KPK Tetapkan Eks Bupati Seruyan Tersangka Kasus Korupsi Pelabuhan

Kompas.com - 14/10/2019, 19:52 WIB
Jubir KPK Febri Diansyah memberikan keterangan pers terkait pengembangan perkara dari OTT kasus suap dalam proyek Baggage Handling System (BHS) di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (2/10/2019). KPK menetapkan  Direktur Utama PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI) Darman Mappangara sebagai tersangka kasus tersebut karena diduga memberikan suap kepada mantan Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II Andra Y Agussalam untuk mengawal agar proyek BHS itu dikerjakan oleh PT INTI. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/foc. ANTARA FOTO/Aprillio AkbarJubir KPK Febri Diansyah memberikan keterangan pers terkait pengembangan perkara dari OTT kasus suap dalam proyek Baggage Handling System (BHS) di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (2/10/2019). KPK menetapkan Direktur Utama PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI) Darman Mappangara sebagai tersangka kasus tersebut karena diduga memberikan suap kepada mantan Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II Andra Y Agussalam untuk mengawal agar proyek BHS itu dikerjakan oleh PT INTI. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/foc.
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan mantan Bupati Seruyan, Kalimantan Tengah, Darwan Ali sebagai tersangka dalam kasus korupsi proyek Pelabuhan Laut Teluk Segintung tahun 2007-2012.

"Dalam proses penyidikan ini, KPK menetapkan satu orang sebagat tersangka, yakni DAL (Darwan Ali), Bupati Seruyan Kalimantan Tengah periode 2003-2008 dan 2008-2013," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam konferensi pers, Senin (14/10/2019).

Febri menyampaikan, Darwan diduga mengatur agar proyek tersebut dimenangkan oleh PT Swa Karya Jaya (PT SKJ) yang salah satu direkturnya merupakan kawan dekat Darwan.

Baca juga: KPK Sita Rupiah dan Dollar AS Saat Geledah Rumdin Bupati Lampung Utara

KPK pun menemukan sejumlah kejanggalan dalam proses lelang proyek tersebut, seperti waktu pengambilan dokumen lelang yang hanya satu hari, dokumen prakualifikasi dan penawaran lelang yang diduga dipalsukan, serta panitia lelang yang mengabaikan ketidaklengkapan dokumen PT SKJ.

Di samping itu, Darwan diduga mengubah nilai kontrak proyek dari Rp 112.736.000 menjadi Rp 127.411.481 atau sekitar 13,02 persen.

"Adendum ini melebihi ketentuan Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang menyebutkan maksimal menambah pekerjaan adalah sebanyak 10 persen," kata Febri.

Tak hanya itu, Darwan diduga beberapa kali menerima transfer sejumlah Rp 687.500.000 dari PT SKJ melalui anaknya.

"Dalam perkara ini, diduga keuangan negara dirugikan sekitar Rp 20,84 miliar," kata Febri.

Baca juga: Geledah Rumah Bupati, Penyidik KPK Minta Bantuan Tukang Kunci

Febri juga menyampaikan, penetapan Darwan sebagai tersangka berdasarkan pemeriksaan terhadap 32 saksi serta penggeledahan rumah Darwan di kawasan Tebet, Jakarta Selatan.

Atas dugaan tersebut, Darwan disangka melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X