Sandiaga: Saya Siap Beri Masukan dari Luar Pemerintahan

Kompas.com - 14/10/2019, 19:32 WIB
Sandiaga Uno di Jalan Pulombangkeng, Jakarta, Senin (14/10/2019). KOMPAS.com/HaryantipuspasariSandiaga Uno di Jalan Pulombangkeng, Jakarta, Senin (14/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil presiden pada Pemilu 2019, Sandiaga Uno, mengatakan, untuk membangun Indonesia lima tahun ke depan, dibutuhkan masukan dari pihak di luar pemerintah atau oposisi.

"Saya meyakini bahwa masih sangat dibutuhkan masukkan dari luar pemerintahan, mitra yang kritis konstruktif menyampaikan pesan-pesan, yang jelas demi kemajuan bangsa," kata Sandiaga di Jalan Pulombangkeng, Jakarta, Senin (14/10/2019).

Sandiaga mengatakan, masyarakat Indonesia, terutama para elite politik, berkewajiban untuk menyampaikan kritikannya kepada pemerintah.

Sebab, kata dia, kritikan itu ibarat pil pahit yang dapat menyembuhkan.

"Saya bersedia untuk memberikan masukan dari luar pemerintahan menyampaikan hal-hal yang seperti 'pil pahit'," ujar dia. 

Baca juga: Soal Kemungkinan Kembali ke Gerindra, Sandiaga Bakal Putuskan Pekan Ini

Sandiaga merasa khawatir, apabila semua parpol masuk ke koalisi pemerintah, kritik semakin berkurang.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kalau sudah di dalam pemerintahan itu nanti dikhawatirkan semuanya, kan 'asal bapak senang'. Ini yang harus kita sampaikan dalam spirit kebersamaan ini masukan-masukan ini harus kita sampaikan juga," ucap dia. 

Ketika ditanya Gerindra lebih cocok bergabung ke koalisi pemerintah atau menjadi pihak oposisi, Sandi mengatakan, mengenai hal itu tergantung keputusan ketua umum partai nantinya. 

Partai Gerindra disebut-sebut akan bergabung dengan koalisi pemerintah. Kabar tersebut diperkuat setelah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (11/10/2019).

Baca juga: PDI-P Tak Keberatan Jika Gerindra Masuk Dalam Kabinet Jokowi-Maruf

Salah satu agendanya yakni terkait peluang Gerindra untuk masuk ke koalisi Jokowi-Ma'ruf.

Tak hanya itu, Minggu (13/10/2019) Prabowo berkunjung ke kediaman Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Permata Hijau.

Dalam pertemuan, itu Prabowo dan Surya Paloh membahas agenda politik pasca-pemilu dengan menyamakan persepsi untuk menghadapi tantangan lima tahun ke depan.

Surya Paloh mengatakan, tak mempermasalahkan semisal Gerindra merapat ke koalisi asalkan satu semangat untuk mengedepankan kepentingan nasional dan memiliki kesepahaman visi dan misi dengan partai-partai pengusung Joko Widodo-Ma’ruf Amin pada Pilpres 2019.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Periksa Saksi, KPK Dalami Dokumen Lelang Terkait Dugaan Korupsi Stadion Mandala Krida

Periksa Saksi, KPK Dalami Dokumen Lelang Terkait Dugaan Korupsi Stadion Mandala Krida

Nasional
DPR Tetapkan Komisi Mitra Kerja Kemendikbud Ristek, Kementerian Investasi, dan Kemenperin

DPR Tetapkan Komisi Mitra Kerja Kemendikbud Ristek, Kementerian Investasi, dan Kemenperin

Nasional
Mendagri: Sinergi Pusat dan Daerah Jadi Kunci Keberhasilan PPKM Mikro

Mendagri: Sinergi Pusat dan Daerah Jadi Kunci Keberhasilan PPKM Mikro

Nasional
Ada Penyekatan di Suramadu, Menko PMK Minta Masyarakat Kooperatif

Ada Penyekatan di Suramadu, Menko PMK Minta Masyarakat Kooperatif

Nasional
Ini Upaya Kemendagri Dorong Percepatan Realisasi APBD 2021

Ini Upaya Kemendagri Dorong Percepatan Realisasi APBD 2021

Nasional
IDI Minta Pemda Lakukan Penyempurnaan PPKM Mikro

IDI Minta Pemda Lakukan Penyempurnaan PPKM Mikro

Nasional
Pemerintah Belum Berikan draf RUU KUHP Versi Terakhir ke Publik Karena Pertimbangan Politis

Pemerintah Belum Berikan draf RUU KUHP Versi Terakhir ke Publik Karena Pertimbangan Politis

Nasional
Ini Aturan Lengkap PPKM Mikro Terbaru yang Berlaku Mulai 22 Juni 2021

Ini Aturan Lengkap PPKM Mikro Terbaru yang Berlaku Mulai 22 Juni 2021

Nasional
Kasus Covid-19 Melonjak, MK Tunda Sejumlah Sidang Uji Materi

Kasus Covid-19 Melonjak, MK Tunda Sejumlah Sidang Uji Materi

Nasional
Rapat Paripurna DPR Diikuti 29 Orang Anggota Secara Langsung, 265 Lainnya Ikuti Secara Virtual

Rapat Paripurna DPR Diikuti 29 Orang Anggota Secara Langsung, 265 Lainnya Ikuti Secara Virtual

Nasional
Tekan Covid-19, Epidemiolog Sarankan Pemerintah Lakukan Pengetatan seperti PSBB

Tekan Covid-19, Epidemiolog Sarankan Pemerintah Lakukan Pengetatan seperti PSBB

Nasional
Wapres: Pemerintah Upayakan Hapus Hambatan Ekspor Produk Halal

Wapres: Pemerintah Upayakan Hapus Hambatan Ekspor Produk Halal

Nasional
Kepala BKN Bima Haria Diperiksa Komnas HAM Selasa Siang, Ini yang Didalami

Kepala BKN Bima Haria Diperiksa Komnas HAM Selasa Siang, Ini yang Didalami

Nasional
Survei: Kepercayaan Publik terhadap KPK Lebih Rendah dari Polri

Survei: Kepercayaan Publik terhadap KPK Lebih Rendah dari Polri

Nasional
Wapres Imbau Pelaku UMKM Urus Sertifikasi Halal Produk

Wapres Imbau Pelaku UMKM Urus Sertifikasi Halal Produk

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X