Sidang Markus Nari, Jaksa Tanya Saksi soal Keuntungan Korporasi dalam Proyek E-KTP

Kompas.com - 14/10/2019, 15:54 WIB
Sidang pemeriksaan saksi untuk terdakwa mantan anggota Komisi II DPR Markus Nari di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (14/10/2019). KOMPAS.com/ DYLAN APRIALDO RACHMANSidang pemeriksaan saksi untuk terdakwa mantan anggota Komisi II DPR Markus Nari di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (14/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ahmad Burhanuddin menanyakan kepada sejumlah saksi soal keuntungan yang diperoleh sejumlah korporasi dalam pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik atau e-KTP.

Jaksa menanyakan hal ini dalam persidangan mantan anggota Komisi II, Markus Nari yang menjadi terdakwa dalam kasus korupsi e-KTP ini.

Pertama, jaksa Burhanuddin bertanya ke mantan Direktur Utama PT Sucofindo, Arief Safari soal pekerjaan yang dilakukan perusahaannya saat itu dalam proyek e-KTP.

PT Sucofindo tergabung dalam konsorsium PNRI.

"Yang kami kerjakan itu utama ada beberapa hal, Pak. Seperti bimbingan teknis, pendampingan teknis. Nilai pekerjaannya 5,84 persen, Pak," kata Arief di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (14/10/2019).

Baca juga: Beda Keterangan Novel dan Miryam S Haryani dalam Sidang Markus Nari

Arief juga mengonfirmasi perusahaannya mendapatkan pekerjaan tambahan dari anggota Konsorsium PNRI lainnya, Quadra Solution.

Menurut Arief, pekerjaan itu menyangkut, penyiapan sistem perangkat keras, instalasi, aktivasi hingga labelling peralatan.

"Kalau total seluruhnya (pekerjaan), keuntungannya berapa?" tanya jaksa Burhanuddin.

"Pekerjaan utama kami rugi Rp 9,7 Miliar. Namun, kalau dari pekerjaan tambahan kami untung Rp 17,9 miliar. Jadi total Sucofindo untung total Rp 8,23 miliar atau 3 persen dari pendapatan," kata dia. 

Selain ke Arief, jaksa Burhanuddin juga bertanya ke mantan Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi PT LEN Industri, Yani Kurniati.

Yani mengatakan, perusahaan itu dalam proyek e-KTP menyediakan alat perekaman data dengan nilai pekerjaan sekitar Rp 500 miliar.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bertemu Mahfud MD, Dubes Jepang Ingin Perkuat Kerja Sama Keamanan Laut hingga Antiteror

Bertemu Mahfud MD, Dubes Jepang Ingin Perkuat Kerja Sama Keamanan Laut hingga Antiteror

Nasional
Wacana Perubahan Masa Jabatan Presiden, Demokrat: Cukup 2 Periode

Wacana Perubahan Masa Jabatan Presiden, Demokrat: Cukup 2 Periode

Nasional
Menkes Sebut Tagihan Pelayanan Jantung BPJS Kesehatan Tembus Rp 10,5 T

Menkes Sebut Tagihan Pelayanan Jantung BPJS Kesehatan Tembus Rp 10,5 T

Nasional
Menag Tak Mau Buru-buru Bubarkan Pesantren yang Terpapar Radikalisme

Menag Tak Mau Buru-buru Bubarkan Pesantren yang Terpapar Radikalisme

Nasional
Jokowi Tunjuk Staf Khusus, PKS Sebut Nuansa Bagi-bagi Kursi Masih Terlihat

Jokowi Tunjuk Staf Khusus, PKS Sebut Nuansa Bagi-bagi Kursi Masih Terlihat

Nasional
Kasus Dugaan Suap Eks Dirkeu AP II, KPK Panggil Direktur Bisnis PT INTI

Kasus Dugaan Suap Eks Dirkeu AP II, KPK Panggil Direktur Bisnis PT INTI

Nasional
Mardani: Tanpa Tupoksi yang Jelas, Staf Khusus Presiden Berpotensi Tumpang Tindih

Mardani: Tanpa Tupoksi yang Jelas, Staf Khusus Presiden Berpotensi Tumpang Tindih

Nasional
Upayakan Kembalikan Aset First Travel ke Korban, Kejagung Tunggu Putusan Gugatan Perdata

Upayakan Kembalikan Aset First Travel ke Korban, Kejagung Tunggu Putusan Gugatan Perdata

Nasional
Evaluasi Masa Jabatan Presiden di Mata Parpol...

Evaluasi Masa Jabatan Presiden di Mata Parpol...

Nasional
Kementerian Agama Siapkan Program Sertifikasi Dai

Kementerian Agama Siapkan Program Sertifikasi Dai

Nasional
LGBT Dilarang Daftar CPNS Kejagung, Ini Alasannya

LGBT Dilarang Daftar CPNS Kejagung, Ini Alasannya

Nasional
Menteri Agama Luncurkan Pospenas Ke-8, Kompetisi Olahraga dan Seni Antarpesantren

Menteri Agama Luncurkan Pospenas Ke-8, Kompetisi Olahraga dan Seni Antarpesantren

Nasional
Wacana Perubahan Masa Jabatan Presiden di Tengah Rencana Amendemen UUD 1945

Wacana Perubahan Masa Jabatan Presiden di Tengah Rencana Amendemen UUD 1945

Nasional
RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Akan Masuk Prolegnas Prioritas 2020

RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Akan Masuk Prolegnas Prioritas 2020

Nasional
Kemenlu Pastikan 3 Korban dalam Video Penyanderaan Abu Sayyaf WNI

Kemenlu Pastikan 3 Korban dalam Video Penyanderaan Abu Sayyaf WNI

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X