KILAS

DPR RI: Musim Penghujan Tiba, tapi Penyelesaian Karhutla Belum Rampung

Kompas.com - 14/10/2019, 18:44 WIB
Kabut asap ekstrem menyelimuti kota Palembang, akibat kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi di beberapa wilayah di Sumatera Selatan, Senin (14/10/2019). KOMPAS.com/AJI YK PUTRAKabut asap ekstrem menyelimuti kota Palembang, akibat kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi di beberapa wilayah di Sumatera Selatan, Senin (14/10/2019).

KOMPAS.com – Anggota DPR RI Andi Akmal Pasluddin merasa heran dengan kinerja pemerintah dalam penanganan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Ia mengatakan, penyelesaian kebakaran hutan hingga kini belum rampung meskipun sudah mulai masuk musim penghujan.

Pasalnya, beberapa titik kebakaran hutan di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Sumatera, Kalimantan, dan Pulau Jawa masih terjadi hingga satu pekan terakhir.

Legislator Sulawesi Selatan II ini menyoroti bahwa pengulangan kebakaran hutan dan lahan secara terus menerus setiap tahunnya menunjukkan tidak ada efek jera pada pelaku pembakar hutan dan lahan.

Asal tahu saja, saat ini perusahaan pemegang izin usaha kehutanan dan perkebunan menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebanyak 9.905 perusahaan.

Baca juga: Karhutla Riau Belum Padam, Bantuan Heli Water Bombing Ditambah

“Hanya 22 persen saja sekitar 2.179 pemegang izin usaha kehutanan dan perkebunan memenuhi kewajiban memberikan laporan pengendalian karhutla sampai September 2019,” terang Akmal dalam berita rilisnya, Senin (14/10/2019).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Akmal menjelaskan, kondisi regulasi yang ketat dari pemerintah, berupa kewajiban perusahaan pemegang izin pengelolaan hutan dan perkebunan untuk menyediakan sarana dan prasarana (sarpras) pencegahan kebakaran hutan, serta memfasilitasi kelompok masyarakat peduli api (MPA) banyak yang tidak dilaksanakan.

Baca juga: Water Bombing dan Hujan Buatan Tak Efektif, Ini Cara Baru BNPB Padamkan Karhutla

Lemahnya penerapan sanksi pelanggaran terhadap pelaku usaha kehutanan dan perkebunan membuat perusahaan asing maupun dalam negeri kurang menghormati aturan yang berlaku.

“Memang sudah nampak disegel 64 perusahaan, di mana 20-nya (perusahaan) asing akibat pelanggaran. Namun, jangan gunakan informasi penyegelan perusahan-perusahaan ini hanya menjadi simbol kinerja. Perlu penyelesaian yang tuntas untuk meminimalisasi kebakaran ini, sampai tidak ada lagi muncul asap (dari Indonesia) yang mengganggu negara lain,” pungkasnya.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Diminta Hindari Gesekan Politik yang Tak Perlu Selama Pandemi Covid-19

Pemerintah Diminta Hindari Gesekan Politik yang Tak Perlu Selama Pandemi Covid-19

Nasional
RSUI Buka Lagi Sentra Vaksinasi Covid-19 untuk 1.000 Orang Sehari, Bisa untuk Anak 12-17 Tahun

RSUI Buka Lagi Sentra Vaksinasi Covid-19 untuk 1.000 Orang Sehari, Bisa untuk Anak 12-17 Tahun

Nasional
Komisi VIII: Akar Persoalan Penyelewengan Bansos adalah Data Bermasalah

Komisi VIII: Akar Persoalan Penyelewengan Bansos adalah Data Bermasalah

Nasional
Memaknai Gaya Marah-marah Menteri Risma

Memaknai Gaya Marah-marah Menteri Risma

Nasional
Website Sekretariat Kabinet Diretas, Polri Hingga BIN Turun Tangan

Website Sekretariat Kabinet Diretas, Polri Hingga BIN Turun Tangan

Nasional
Begini Cara Daftar Upacara Virtual HUT ke-76 RI Bersama Jokowi, Tersedia 40.000 Kuota

Begini Cara Daftar Upacara Virtual HUT ke-76 RI Bersama Jokowi, Tersedia 40.000 Kuota

Nasional
Terjadi Lonjakan Kasus di Sumatera, Ketua DPD Minta Pemprov Segera Antisipasi Penyebaran Covid-19

Terjadi Lonjakan Kasus di Sumatera, Ketua DPD Minta Pemprov Segera Antisipasi Penyebaran Covid-19

Nasional
Dilaporkan DPD Demokrat ke Polda Jawa Barat, Ini Respons Wamendes Budi Arie

Dilaporkan DPD Demokrat ke Polda Jawa Barat, Ini Respons Wamendes Budi Arie

Nasional
Istana Ajak Masyarakat Ikuti Upacara HUT ke-76 RI Secara Virtual

Istana Ajak Masyarakat Ikuti Upacara HUT ke-76 RI Secara Virtual

Nasional
44.550 Pasien Covid-19 Sembuh dalam Sehari, Tertinggi selama Pandemi, Lewati Angka Positif Harian

44.550 Pasien Covid-19 Sembuh dalam Sehari, Tertinggi selama Pandemi, Lewati Angka Positif Harian

Nasional
Luhut: Peningkatan Limbah Medis Mencapai 18 juta Ton, Sangat Membahayakan

Luhut: Peningkatan Limbah Medis Mencapai 18 juta Ton, Sangat Membahayakan

Nasional
KPK Alami Keterbatasan Personel saat Pandemi, Mobilitas Dikurangi, Program Kerja Beralih ke Daring

KPK Alami Keterbatasan Personel saat Pandemi, Mobilitas Dikurangi, Program Kerja Beralih ke Daring

Nasional
Ajak Masyarakat Peduli Nakes, Dompet Dhuafa Serukan Gerakan “Surat untuk Nakes”

Ajak Masyarakat Peduli Nakes, Dompet Dhuafa Serukan Gerakan “Surat untuk Nakes”

Nasional
Ombudsman: Kalau Tata Cara Peralihan Status Selesai di PP, Tak Ada Perdebatan Alih Status Pegawai KPK

Ombudsman: Kalau Tata Cara Peralihan Status Selesai di PP, Tak Ada Perdebatan Alih Status Pegawai KPK

Nasional
Periksa Saksi, KPK Dalami Pengeluaran Dana Sarana Jaya untuk Lahan di Munjul

Periksa Saksi, KPK Dalami Pengeluaran Dana Sarana Jaya untuk Lahan di Munjul

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X