belum menyetujui atau blm membaca permohonan sehingga permohonan hanya disusun sebagian yang tanda tangan," ujar Hakim Wahiduddin Adams.

4. Diberi waktu perbaikan

Oleh Majelis Hakim MK, pemohon diberi waktu selama 14 hari ke depan untuk memperbaiki berkas permohonannya.

Selambat-lambatnya, 28 Oktober 2019 pemohon harus menyerahkan berkas permohonan hasil revisi ke MK.

"Tadi majelis hakim memang memberikan masukan kepada kami, kami diberikan waktu 14 hari melakukan perbaikan. Dan kami akan melakukan perbaikan selama 14 hari maksimal," ujar Wiwin Taswin usai persidangan.

Ketika dikonfirmasi soal penilaian majelis hakim yang menganggap permohonan uji formil dan materil terlalu terburu-buru, Wiwin justru menjawab langkah pihaknya menunjukkan bahwa UU KPK hasil revisi benar-benar bermasalah.

Baca juga: Arteria Dahlan: Typo UU KPK Disebabkan Human Error, Enggak Sengaja...

Menurut dia, hal ini justru menunjukkan keseriusan pihaknya untuk meminta MK menguji UU tersebut.

"Justru kecepatan ini bukti kalau kita serius. Ini kan sudah disetuji bersama, sudah dibahas bersama, sehingga ini persoalan waktu saja begitu. Secara konstitusi UU ini sudah terbentuk," ujar Wiwin.

"Ini menunjukkan bahwa UU ini bermasalah. Jadi sebelum lahir pun maka kita harus tunjukkan bahwa UU ini bermasalah," lanjut dia.