Panitia Harap Masyarakat Tak Cemas Datang Syukuran Pelantikan Jokowi-Ma'ruf

Kompas.com - 14/10/2019, 19:44 WIB
Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo (kanan) dan KH Maruf Amin (kedua kanan) bersama Ibu Irianan Joko Widodo (kiri) dan Ibu Wury Estu Handayani (kedua kiri) menyapa pendukung sebelum memberikan pidato pada Visi Indonesia di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat Minggu (14/7/2019). Joko Widodo menyampaikan visi untuk membangun Indonesia di periode kedua pemerintahannya diantaranya pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia, investasi, reformasi birokrasi dan efektifitas serta efisiensi alokasi dan penggunan APBN. ANTARA FOTO/HAFIDSZ MUBARAK APresiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo (kanan) dan KH Maruf Amin (kedua kanan) bersama Ibu Irianan Joko Widodo (kiri) dan Ibu Wury Estu Handayani (kedua kiri) menyapa pendukung sebelum memberikan pidato pada Visi Indonesia di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat Minggu (14/7/2019). Joko Widodo menyampaikan visi untuk membangun Indonesia di periode kedua pemerintahannya diantaranya pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia, investasi, reformasi birokrasi dan efektifitas serta efisiensi alokasi dan penggunan APBN.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Panitia Pelaksana Syukuran Inagurasi Presiden dan Wakil Presiden 2018 Andi Gani Nena Wea berharap masyarakat yang ingin datang menyaksikan syukuran perayaan pelantikan Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin tidak cemas dan ragu terkait keamanan selama kegiatan berlangsung.

"Kita berdoa sama-sama agar aman dan supaya masyarakat juga tidak cemas dan tidak perlu ragu datang tanggal 20 Oktober 2019," kata Andi dalam konferensi pers di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (14/10/2019).

Pasalnya, kata Andi, di tengah masyarakat, saat ini muncul hoaks yang beredar terkait dengan keamanan dalam acara tersebut.

"Saya tegaskan panitia pasti akan melakukan yang terbaik untuk acara ini termasuk keamanan," kata dia.

Baca juga: Panitia Sediakan Kuliner Nusantara Gratis Saat Pelantikan Jokowi-Maruf

Adapun terkait kemungkinan munculnya aksi unjuk rasa saat pelantikan berlangsung, Andi meyakini aparat keamanan sudah mempunyai pertimbangan khusus.

Terlebih, unjuk rasa dinilainya merupakan hak demokrasi siapapun dalam berekspresi yang dilindungi undang-undang.

"Kami hanya akan fokus di acara, karena (acara ini) ada di beberapa kota. Tanggung jawab kami di Yogyakarta, Surabaya dan Sumatera juga akan ada," kata dia.

Presiden KSPSI Andi Gani, saat ditemui di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (2/9/2015).KOMPAS.com/ABBA GABRILLIN Presiden KSPSI Andi Gani, saat ditemui di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (2/9/2015).

Baca juga: Besok hingga Pelantikan Jokowi-Maruf, Unjuk Rasa di Depan DPR Dianggap Ilegal

Dalam perayaan syukuran pelantikan tersebut, pihaknya memprediksi akan ada lebih dari 200.000-300.000 massa yang datang baik dari masyarakat umum maupun relawan Jokowi-Ma'ruf.

Bahkan, kata dia, mereka yang dari luar kota pun berencana datang ke Jakarta untuk menyambut Jokowi-Ma'ruf sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2019-2024.

"Ada masa dari Jawa Timur, Bali, relawan buruh juga banyak massa dari Jawa Barat masuk ke Jakarta sehingga akan banyak sekali masyarakat yang spontanitas hadir di Jakarta," tutup dia.

Baca juga: Selain Jakarta, 3 Kota Ini juga Bikin Parade Syukuran Pelantikan Jokowi-Maruf

Diketahui di Jakarta, saat pelantikan Jokowi-Ma'ruf pada 20 Oktober 2019 akan digelar parade budaya mulai pukul 12.00 WIB di sepanjang area Patung Kuda hingga Istana Merdeka.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bertemu Mahfud MD, Dubes Jepang Ingin Perkuat Kerja Sama Keamanan Laut hingga Antiteror

Bertemu Mahfud MD, Dubes Jepang Ingin Perkuat Kerja Sama Keamanan Laut hingga Antiteror

Nasional
Wacana Perubahan Masa Jabatan Presiden, Demokrat: Cukup 2 Periode

Wacana Perubahan Masa Jabatan Presiden, Demokrat: Cukup 2 Periode

Nasional
Menkes Sebut Tagihan Pelayanan Jantung BPJS Kesehatan Tembus Rp 10,5 T

Menkes Sebut Tagihan Pelayanan Jantung BPJS Kesehatan Tembus Rp 10,5 T

Nasional
Menag Tak Mau Buru-buru Bubarkan Pesantren yang Terpapar Radikalisme

Menag Tak Mau Buru-buru Bubarkan Pesantren yang Terpapar Radikalisme

Nasional
Jokowi Tunjuk Staf Khusus, PKS Sebut Nuansa Bagi-bagi Kursi Masih Terlihat

Jokowi Tunjuk Staf Khusus, PKS Sebut Nuansa Bagi-bagi Kursi Masih Terlihat

Nasional
Kasus Dugaan Suap Eks Dirkeu AP II, KPK Panggil Direktur Bisnis PT INTI

Kasus Dugaan Suap Eks Dirkeu AP II, KPK Panggil Direktur Bisnis PT INTI

Nasional
Mardani: Tanpa Tupoksi yang Jelas, Staf Khusus Presiden Berpotensi Tumpang Tindih

Mardani: Tanpa Tupoksi yang Jelas, Staf Khusus Presiden Berpotensi Tumpang Tindih

Nasional
Upayakan Kembalikan Aset First Travel ke Korban, Kejagung Tunggu Putusan Gugatan Perdata

Upayakan Kembalikan Aset First Travel ke Korban, Kejagung Tunggu Putusan Gugatan Perdata

Nasional
Evaluasi Masa Jabatan Presiden di Mata Parpol...

Evaluasi Masa Jabatan Presiden di Mata Parpol...

Nasional
Kementerian Agama Siapkan Program Sertifikasi Dai

Kementerian Agama Siapkan Program Sertifikasi Dai

Nasional
LGBT Dilarang Daftar CPNS Kejagung, Ini Alasannya

LGBT Dilarang Daftar CPNS Kejagung, Ini Alasannya

Nasional
Menteri Agama Luncurkan Pospenas Ke-8, Kompetisi Olahraga dan Seni Antarpesantren

Menteri Agama Luncurkan Pospenas Ke-8, Kompetisi Olahraga dan Seni Antarpesantren

Nasional
Wacana Perubahan Masa Jabatan Presiden di Tengah Rencana Amendemen UUD 1945

Wacana Perubahan Masa Jabatan Presiden di Tengah Rencana Amendemen UUD 1945

Nasional
RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Akan Masuk Prolegnas Prioritas 2020

RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Akan Masuk Prolegnas Prioritas 2020

Nasional
Kemenlu Pastikan 3 Korban dalam Video Penyanderaan Abu Sayyaf WNI

Kemenlu Pastikan 3 Korban dalam Video Penyanderaan Abu Sayyaf WNI

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X