PKS Minta Jokowi Tak Tarik Partai Baru Masuk Koalisi Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid meminta, Presiden Joko Widodo tidak menarik partai baru untuk masuk ke dalam koalisi pemerintah.

"Alangkah bagusnya, sudahlah kita pakai peraturan yang bagus saja demokrasi mengenal yang adanya di pemerintahan dan di luar pemerintahan. Yang menang memimpin yang kalah enggak perlu ditarik (masuk koalisi) dan kemudian malah menghadirkan kehebohan," kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/10/2019).

Baca juga: PKS: Kami Hormati Partai yang Berkeringat Menangkan Jokowi-Maruf

Hidayat mengatakan, partai-partai dalam koalisi Jokowi-Ma'ruf sebagai pemenang Pemilu belum tentu mendapatkan kursi yang diharapkan.

Oleh karenanya, ia mengingatkan, jangan sampai kehadiran partai baru di koalisi pemerintah mengakibatkan partai pengusung Jokowi-Ma'ruf kehilangan kursi yang diharapkan.

"Jangan sampai nanti jatah rekan-rekan partai pengusung Jokowi jadi berkurang karena masuknya partai-partai yang tidak jadi pengusung Jokowi," ujarnya.

"Lebih bagus Pak Jokowi memuaskan dan memberikan maksimal hak daripada partai pendukung yang tidak menang, berada di luar kabinet dan itu konstitusional," imbuhnya.

Presiden Jokowi sebelumnya mengundang dua Ketua Umum parpol ke Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.

Pada Kamis (10/10/2019) Presiden Joko Widodo bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana Kepresidenan. Pertemuan itu berlangsung selama kurang lebih satu jam.

Jokowi mengakui, pertemuan itu membahas situasi politik terkini dengan SBY. Ia pun mengakui turut membahas peluang Partai Demokrat bergabung ke kabinetnya di periode kedua bersama Ma'ruf Amin. Namun belum ada titik temu antara kedua pihak.

"Kita bicara itu (peluang Demokrat masuk kabinet), tapi belum sampai sebuah keputusan," ujar Jokowi.

Kemudian, Jum'at (11/10/2019), Jokowi Presiden Jokowi bertemu Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo. Pertemuan tertutup itu berlangsung selama sekitar 45 menit.

Jokowi mengatakan, salah satu topik yang dibahas bersama Prabowo adalah kemungkinan bergabungnya Partai Gerindra ke koalisi partai politik pendukung pemerintahan.

Meski demikian, Presiden mengakui, pembahasan Gerindra bergabung ke koalisi parpol pendukung pemerintah belum rampung.

"Tapi untuk urusan yang satu ini belum final," ujar Jokowi.

Baca juga: Sohibul Iman: PKS Siap Jadi Oposisi Sendirian

Jokowi tidak menjelaskan lebih lanjut apa yang menyebabkan pembahasan tersebut belum rampung.

Prabowo sendiri yang turut hadir ketika Presiden Jokowi memberikan keterangan pers menegaskan siap membantu pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin apabila diperlukan.

"Saya sampaikan ke beliau, kalaupun kami diperlukan (di pemerintahan), kami siap membantu," ujar Prabowo.

Gerindra dan Prabowo, bersama PAN dan PKS adalah empat parpol yang mengusung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Pilpres 2019. Pasangan tersebut adalah pesaing Jokowi-Ma'ruf Amin.